ETIKA

Gerai Liar Ijazah dan Gelar Palsu

Ilustrasi Ijazah Palsu

Ilustrasi Ijazah Palsu

Oleh Fotarisman Zaluchu

Tiba-tiba saya teringat perjumpaan dengan seorang teman lama. Ia, yang dulunya ketika sama-sama bersekolah di sebuah sekolah menengah di Nias jarang masuk kelas itu, kini menjadi mentereng. “Saya punya gelar master dari Jawa,” paparnya kepada saya. Waktu itu, saya tidak ambil pusing karena bagi saya biarlah. Itu haknya. Namun, kemudian saya berjumpa kembali dengan orang lain, mantan mahasiswa saya. Di kantornya, di Nias. Saya melihatnya menggunakan badge nama bertuliskan nama lengkap beserta gelar barunya: master di bidang tertentu. Dengar-dengar, ia memperolehnya dari sebuah kampus juga di Jawa sana. Lagi-lagi saya mendengarnya sebagai sebuah kisah kasuistik. Mungkin hanya beberapa saja yang begitu, pikir saya.

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Beberapa hari terakhir, dunia pendidikan kita heboh. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menggerebek sebuah kampus yang menggunakan nama luar negeri untuk memperjualbelikan ijazah setara master dan doktor. Padahal, berdasarkan penelusuran, kampus tersebut tidak memiliki izin sama sekali untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, kecuali izin penyelenggaraan kursus. Tindakan keras Menteri Nasir disusul oleh penangkapan seorang yang mengaku Rektor University of Sumatra, bersama dengan blangko kosong ijazah yang siap dijual.

Pemerintah kelihatannya gerah dengan bertaburnya beragam ijazah dan gelar yang mengikutinya. Ada indikasi jika sebagian pejabat pemerintah telah menggunakan ijazah palsu tersebut sampai-sampai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi mengancam mencopot pengguna ijazah dan gelar tersebut dari jabatan mereka.

Di media sosial kita mendengar bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pemeriksaan terhadap ribuan PNS di jajarannya sehubungan dengan isu peredaran ijazah dan gelar palsu. Belasan kampus abal-abal di Jawa diduga telah menjual ijazah palsu kepada banyak orang yang kemudian menggunakannya untuk mencantumkan gelar yang juga palsu.

Mencermati hal tersebut, saya kemudian mencoba memikirkan ulang apa yang  pernah saya abaikan sebelumnya. Jangan-jangan memang jual-beli ijazah itu juga sudah terjadi di Pulau Nias. Saya tidak bisa menelusurinya kini. Akan tetapi, sebagaimana teman yang saya telah ceritakan di awal, beberapa hari yang lalu, seorang teman lain di Jakarta mengirimkan pesan kepada saya. Temannya, sesama suku Nias yang tidak lulus-lulus dari kuliahnya dari sebuah kampus ternama di Jakarta, ternyata tiba-tiba sudah menyalipnya dengan sebuah gelar master. Sambil mengeluh, teman saya itu berkata, “Heran, bagaimana mungkin ia bisa menyelesaikan studi master dengan sangat cepat, sebab, maaf, bahasa Indonesia saja kurang lancar, ambö-ambö fondruhö hurufo.”

Tanpa bermaksud mengecilkan kemampuan seseorang, tetapi saya tahu benar kemampuan teman saya di kisah di atas dan juga kemampuan murid saya itu, persis seperti teman saya di Jakarta tadi bercerita. Akan tetapi, itulah fenomenanya, mungkin suku Nias juga turut dilanda demam ijazah dan gelar palsu.

Citra Diri Artifisial

Siapa pun tahu bahwa gelar merupakan sebuah upaya seseorang meningkatkan citra diri di mata komunitasnya. Karena gelar diperoleh dari pendidikan, seseorang yang tidak memiliki kemampuan akademik yang baik akan menempuh cara lain, termasuk di antaranya dengan membeli ijazah palsu yang kemudian membuatnya berhak mencantumkan gelar yang sesungguhnya palsu juga.

