PENGADAAN ALAT KESEHATAN

Direktur CV Karya Sendoro Anggap Esepsi Bupati Nias Melantur

Sidang pembacaan replik CV.Karya Sendoro atas esepsi Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Rabu (3/6/2015). Foto : Irwanto Hulu

Sidang pembacaan replik CV Karya Sendoro atas esepsi Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Rabu (3/6/2015). | Foto: NBC/Irwanto Hulu

GUNUNGSITOLI, NBC — Esepsi Bupati Nias Sokhiatulo Laoli (tergugat I) dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli (tergugat II) dianggap oleh Direktur CV Karya Sendoro, Sonitehe Telaumbanua, hanya sekadar bunyi dan melantur. Ia juga mengatakan, setiap perkara perdata otomatis harus ada pihak penggugat dan tergugat.

Pernyataan tersebut dilontarkan Sonitehe Telaumbanua saat membacakan replik CV Karya Sendoro untuk menjawab esepsi Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli pada sidang pembacaan replik CV Karya Sendoro yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (3/6/2015).

Sonitehe menyampaikan hal itu karena sebelumnya Bupati Nias dan RSU Gunungsitoli dalam esepsinya yang dibacakan kuasa humum Agusmar Zalukhu, dua minggu lalu, menganggap gugatan Direktur CV Karya Sendoro cacat formil dalam bentuk obscuur libel, dalil gugatan kacau dan kabur serta kontradiktif. Dalil (posita) gugatan berbentuk perkara yang yurisdiksi contentiosa, yaitu perkara sengketa (ada pihak penggugat dan tergugat).

Putusan Mahkamah Agung

Mengenai esepsi Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli yang menganggap gugatan CV Karya Sendoro sebagai obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara, dan gugatan tersebut tidak termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tetapi merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sonitehe dalam repliknya menjelaskan, sebelumnya dirinya telah mengajukan gugatan terhadap Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli ke PTUN Medan atas pembatalan dirinya sebagai pemenang tender proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Gunungsitoli tahun 2012, dengan nomor 17/G/PTUN-MDN/2013.

Setelah perkara gugatannya diperiksa dan diadili majelis hakim PTUN Medan, pihak PTUN memutuskan pada 16 Mei 2013 bahwa gugatan CV Karya Sendoro tidak diterima atau niet ontvakelijk verklaard (NO), yang menyatakan PTUN Medan tidak berwenang mengadili perkara yang disengketakan.

Majelis hakim PTUN Medan memutuskan hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 252/K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, putusan MA No 245/K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, putusan MA No 189/K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan putusan MA No 296/K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008. Dalam putusannya, MA menetapkan, perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara.

Dengan demikian, obyjek gugatan Direktur CV Karya Sendoro atas keputusan yang diterbitkan Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli yang membatalkan CV Karya Sendoro sebagai pemenang tender proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Gunungsitoli tahun 2012 merupakan keputusan perbuatan hukum perdata yang harus diselesaikan di peradilan umum/pengadilan negeri.

Sonitehe membeberkan dalam repliknya, putusan PTUN Medan telah dikuatkan Pengadilan Tinggi TUN Medan di tingkat banding dengan putusan nomor 102/B/2013/PT.TUN-MDN serta MA melalui putusan kasasi nomor 547/K/TUN/2013 dengan pertimbangan bahwa putusan jude faxti telah benar dan tidak salah menerapkan hukum.

Karena obyek gugatan penggugat merupakan keputusan dalam perbuatan hukum perdata sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kompetensi absolut yang mengadili perkara tersebut adalah kompetensi peradilan umum/pengadilan negeri.

Berdasarkan putusan PTUN di tingkat kasasi MA nomor 547/K/TUN/2013, Direktur CV Karya Sendoro melayangkan gugatannya kepada Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Putusan PTUN Medan tingkat pertama, banding, dan kasasi telah diberikan salinannya kepada setiap pihak. Dengan demikian, dia merasa heran atas esepsi Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli yang mengatakan obyek sengketa gugatannya merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara serta menganggap esepsi Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli hanya sekadar bunyi dan melantur.

Panitia Tidak Berbenturan dengan Penggugat

Mengenai esepsi Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli yang mengatakan gugatannya kurang pihak karena panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Gunungsitoli tahun 2012 tidak dijadikan sebagai salah satu pihak dalam gugatan, Sonitehe mengatakan, panitia telah melakukan kewenangannya sesuai Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Panitia telah melaksanakan pelelangan, menjelaskan pekerjaan (aanwijzing), mengevaluasi dokumen, menetapkan pemenang, dan menjawab sanggahan jika ada. Panitia juga telah menetapkan CV Karya Sendoro sebagai pemenang sesuai pengumuman pemenang nomor 20/PBJ-ALKES/RSUD-GS/XI/2012 tanggal 16 November 2012, serta telah menjawab dan menolak sanggahan PT Winatindo Bratasena selaku tergugat intervensi II.

Panitia tidak berbenturan terhadap kepentingan dan hak dia sebagai penggugat, bahkan panitia layak dijadikan saksi untuk kepentingan penggugat dalam menerangkan tindakan sewenang-wenang Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli.

Pada akhir repliknya, Sonitehe memohon kepada majelis hakim untuk menolak esepsi Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli seluruhnya serta menyatakan gugatan penggugat diterima.

Seusai pembacaan replik CV Karya Sendoro, ditetapkan bahwa sidang pembacaan duplik Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli digelar Rabu (10/6/2015). Sebelumnya, kuasa hukum Bupati Nias meminta waktu dua minggu kepada majelis hakim untuk mempersiapkan duplik selama dua minggu, tetapi ditolak oleh ketua majelis hakim dan menetapkan sidang seminggu kemudian. [WAN]

Related posts