HAK HIDUP SEHAT

Kisah Mitra dan Kebebalan Nurani

Gambar yang pernah diunggah di grup diskusi NBC.

Gambar yang pernah diunggah di grup diskusi NBC.

Oleh Fotarisman Zaluchu

Tiba-tiba saya merasa terenyuh ketika ada sebuah berita di Grup FB yang dikelola NBC dan mendapat komentar banyak dari khalayak. Berita itu sempat menjadi perhatian saya beberapa bulan lalu,  tetapi kemudian “tertelan” oleh berita lainnya. Yang membuat saya merasa ini bagaikan sebuah tragedi adalah capture kata-kata di foto dari berita tersebut. “Berbulan-bulan saya terbaring lemah, tinggal kulit pembalut tulang. Luka operasi ku terasa perih dan sakit. Di saat ku butuh uluran tanganmu, engkau terbang jauh…. adakah waktumu sejenak Pak, tuk melihatku?” Tulisan itu seperti menyuarakan penderitaan Julvinis Mitra.

Dari kabar yang saya peroleh dari Keumala Dewi, Manajer PKPA Kantor Cabang Nias, sampai akhir hayatnya, Julvinis Mitra tak menerima perhatian sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Keumala Dewi mengungkapkan bahwa kantornya pernah mengirimkan surat kepada Bupati Nias Utara, Kantor Dinas Kesehatan, KBPP (KB dan Perlindungan Perempuan), dan Kantor Dinas Sosial Nias Utara. Sayangnya, jawaban Kantor Dinas Sosial Nias Utara sangat menyedihkan: tidak ada dana.

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Fotarisman Zaluchu | Foto: Dokumen Pribadi

Julvinis Mitra, penderita gizi buruk dan tumor usus itu, justru menerima perhatian yang begitu besar dari beragam “relawan kemanusiaaan” di antaranya PKPA, donator, dan simpatisan yang prihatian atas keadaan Julvinis. Bukannya dijenguk oleh Bupati Nias Utara, pimpinan daerah kampung asal Julvinis di Alasa, Julvinis ketika dirawat di RS Adam Malik Medan malah dikunjungi Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi. Sayang, hidup Julvinis berakhir setelah tiga minggu di Medan, setelah sejak Januari sampai dengan April dibiarkan tanpa perhatian uang seribu rupiah pun dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara di rumah sakit di Nias.

Hidup Julvinis Mitra membuat sedih. Beruntung para relawan mengunggah video kisah haru perjuangan menyelamatkan hidup Julvinis Mitra di Youtube. Tontonlah video singkat itu jika Anda ingin menyaksikan perjuangan para relawan yang dengan kesungguhannya, mendampingi, menggendong, memberikan darahnya, menemani, bahkan merayakan ulang tahun ke-12 Julvinis Mitra. Saya beruntung bisa menyaksikan video itu, dari tempat yang jauh ini, dan terharu, bahkan meneteskan air mata.

Situasi Julvinis Mitra amat kontras dengan pemberitaan NBC lainnya mengenai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara, yang sedang meminum minuman beralkohol di sebuah warung ketika sedang berada dalam jam kerja. Alasannya bikin membuat miris: “selingan”. Sepeser pun uang tak pernah diberikan kepada Julvinis Mitra, sekadar sebagai simpati dari Kabupaten Nias Utara, sementara Kepala Dinas Kesehatannya menggunakan yang meski itu uangnya sendiri, tanpa pernah memberikan perhatian kepada mereka yang sedang sakit, yang jelas-jelas berada di bawah tanggung jawabnya. Tragedi apa yang sedang terjadi di depan mata kita ini?

Apa yang sedang kita saksikan ini, setidaknya dari kasus Julvinis Mitra vis a vis pemberitaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara sebenarnya menggambarkan sebuah kegagalan sistemik dari sebuah perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program kesehatan. Dan bukan hanya itu, ini juga memperlihatkan kegagalan kita membangun empati kepada sesama insan dan kepada mereka yang sedang dilanda oleh masalah penyakit. Pada posisi itu, keadaban kemanusiaan kita terusik pada fokus yang menyita perhatian begitu banyak komentar, yaitu pemberitaan mengenai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Komentar mengenai pemberitaan itu, mengalahkan komentar dan simpati kepada Julvinis Mitra!