Kegilaan pada kehormatan artifisial memang semakin menyedihkan. Ada orang yang sudah tak peduli lagi pada rambu-rambu idealisme. Seolah tak punya malu, yang bersangkutan mencantumkan gelar-gelar tersebut seakan-akan ia telah menyelesaikan pendidikan secara akademik. Baginya, menambah nama dengan gelar akan berdampak pada posisi sosial dan imaji positif terhadap dirinya. Alhasil, segala cara pun ditempuh. Termasuk berbohong kepada masyarakat.

Karena fenomena citra diri artifisial ini sudah menjadi permasalahan umum, saya menduga bahwa jangan-jangan persoalan penggunaan gelar palsu juga sudah jamak di Nias. Memang untuk mengetahui keaslian pendidikan seseorang, secara umum kita hanya mencermatinya dari situasi sosial. Ketika seseorang kita tahu tiba-tiba tidak pernah melanjutkan pendidikan atau setidaknya tidak pernah kita ketahui memberitahukan atau kita dengar bepergian untuk kepentingan studi dan tiba-tiba kemudian menggunakan sebuah gelar, di saat itulah kita sebenarnya bisa curiga terhadap keabsahan sosial gelar seseorang. Sebuah proses pendidikan, tidak mungkin berjalan sangat singkat. Saya tidak terlalu setuju dengan ukuran penguasaan bahasa sebagaimana diisyaratkan oleh teman saya tadi. Tetapi, bahwa bahasa penting untuk mengetahui tingkat “terdidiknya” seseorang, itu jelas “ya”, meski bukan segalanya.

Memang, untuk mengetahui keabsahan pendidikan seseorang hanya bisa jika dilakukan verifikasi. Itulah yang tidak terjadi selama ini sehingga penjual dan penggunanya juga tetap bebas berkeliaran. Pemerintah sama sekali mendiamkan masalah ini karena memang sejak dulu masalah ini sudah pernah menjadi perbincangan panas karena salah seorang mantan Wakil Presiden negeri ini diduga memperoleh ijazah dengan cara yang sama: ilegal. Maka pemerintah mendiamkannya sampai dengan saat Presiden Jokowi ini berkuasa.

Verifikasi administratif hanya bisa terdeteksi jika seseorang merupakan penyelenggara negara/PNS atau berinteraksi dengan penggunaan APBN. Maka tidak mengherankan jika pengakuan seorang anggota staf anggota DPR yang melaporkan mantan bosnya menjadi heboh di media. Karena anggota DPR sebagaimana anggota DPRD adalah pejabat publik yang juga tidak boleh berbohong. Namun, anehnya memang, mengapa selama ini lembaga yang seharusnya memverifikasi keabsahan ijazah dan gelar pegawainya, yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hanya berdiam diri? Jika memang ada pula anggota DPRD ada yang menggunakan ijazah palsu, mengapa pula sewaktu mendaftarkan diri, KPUD diam saja?

Masyarakat kita memang sudah sangat permisif. Hampir tidak pernah ada persoalan sosial ketika seseorang tiba-tiba menambahkan gelar baru di namanya. Mungkin ada pergunjingan, tetapi selebihnya masyarakat mendiamkannya. Malah, ada kesan, melihat “keberhasilan” seseorang mendapatkan gelar baru, yang lain kemudian mencoba mencari tahu. Maka tak mengherankan jika metode perkuliahan jarak jauh kemudian dilegalkan oleh berbagai perguruan tinggi dari Medan yang memburu mahasiswa sampai ke Nias. Mereka menggunakan berbagai bungkus alasan tertentu karena mereka tahu animo “embel-embel” itu sangat penting bagi kita.

Keterbatasan lembaga pendidikan tinggi yang baik di Pulau Nias memang menyebabkan  masalah serius sehingga banyak petualang lembaga pendidikan kemudian mencoba meraih untung. Alhasil, sebagaimana kita ketahui bersama, misalnya, sebuah kampus yang sama sekali tidak pernah kedengaran kualitas pendidikannya di Medan, menjadi tujuan pengiriman mahasiswa menggunakan dana dari APBD. Animo yang tinggi terhadap pendidikan bisa dibelokkan dengan hanya menyelenggarakan pendidikan asal-asalan tanpa mutu.

