KORUPSI

Penghitungan Kerugian Negara Sejumlah Kasus di Pulau Nias Dilimpahkan ke BPK

Kasipenkum Kejatisu, Chandra Purnama

Kasipenkum Kejatisu, Chandra Purnama

MEDAN, NBC – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyerahkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sumatera Utara kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk Sumut, termasuk kasus korupsi di Pulau Nias. BPK dipercaya instansi Satya Adhi Wicaksana itu sebagai lembaga yang berwenang melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), bukan lagi BPKP Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumatera Utara, Chandra Purnama saat NBC mengonfirmasikan tindak lanjut kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Lukas, Hilisimaetanö, Nias Selatan tahun 2012 dan dugaan korupsi pembangunan lanjutan rumah dinas dan kantor Bupati Nias Selatan, pembebasan tanah, serta rehab gedung jambore yang berasal dari APBD 2007-2010.

“Kami sedang berkoordinasi dengan BPK untuk PKKN. Bukan lagi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Chandra melalui pesan singkat kepada NBC, Selasa (26/5/2015).

Chandra enggan merinci alasan dan sejak kapan kejaksaan itu tidak lagi bekerja sama dengan BPKP Sumut dalam penghitungan kerugian negara suatu kasus dugaan korupsi. Bahkan, dia juga tidak membalas pesan singkat NBC yang mengonfirmasikan, apakah hal tersebut karena lambatnya audit yang dilakukan BPKP Sumut.

Sebagaimana yang diketahui, sejak penyidik menetapkan status tersangka kepada 17 PNS di Nias Selatan tahun 2013, penyidik Kejatisu telah melayangkan dokumen kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Lukas, Hilisimaetanö, Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 kepada BPKP Sumut. Namun, dua tahun berjalan, audit dari BPKP tak kunjung selesai, begitu pun juga dengan audit kasus dugaan korupsi lainnya, termasuk kasus USBM.

Sekadar menyegarkan ingatan, ke-17 tersangka itu adalah Asa’aro Laia (Sekretaris Daerah Nias Selatan, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012)—yang kini sudah divonis penjara pada kasus Balai Benih Induk, Töngoni Taföna’ö (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nisel), Lakhömizaro Zebua (Kepala Dinas Pekerjaan Umum).

Norodödö Sarumaha (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan), Warisan Ndruru, Monasduk Duha (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum), Meniati Dachi (Camat Telukdalam), Fohalöwö Laia (Kepala Desa Hiligeho selaku anggota panitia pengadaan tanah), Ahlan Wau (Camat Fanayama, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kecamatan Fanayama, Aminuddin Siregar (Kepala BPN Nias Selatan).

Kemudian Firman Adil Dachi (adik kandung Bupati Nias Selatan—sudah divonis penjara) dan Susy Marlina Duha sebagai pihak swasta dan pemilik tanah. Si’ado Zai (Kepala Badan Kepagawaian Daerah/BKD selaku Ketua tim penaksir harga Kabupaten Nias Selatan), Sugianto (Kepala Seksi BPN, selaku Sekretaris Penaksir Harga dan sudah meninggal beberapa waktu lalu), Ikhtiar Duha (Kepala Bappeda), Yockie AK Duha (Staf BPK2D—dinyatakan bebas), dan Abdril Samosir selaku anggota tim penaksir harga (salah seorang anggota staf Pemkab Nisel). [ARA]