Kegagalan Pembangunan

Sudah lama dikenal bahwa salah satu kegagalan program pembangunan kesehatan adalah pada tradisi mercusuar. Tradisi program pembangunan model ini adalah membangun program-program masif dan skala besar atas nama kemajuan pembangunan kesehatan. Rumah sakit-rumah sakit, bangunan-bangunan perkantoran megah, fasilitas dan peralatan mahal dijadikan prioritas pembangunan kesehatan, mengalahkan hal-hal murah lainnya, termasuk di dalamnya promosi kesehatan, pendidikan keluarga, penyuluhan, dan hal-hal yang sifatnya termasuk dalam dua hal penting: pencegahan dan promosi kesehatan.

Para penyusun program kesehatan lebih suka menyusun anggaran yang memakan biaya besar karena lebih mudah digunakan dalam bentuk proyek. Lihatlah dan telurusilah mata anggaran para pengguna anggaran kesehatan. Mayoritas merupakan anggaran pengadaan dan pemeliharaan yang memakan biaya miliaran rupiah. Kontras dengan pencegahan dan perbaikan kesehatan (dalam bahasa kesehatan disebut preventif dan promotif) yang biasanya dialokasikan amat sedikit. Bahkan, di dalam anggaran yang sudah sedikit itu pun terselip biaya yang tidak langsung berhubungan dengan kebutuhannya, yaitu honor bagi petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut. Praktis, mengapa para penyusun anggaran lebih menyukai mata anggaran besar dan masif itu? Karena di dalamnya ada fulus, ada honor dan ada anggaran yang bisa dikutak-atik untuk kepentingan pengguna anggaran tersebut. Sementara anggaran yang berhubungan dengan masyarakat jelas tidak akan bisa digunakan dan lebih rumit karena harus bekerja keras melibatkan masyarakat.

Itulah yang secara umum terjadi. Apa hubungannya dengan kasus Julvinis Mitra? Jika Dinas Kesehatan Nias Utara dan Dinas Sosial Nias Utara mau berlelah-lelah setahun sebelumnya melaksanakan surveilans (pencatatan dan pemantauan), mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis, semisal gizi buruk,  pastilah sudah tercatat dan pastilah sudah terdata dalam sistem penerima manfaat bantuan sosial.

Akan tetapi, yang terjadi tidak demikian. Petugas kesehatan dan atau petugas Dinas Sosial mungkin tidak pernah melakukan tugasnya, yaitu mendata dan mencari (tracking) mereka yang masuk dalam masalah kesehatan dan masalah sosial. Gizi buruk seperti yang dialami Julvinis Mitra bukan masalah yang munculnya seketika. Gizi buruk adalah masalah yang berminggu-minggu kemudian baru bisa ketahuan kondisinya ketika sudah sangat parah.

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus gizi buruk yang ditangani ketika sudah sangat parah. Mereka tidak pernah dicatat atau tidak pernah serius didata oleh petugas pemerintah sehingga kepada mereka tidak pernah bisa dialokasikan dana. Padahal, Nias Utara, adalah salah satu kantong gizi buruk di Sumatera Utara berdasarkan hasil laporan Riset Kesehatan Dasar Sumatera Utara (2013). Maka wajarlah kemudian jika pemerintah daerah berkelit dari tanggung jawab membantu Julvinis Mitra karena mereka tidak pernah melaksanakan tanggung jawab mendata dengan benar-benar anak-anak lain yang sebenarnya berpotensi meledak kasusnya seperti Julvinis Mitra sehingga tidak ada dana yang bisa diberikan untuk “membantu” meskipun sekedarnya.

Kegagalan melakukan pekerjaan yang “kecil-kecil”, tetapi bermanfaat ini memperlihatkan disorientasi kinerja pemerintahan yang hanya melaksanakan pekerjaaan atas nama kepentingan pelaku pemerintahan, dan bukan atas kinerja dan kepentingan mereka yang menerima manfaat program kesehatan.

Maka tidak mengherankan jika kritik pernah ditujukan kepada banyak pemerintahan daerah. Mereka seolah melihat seekor kuda nil di sebuah sungai. Tampak kecil karena yang muncul hanya kepala dan sebagian punggungnya. Lalu mereka pulang ke kantornya lalu mengambil kesimpulan bahwa kuda nil itu ternyata berukuran “kecil”. Mereka lupa, jauh di bawah apa yang kelihatan di permukaan sungai, badan kuda nil itu memiliki ukuran yang sangat besar dengan bobot berton-ton.

Begitulah cara pandang para pelaku kegiatan kesehatan termasuk di dalamnya sektor sosial, yang secara bersama-sama seharusnya melakukan surveilans terhadap masalah-masalah yang berpotensi muncul dan kemudian menyusun anggaran yang kesannya remeh-temeh, tetapi langsung bermanfaat kepada penggunanya.

