PERATURAN DAERAH

Wali Kota Gunungsitoli: BUMD Akan Berikan Kontribusi bagi Perkembangan Perekonomian

Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase menandatangani Nota Kesepakatan Perda Lambang Daerah dan BUMD bersama Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli, Kamis (30/4/2015). Foto : Irwanto Hulu

Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase menandatangani Nota Kesepakatan Perda Lambang Daerah dan BUMD bersama pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli, Kamis (30/4/2015). | Foto: NBC/Irwanto Hulu

GUNUNGSITOLI, NBC — Badan usaha milik daerah (BUMD) akan memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian dan daya saing daerah pada umumnya serta penerimaan daerah pada khususnya. BUMD diharapkan dapat menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase dalam pendapat akhirnya atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Gunungsitoli tentang Lambang Daerah dan Pendirian BUMD pada rapat paripurna pengambilan keputusan Ranperda Lambang daerah dan BUMD yang digelar di ruang rapat paripurna, kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Kamis (30/4/2015).

Martinus mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dengan membuat kebijakan daerah untuk pemberian pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan daya saing daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan demikian, pendirian BUMD di Kota Gunungsitoli merupakan hal yang cukup mendesak dilaksanakan. BUMD akan memberikan dorongan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan serta memperhatikan prinsip ekonomi rakyat.

Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang telah memberikan persetujuan pada Ranperda Lambang Daerah dan BUMD menjadi sebuah peraturan daerah (perda). Wali Kota juga berterima kasih kepada semua pihak, baik dari lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, masyarakat, maupun pemangku kepentingan, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran atas penyempurnaan kedua ranperda yang telah disepakati menjadi perda tersebut.

Ranperda agar Tidak Bertentangan

Sebelum Wali Kota membacakan pendapat akhirnya, Fraksi Demokrat, PDI-P, Hanura, Golkar, dan Gepira dalam pendapat akhirnya menyetujui penetapan Ranperda BUMD menjadi perda dengan catatan instansi terkait yang mengajukan suatu ranperda benar-benar meneliti ranperda yang diajukan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memperhatikan kearifan lokal masyarakat Kota Gunungsitoli.

Hal ini dilakukan agar ranperda yang diusulkan dalam Prolegda lebih mengedepankan dan mengutamakan prinsip skala prioritas. Selain itu, agar penyusunan naskah akademik tidak asal jadi. Disarankan juga supaya satuan administrasi pangkalan (satminkal) dalam mengajukan dan menyusun draf ranperda tidak dalam bentuk copy-paste. Wali Kota Gunungsitoli juga diminta membina dan mengevaluasi satminkal, tim legislasi, dan asisten Pemkot Gunungsitoli.

Perda yang telah diputuskan tersebut, menurut Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, akan dikirim kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi. [WAN]

Related posts