WAWANCARA

Ketua KPU: KPU Kota Gunungsitoli Tidak Bisa Diintervensi

Ketua KPU Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa, foto : Irwanto Hulu

Ketua KPU Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa. | Foto: NBC/Irwanto Hulu

GUNUNGSITOLI, NBC — Dalam melaksanakan tugas menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Gunungsitoli, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa mengatakan, KPU Kota Gunungsitoli tidak dapat diintervensi pihak mana pun. Hingga saat ini, belum ada pihak yang berusaha memanfaatkan KPU Kota Gunungsitoli untuk kepentingan mereka.

Hal ini menanggapi kegelisahan masyarakat terkait isu bahwa KPU Kota Gunungsitoli bermanuver untuk memenangkan satu kandidat dan komisioner KPU Kota Gunungsitoli bisa dibeli.

Ketika ditemui di kantor KPU Kota Gunungsitoli, Desa Dahana Tabaloho, Kota Gunungsitoli, Rabu (3/6/2015), Sokhiatulo mengatakan, KPU Kota Gunungsitoli telah menunjukkan kinerja mulai dari pemilu legislatif atau sebelumnya sehingga akan tetap menjaga atau meningkatkan prestasi tersebut.

“Kami memastikan bahwa kami benar-benar menggunakan metode yang ada seperti yang telah kami lakukan pada pilpres atau sebelumnya, dan kami akan mempertahankan itu. KPU Kota Gunungsitoli pada waktu yang lalu mendapat predikat terbaik sehingga kami akan mempertahankan itu. Kami sebagai penyelenggara menjamin tidak akan dapat diintervensi,” ujar Sokhiatulo dengan tegas.

Dalam meyakinkan masyarakat Kota Gunungsitoli bahwa KPU Kota Gunungsitoli tetap memegang prinsip jujur, transparan, tidak partisan, kompeten, dan kredibel, dia memastikan, tahapan dan pemilihan dilakukan tepat waktu dan ada kepastian hukum sesuai acuan main.

KPU Kota Gunungsitoli akan melibatkan lembaga lain, seperti LSM dan pers, untuk mengikuti dan bersama-sama melakukan pengawasan. KPU juga akan membuka secara luas kepada masyarakat apa saja kegiatan yang akan dilakukan KPU Kota Gunungsitoli.

Dana Hibah Riskan Dikorupsi

Mengenai dana hibah yang riskan dikorupsi sehingga Menteri Dalam Negeri menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Badan Reserse Kriminal dan Badan Pengawas Pemilu tiap daerah, Ketua KPU mengatakan, ada aturan yang mengatur pengelolaan keuangan, yakni Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu.

Dalam mengelola dana, KPU sebagai pengawas dan ada pejabat yang mengelolanya. Ia mengatakan, dalam mengelola dana harus terbuka dan transparan sehingga bisa diakses masyarakat atau media, baik mengenai tahapan yang dilakukan KPU maupun besaran anggarannya.

Ia mengakui, mengelola dana Rp 13,2 miliar bukan hal mudah. Namun, Sokhiatulo berharap, jangan ada anggapan buruk terlebih dahulu tentang pengelolaannya karena semua anggaran sudah ada posnya masing-masing.

Mengelola anggaran Rp 13,2 miliar sudah menjadi keharusan bersama semua komisioner yang dilakukan dengan baik dan benar serta bertanggung jawab karena pihaknya telah menandatangani pakta integritas.

Sesuai pernyataan Mendagri, KPU Kota Gunungsitoli harus tunduk pada aturan yang ada dan pertanggungjawabannya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Belanja Terbesar untuk Honor

Saat ditanya dana hibah tersebut akan digunakan untuk apa, Ketua KPU Kota Gunungsitoli menjawab, dana hibah Rp 13,2 miliar akan digunakan untuk belanja honor. Belanja yang paling besar adalah belanja honor KPPS, kemudian PPS dan PPK, lalu belanja honor pemutakhiran data pemilu.