Itulah gurita persoalan dari semakin permisifnya citra diri artifisial tadi. Semua pihak, termasuk yang wajib melakukan verifikasi, jangan-jangan juga menggunakan ijazah yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, memang ada baiknya seperti kata Menteri PAN tersebut, mereka yang menggunakan ijazah palsu, akan dicopot!

Saat ini, yang disebut palsu memang baru ijazah dan gelar yang diperoleh tanpa proses belajar-mengajar dan dari kampus tanpa izin. Akan tetapi, bukan tidak mungkin melihat maraknya pelanggaran-pelanggaran penyelengggaraan pendidikan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga akan segera merangsek masuk membenahi kampus-kampus aspal ini, termasuk yang ada di Pulau Nias.

Konteks Sosial-Politik

Mungkin sudah saatnya sebenarnya kita harus mendorong budaya malu menggunakan ijazah dan gelar palsu. Sungguh sangat memalukan ketika seseorang merasa berhak mencantumkan gelarnya yang sesungguhnya dibeli itu. Ijazah dan gelar adalah pengakuan atas kemampuan dan kompetensi seseorang. Ketika seseorang itu mendapatkannya dengan uang sendiri, pengakuan tersebut menjadi hilang dan gugur dengan sendirinya.

Adalah budaya malu harus kita tumbuhsuburkan lagi. Ada pepatah kita yang mengatakan: “sökhi mate moroi aila” (lebih baik mati daripada malu). Untuk konteks ini ada baiknya pepatah ini digunakan. Pengguna gelar palsu memang sebaiknya disindir, ditanyakan atau di “verifikasi” secara sosial sehingga mereka menjadi malu. Salah seorang kerabat, bukan di Nias, yang pernah mendapatkan gelar palsu ini, ketika ditanyakan terus-menerus oleh keluarga, akhirnya memilih menyingkirkan gelar tersebut dan kembali  menempuh pendidikan secara legal. Mereka yang mencoba-coba menggunakan gelar palsu memang harus terus-menerus digugat secara sosial oleh kerabat, komunitas, dan lingkungan pergaulannya. Tak usahlah penggunanya dipuji setinggi langit karena itu hanya kepura-puraan.

Fa’aila (rasa malu) karena menggunakan gelar palsu harus dikedepankan, supaya orang yang menggunakannya menjadi sadar dan tak lagi bernafsu mencari orang yang bisa dipengaruhi mengikuti jalannya yang memalukan tersebut.

Soal ijazah dan gelar pendidikan juga adalah bola panas politik. Saat ini para kandidat yang akan bersaing di Pilkada 2015 sedang menjual kapasitasnya. Mari kita mencermati latar belakang pendidikan mereka. Jangan sampai kita memilih kandidat yang memperoleh gelar palsu. Jika kedapatan ada yang melakukannya, tak ada gunanya memilih orang tersebut. Selama memerintah, ia pasti tidak akan ragu menjual kepalsuan kepada kita. Maka kita dorong supaya KPUD benar-benar melakukan verifikasi pendidikan kandidat dengan baik.

Kini, guna mengetahui apakah gelar seseorang terdaftar atau belum terdaftar bisa dilakukan dengan mudah dengan mengunjungi dan mengecek di situs (silakan diklik) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Secara umum, kita perlu menyebarluaskan pandangan bahwa gelar pendidikan bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan citra diri di mata masyarakat. Seorang tokoh motivator terkenal Indonesia, Andrias Harefa, adalah seseorang yang begitu populer. Ia malah tak punya gelar karena memilih hengkang dari kampusnya. Baginya, yang menentukan bagaimana citra diri adalah pencapaian dirinya atas kapasitas yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bukan dengan cara palsu, apalagi membeli ijazah dan gelar untuk memuji diri sendiri. [Fotarisman, Kandidat Doktor dari AISSR, University of Amsterdam, Belanda]

Related posts