Kemana Nurani?

Berikutnya, saya tidak mau menduga bahwa sebenarnya ada dana yang bisa dimanfaatkan untuk menolong setidaknya memberikan “seribu rupiah” kepada Julvinis Mitra. Akan tetapi, alangkah sangat mengharukannya ketika kemudian mendengar juga bahwa dana “seribu rupiah” pun tidak pernah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara kepada Julvinis sepanjang dia berjuang melawan rasa sakitnya. Entah sesudahnya.

Sungguh sangat tidak dapat diterima akal sehat. Padahal, kita tahu, untuk melaksanakan program masif dan proyek skala besar, selalu ada tetesan uang yang mengalir kepada para pelaksana program, entah itu dalam bentuk honor atau apa pun itu namanya. Dan itu pun tidak pernah diikhlaskan oleh para pimpinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kepada mereka surat permintaan bantuan telah dikirimkan.

Di sinilah kita kemudian merasa terusik, apalagi ketika menyaksikan pemberitaan tentang minum bir di warung dianggap “selingan” itu. Apakah memang seorang yang menduduki jabatan penting di jajaran pemerintahan Kabupaten Nias Utara, setidak-tidaknya di tiga instansi yang disurati tadi, membiarkan seseorang yang mengalami nasib sangat buruk seperti Julvinis Mitra, dan dengan teganya melihatnya sebagai sebuah fenomena biasa. Ke mana nurani?

Inilah yang menjadi perenungan kita bersama di Pulau Nias secara keseluruhan. Selain masalah kinerja yang sangat jauh dari seharusnya, kita juga menyaksikan sebuah kesenjangan kehidupan yang luar biasa sekarang ini, antara mereka yang kita sebut sebagai pejabat dengan masyarakat biasa. Gaya hidup pejabat di Nias saat ini, sepengetahuan saya, maaf, sangat hedonis. Mereka, para pejabat tersebut, kini hidup sangat mewah: rumah, kendaraan, aktivitas, barang mewah, bahkan sekarang ada “kerjaan baru”, sibuk memburu batu akik (!), dan amat kontras dengan kehidupan masyarakat biasa yang umumnya masih hidup miskin dalam gubuk penuh penderitaan.

Masih banyak masyarakat biasa yang hidup hanya dengan makan ubi rebus ditemani ikan asin, berbanding terbalik dengan kehidupan dan kemewahan para pejabat di jajaran pemerintahan dan legislatif di Pulau Nias yang menikmati suasana makan dan istirahat di tepi pantai yang kini bertebaran fasilitas pelesir yang lumayan wah. Ketika masyarakat biasa masih hidup susah dengan menderes karet yang harganya semakin tak bernilai, para pejabat di Nias menikmati hidupnya yang dijamin secara tetap oleh APBD.

Inilah yang kemudian menyebabkan nurani tak lagi bisa bersuara ketika masalah kemanusiaan muncul. Ini mengingatkan saya pada kehidupan kontras pada masa lalu di Pulau Nias. Saat itu, ada zaman ketika kalangan masyarakat biasa, sato, hidup berbeda jauh dengan mereka yang berada di strata paling atas, yaitu kalangan bangsawan, si’ulu. Kedua kutub strata sosial tersebut saling berbeda kedudukan sosial. Namun, si’ulu tetap mendapatkan keuntungan terbesar karena berada pada posisi yang paling tinggi. Nurani kaum si’ulu (baca: para pejabat masa kini) semakin tak tersentuh oleh persoalan sosial yang dialami oleh kalangan sato. Nurani kaum si’ulu masa kini itu telah bebal oleh gelimang kemewahan kebangsawanannya.

Saya menulis ini sebagai opini yang saya harap bisa membuka hati kita, nurani kita, sebagai orang Nias, yang sebentar lagi akan memilih pemimpin. Carilah pemimpin yang benar-benar mengerjakan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk melanggengkan program yang menguntungkan pelaksana program itu sendiri. Satu lagi, carilah pemimpin yang mengerti dan berperilaku seperti masyarakat sato. Jika tidak, tragedi “Julvinis Mitra” akan terus terjadi, dan mungkin dianggap hanya sebagai sebuah kasus biasa. Jangan pilih pemimpin yang menganggap kepentingan masyarakat hanya “selingan” [Fotarisman Zaluchu, Kandidat PhD dari University of Amsterdam, Belanda; PNS di Pulau Nias]

Related posts