PERATURAN DAERAH

Penetapan Perda Lambang Daerah Kota Gunungsitoli Dilakukan Melalui “Voting”

Sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang menolak penetapan Perda Lambang Daerah pada rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Kamis (30/4/2015). Foto: Irwanto Hulu

Sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli menolak penetapan Perda Lambang Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Kamis (30/4/2015). | Foto: NBC/Irwanto Hulu

GUNUNGSITOLI, NBC — Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lambang Daerah Kota Gunungsitoli menjadi peraturan daerah (perda) pada Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli di kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Kamis (30/4/2015), dilakukan melalui pemungutan suara (voting).

Voting dimenangi sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang tergabung dalam Fraksi Demokrat, Hanura, dan Golkar yang mendukung penetapan Perda Lambang Daerah Kota Gunungsitoli dengan menggunakan kata “Samaeri”.

Voting dilakukan berdasarkan permintaan Ketua Fraksi PDI-P Kota Gunungsitoli Yanto seusai pembacaan semua pendapat akhir fraksi. Yanto meminta dilakukan voting dalam mengambil keputusan karena ada dua dari lima fraksi di DPRD Kota Gunungsitoli yang menolak penetapan Perda Lambang Daerah jika masih digunakan kata “Samaeri”.

Permintaan voting pun disetujui Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa. Voting dimenangi sejumlah fraksi yang mendukung penetapan Perda Lambang Daerah dengan menggunakan kata “Samaeri”. Dari 20 anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna, 6 orang menolak penetapan perda tersebut jika tetap menggunakan kata “Samaeri”, 13 orang mendukung, dan 1 orang abstain.

Setelah pengambilan keputusan melalui voting, yang menetapkan Perda Lambang Daerah dengan menggunakan kata “Samaeri”, Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase menandatangani nota kesepakatan dengan pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli, Herman Jaya Harefa dan Hadirat ST Gea.

Fraksi PDI-P dan Gepira Tolak Kata “Samaeri”

Pada pendapat akhir Fraksi PDI-P yang dibacakan Yanto, fraksi tersebut menolak penetapan perda jika masih menggunakan kata “Samaeri”. Namun, Fraksi PDI-P akan menyetujui penetapan perda itu jika menggunakan kata “Datafaeri”.

Menurut Fraksi PDI-P, kata “Datafaeri” merupakan kata kerja yang sifatnya mengajak semua elemen masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sementara kata “Samaeri”, menurut Kamus Li Niha, halaman 107, yang disusun Apolonius Lase dan turut diantar Prof DR Taliziduhu Ndraha, artinya pengayom, yang menjaga, yang memelihara, dan hanya ditujukan kepada seseorang atau tunggal.

Dari hasil dengar pendapat yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Ranperda Lambang Daerah di enam kecamatan di Kota Gunungsitoli, lima kecamatan menyampaikan aspirasi kepada Pansus agar kata “Samaeri” diubah menjadi “Datafaeri” pada lambang daerah.

Fraksi Gerakan Perubahan Indonesia Raya (Gepira) pada pendapat akhirnya yang dibacakan anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Fraksi Gepira, Yan Raradodo Gea, juga menganggap kata “Samaeri” masih belum pantas dan layak disandang Pemerintah Kota Gunungsitoli. Fraksi tersebut juga meminta kata “Samaeri” pada lambang daerah Kota Gunungsitoli diubah menjadi kata “Datafaeri”. [WAN]

Related posts