“Belanja lainnya adalah belanja barang dan jasa, seperti pengadaan surat suara, tinta, dan formulir. Pengadaan bahan tersebut dilakukan dengan pelelangan umum menggunakan ULP yang ada di Pemkot. Karena KPU terbatas dalam hal tersebut, pelelangan kami serahkan kepada pemerintah karena telah diatur dalam undang-undang yang berlaku tentang pengadaan,” papar Sokhiatulo.

Pengeluaran lainnya adalah belanja sewa seperti sewa truk untuk pengangkutan logistik, biaya pelaksanaan bimtek, dan biaya sosialisasi. Pengeluaran yang cukup besar selain honor adalah pengadaan alat peraga kampanye pasangan calon karena KPU yang mengadakan.

Sementara itu, untuk keterbukaan bagi publik dan bagaimana KPU memberikan akses kepada publik, termasuk media massa, dalam setiap kegiatan KPU Kota Gunungsitoli, Sokhiatulo menjelaskan, KPU Kota Gunungsitoli akan memantapkan fasilitas yang ada, baik secara manual maupun elektronik.

KPU Kota Gunungsitoli setiap saat menyampaikan informasi kepada publik, baik melalui pengumuman, RRI, maupun media massa. Bahkan, KPU Kota Gunungsitoli telah mempunyai blogspot yang dapat diakses semua pihak. Di dalam laman tersebut terdapat keputusan-keputusan dan semua tahapan.

Alasan penggunaan blogspot dan bukan situs web adalah keterbatasan jaringan di kantor KPU. Ke depan, KPU akan melakukan usaha agar jaringannya lebih bagus sehingga KPU Kota Gunungsitoli bisa memiliki situs sendiri. Dalam pembuatan blogspot itu tidak ada biaya dan masyarakat bisa melihat semua data pemilih serta informasi publik.

Pemutakhiran Data Pemilih

Soal penyesuaian data penduduk yang akan memilih untuk disampaikan kepada masyarakat, dan sesuai dengan kenyataan, Sokhiatulo menjelaskan, KPU Kota Gunungsitoli akan melakukan penelitian di lapangan secara faktual. Petugas pemutakhiran data pemilih yang berasal dari PPS akan mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.

Petugas pemutakhiran data akan menentukan atau memfaktualkan data pemilih yang ada di lingkungannya masing-masing. Dia berharap, semua pihak proaktif, baik masyarakat pemilih maupun dukungan tokoh masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa Kota Gunungsitoli akan melaksanakan pilkada.

Ia melanjutkan, DPT Kota Gunungsitoli pada pilpres lalu berkisar 94.000 jiwa. Ia berharap warga memastikan dirinya telah terdaftar dan proaktif terhadap kedatangan petugas di lapangan dengan memberikan respons sehingga warga yang tidak bertemu dengan petugas bisa diberikan penjelasan oleh tetangganya.

Terkait pihak yang akan memanfaatkan KPU untuk kepentingan mereka dan apa modusnya, sampai saat ini, menurut Ketua KPU Kota Gunungsitoli, belum ada yang melakukannya.

“Sampai saat ini belum ada oknum atau pihak yang berusaha memanfaatkan KPU Kota Gunungsitoli untuk kepentingan mereka sehingga saya tidak tahu modusnya. Mungkin saja karena saat ini masih tahapan, tidak tahu bagaimana kalau sudah dekat pilkada,” tutur Ketua KPU Kota Gunungsitoli.

Media Massa sebagai Penyejuk

Ketika ditanya, apa harapannya kepada media massa dalam pelaksanaan pilkada, Ketua KPU Kota Gunungsitoli mengatakan sangat banyak. Sokhiatulo berharap media massa dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu tahapan yang dilakukan KPU Kota Gunungsitoli.

Media massa juga diminta menjadi media yang menyejukkan karena, menurut dia, pada saat pemilu akan bermunculan blok-blok di media akibat persaingan calon. Akibatnya, masyarakat dapat terpengaruh sehingga dia meminta media massa tetap menjaga hal tersebut.

Tidak lupa Sokhiatulo berharap dukungan dalam pelaksanaan pilkada di Kota Gunungsitoli karena dengan adanya dukungan semua pihak, dia yakin pelaksanaan Pilkada Kota Gunugsitoli tahun 2015 akan sukses. [WAN]

Related posts