Jika KPU Tidak Independen, Pilkada Rawan Kecurangan

LAHOMI, NBC — Komisi Pemilihan Umum diharapkan dapat memegang amanat rakyat, jujur, independen, dan tidak memihak untuk kepentingan kelompok manapun dalam menyelenggaraan Pilkada Desember mendatang. Jika tidak, maka bisa dipastikan pelaksanaan Pilkada di Nias Barat sarat kecurangan.

Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat Zemi Gulö pada rapat koordinasi tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tahun 2015 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Barat, Jumat (5/6/2015).

“Kita sudah menyaksikan pelaksanaan Pemilu yang lalu, banyak krisruh yang terjadi pada pelaksana Pemilu itu. Ada indikasi bahwa penyelenggara Pemilu tidak kredibel, tidak independen, tidak jujur, dan tidak adil dalam melaksanakan tugas yang akhirnya saling melempar tanggung jawab,”ujarnya.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan negara, dikatakan Zemi, harus mampu melawan dan mencegah berbagai (kepentingan) politik yang dilakukan oknum yang berkepentingan. “(Kepentingan) politik itu berupa penekanan, janji-janji politik, kampanye hitam dan sebagainya, yang menyebabkan paradigma demokrasi itu terabaikan. Pihak penyelenggara harus berjalan sesuai koridor atau ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Selain dari pada itu, indikasi terjadinya suasana ketidakharmonis pelaksanaan pemilihan umum disebabkan ketidaksesuaian data yang dimiliki oleh masing-masing calon dan para pihak yang berkepentingan. “Data dimaksud misalnya data-data pemilih tercatat dari pemerintah pusat atau dinas terkait mungkin beda dengan data yang diperoleh dari KPU setempat, data perolehan suara sesudah selesai rekapitulasi disetiap jenjang dan lain sebagainya. Semua itu bisa menodai pelaksanaan Pilkada dan bisa mengarah keranah hukum,”tambahnya.

Menurut Zemi, untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak ini di Indonesia dan di Kabupaten Nias Barat pada khususnya, semua pihak harus bergandeng tangan supaya tercipta suasana demokrasi yang harmonis dan berkualitas.

“Pelaksanaan Pilkada ini merupakan tugas dan tanggung jawab nasional, semua pihak harus bergandengan tangan, dan sungguh-sungguh menjalankan fungsinya dengan baik. Penyelenggara, mulai komisioner KPU, PPK, PPS dan KPPS ditingkat terendah harus kredibel, independen, jujur dan adil dalam melaksanakan Pilkada sesuai yang telah diamanatkan oleh negara,” harapnya. [AMI/FIR]

Related posts