Kabupaten Nias Barat Miliki 9 Perda Baru

Gedung DPRD Nias Barat. Selasa (9/6/2015). Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

Gedung DPRD Nias Barat. Selasa (9/6/2015). Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

LAHÖMI, NBC – Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Duhumanjai Halawa mengatakan sejak pelantikan DPRD Nias Barat periode 2014-2019 pada 30 November 2014, sudah ada 9 peraturan daerah (Perda) yang disahkan dan 10 perda lagi masih dibahas oleh DPRD Nias Barat.

Hal ini dikatakan Duhumanjai kepada NBC di ruang kerjanya di Onolimbu Lahomi, Selasa (9/6/2015) usai koordinasi dengan Ketua DPRD Nias Barat Nitema Gulo.

“Perda baru ada 9 dan yang masih dibahas 10 lagi,” ujar Duhuman sambil menyerahkan salinan judul Perda itu.

Kata Duhuman, 9 perda yang sudah disahkan meliputi, Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana; Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang lambang daerah, hari jadi dan mars daerah; Perda nomor 7 tahun 2014 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada PT. Bank SUMUT; Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Kemudian, Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung; Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah; Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara; dan, Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara.

Sedangkan yang masih dibahas yakni Perda Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; Perda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Perda Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nias Barat; Perda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Perda Pemberian Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi asal daerah Kabupaten Nias Barat program pendidikan D3, S1 dan S2.

Selanjutnya, Perda Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Barat; Perda Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; Perda Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Nias Barat tahun 2015-2035; dan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2009-2025.

Menurut Duhuman, perda yang menarik perhatian yakni perda yang terkait dengan masa tugas PNS di Nias Barat yang baru dapat pindah setelah 15 tahun mengabdi. “Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, intinya pegawai baru dapat pindah ke daerah lain setelah mengabdi minimal 15 tahun di Nias Barat,” kata Duhuman.

Kekurangan SDM

Ketua DPRD Nias Barat Nitema Gulo membenarkan sejak dilantik 30 November 2014 hingga Juni 2015, sudah ada sebanyak 9 perda yang telah disahkan, dan masih ada sebanyak 10 perda lagi yang akan dibahas. Akan tetapi, kendala yang dihadapi menurutnya adalah, kurangnya sumber daya manusia yang paham hukum baik di pemerintahan maupu di DPRD.

“Pegawai yang latar belakang hukum minim. Juga (anggota) DPRD yang tengah duduk (di DPRD) berlatar belakang pendidikan yang lain (di luar jurusan hukum). Jadi pembahas produk hukum sedikit terkendala,” kata Nitema.

Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya sebelum pengesahan perda terlebih dahulu mengirim pegawai dan anggota DPRD konsultasi ke daerah lain yang memiliki perda yang sama.

Namun demikian, dari semua perda yang sudah diusulkan pemerintah daerah, hanya satu perda yang diusulkan DPRD yakni pemberian nama jalan di seluruh Kabupaten Nias Barat. [NDH/AMI]

Related posts