Pemkot Gunungsitoli Cairkan Dana Hibah Pilkada Rp 13,2 Miliar

Ketua KPU Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa, Rabu (3/6/2015) | Foto: NBC/Irwanto Hulu

Ketua KPU Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa, Rabu (3/6/2015) | Foto: NBC/Irwanto Hulu

GUNUNGSITOLI, NBC — Pemerintah Kota Gunungsitoli telah mencairkan dana hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Gunungsitoli tahun 2015 kepada KPUD Kota Gunungsitoli, Senin (1/6/2015). Dana hibah sebesar Rp 13,2 miliar, dikirim langsung oleh Pemkot Gunungsitoli ke rekening Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Gunungsitoli.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Kota Gunungsitoli, Sokhiatulo Harefa kepada NBC, ketika ditemui di kantor KPU Kota Gunungsitoli, di Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Rabu (3/6/2015).

“Pengelolaan anggaran kita lakukan sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2015, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, ada pejabat yang mengelolanya, dan kita sebagai pengawas memastikan jika penggunaan anggaran terbuka dan transparan, serta dapat diakses masyarakat, apa yang dilakukan KPUD dalam penggunaan anggaran,” ujar Sokhiatulo.

Ketua KPU Kota Gunungsitoli membeberkan, anggaran KPUD Kota Gunungsitoli yang berasal dari dana hibah Pemkot Gunungsitoli yang sebesar Rp 13,2 milliar, sebagian besar dipergunakan untuk belanja honor PPK, PPS, KPPS dan honor pemuktahiran data.

Selain itu, dana tersebut digunakan untuk belanja barang dan jasa, berupa pengadaan, surat suara, tinta, formulir formulir, pembayaran pengangkutan logistik, biaya pelaksanaan dan sosialisasi. Sebagian besar lagi adalah untuk biaya pembuatan alat peraga pasangan calon, karena yang mengadakan alat peraga kampanye calon adalah KPU.

Tidak lupa, Ketua KPU memberitahu, sebelum menerima anggaran dari Pemkot Gunungsitoli, mereka terlebih dahulu menandatangani pakta integritas, bahwa KPU akan mengelola anggaran tersebut dengan baik dan benar. Sehingga dia memastikan, penggunaan anggaran KPU akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. [WAN]

Related posts