Romulo: Perda SOTK Nias Utara Bisa Berpotensi Korupsi

Romulo S. Harianja

Romulo S. Harianja | Foto:NBC/Onlyhu Ndraha

MEDAN, NBC – Pemerintah Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk mencabut Perda 12/2013 SOTK Nias Utara, karena dinilai berpotensi korupsi jika digunakan tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara. Secara substansi perda tersebut telah sesuai, tapi jika ditinjau dari segi hukum administrasi, melanggar aturan.

Hal ini dikatakan Kepala Biro Kelembagaan Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Romulo S. Harianja kepada NBC di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan, Selasa (5/5/2015).

“Gubernur punya kewenangan mencabut perda. Dan kalau ada yang melaporkan ke Polisi atau Jaksa, bupatinya biasa jadi bulan-bulanan dan pimpinan SKPD yang menggunakan tunjangan dan pendapatan lainnya berdasar aturan SOTK itu kena ” ujar Romulo dengan serius. (Baca: DPRD: Perda SOTK Nias Utara Belum Disahkan Gubsu)

Namun, sebelum Gubernur Sumatera Utara bertindak, dalam waktu dekat menyurati Pemkab Nias Utara segera mengirimkan hasil penyesuasian evaluasi perda itu dan mengganti nomor perda. “Tinggal mengganti nomor perda saja.”

Berdasar UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pengganti UU 32/2004 dan jika dikaitkan dengan UU 30/2014 tentang Administrasi pemerintahan, maka gubernur punya kewenangan mencabut perda. Hal ini dilakukan jika Pemkab Nias Utara tidka mengindahkan. Jika sudah dicabut, maka acuan kegiatan SKPD tidak ada.

Kesalahan Administrasi

Romulo memaparkan kesalahan yang dilakukan Pemkab Nias Utara. Berdasar PP 41/2007 setelah adanya persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD (28/10/2013), hasil itu dikirim ke pihak gubernur untuk dievaluasi tanpa nomor. Namun, di Nias Utara berbeda, duluan menomor dan melembardaerahkan baru meminta gubernur mengevaluasi.

“Dari hasil evaluasi Februari 2014, ditemukan kesalahan administrasi yaitu dengan menomor dan melembardaerahkan sebelum adanya evaluasi gubernur . Tentu berdasar aturan administrasi, mestinya tahun perda tahun 2014, bukan tahun 2013,” ujar Romulo sambil mengangkat tangan.

Tidak mengindahkan permintaan gubernur, pihak Pemkab Nias Utara malah mendatangani Menteri Dalam Negeri dan tanpa menyampaikan kapan gubernur mengevaluasi hingga surat Mendagri keluar. “Saya nyatakan tidak ada kewenangan Mendagri.”

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan legislasi DPRD Nias Utara Ya’aman Telaumbanua bahwa Perda tersebut hingga kini masih belum disetujui pihak gubernuran dan pihaknya sudah berapa kali mengingatkan Bupati Nias Utara.

Proses pengundangan suatu produk perda, dirinci Ya’aman, dari usulan Pemda ke DPRD lalu dibahas bersama hingga adanya persetujuan bersama. Setelah itu, Pemkab menyampaikan kepada gubernur untuk mendapat evaluasi, klarifikasi, hingga registrasi perda. Kemudian bupati melakukan penetapan pengundangan serta penomoran dan dimasukkan dalam lembar daerah baru diberlakukan.

Akan tetapi, menurut Bupati Nias Utara Edward Zega, pihaknya meminta Gubernur Sumatera Utara menghargai surat dari Mendagri. Meskipun belum disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Nias Utara sudah sah dan dapat diberlakukan dengan adanya surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hal ini dikatakan Bupati Nias Utara Edward Zega, yang didampingi Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Nias Utara Notianus Telaumbanua, kepada NBC, di ruang kerjanya di Lotu, Kamis (9/4/2015). (Baca juga: Kantongi Surat Mendagri, Bupati Nias Utara Klaim Perda SOTK Sah) [NDH]

Related posts