PILKADA 2015

Meramu Pilkada Substantif-Berkualitas

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Abineri Gulo. Foto NBC. Nitema Mendrofa.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Abineri Gulo. Foto NBC. Nitema Mendrofa.

Oleh Abineri Gulö

Merespons beberapa tulisan kritis-tajam yang ditayangkanwww.nias-bangkit.com sehubungan agenda Pemilihan Serentak di 269 Daerah di seluruh Indonesia pada 9 Desember 2015, lebih khusus di Kepulauan Nias, yakni 1 kota 4 kabupaten. Dalam catatan penulis, sajian NBC diawal lebih banyak mengalamatkan kritik kepada penyelenggara Pemilihan (KPUD-Panwas), dan belakangan “semprot” yang tidak kalah keras dialamatkan kepada peserta (parpol), bahkan “petuah”bagi pemilih pun tak alpa disampaikan. Pesan tulisan-tulisan tersebut adalah sebagai instrumen edukasi-advokasi untuk menggelar pilkada yang berkualitas. Selaku persona yang terlibat dalam mendesain dan mengimplementasikan kerja pilkada, saya merasa “berutang” gagasan untuk dituliskan sebagaimana telah dipelopori oleh Fotarisman Zalukhu dan Nata’alui Duha pada tulisan mereka.

Setidaknya 3 komponen ramuan terwujudnya pilkada sebagaimana pada judul tanpa membicarakan kriteria dan siapa kandidat, sebab siapa dan bagaimana kandidat yang maju pada pilkada hanyalah merupakan hasil dari kerja mata rantai yang saling terhubung dengan elemen-elemen berikut ini.

Regulasi sebagai Kredo

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana diubah dengan UUNo8/2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, adalah menjadi dasar hukum penyelenggaran pilkada serentak dibagi dalam 3 gelombang, yakni gelombang pertama pada Desember 2015, kedua pada Februari 2017, dan ketiga pada Juni 2018. Berdasarkan UU inilah KPU pusat menetapkan berbagai peraturan terkait pilkada, selanjutnya berdasarkan peraturan ini KPU provinsi/kabupaten/kota menyusun dan menetapkan serangkaian petunjuk teknis pelaksanaan pilkada.

Nilai-nilai pilkada yang luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia)-jujur dan adil-berkualitas terformulasi dalam ketentuan pasal demi pasal. Pertanyaannya, bagaimana para pihak memandang regulasi pemilihan tersebut? Sejatinya memaknai regulasi tidak ala kadarnya, tetapi sebagai kredo/penuntun jalan bisa jadi sikap yang tepat dalam memaknainya.

Dasar administratif-politis-hukum-filosofis-religius terangkum paripurna dalam regulasi tersebut. Semua pihak harus taat pada hukum positif yang dikonsensuskan untuk  digunakan pada pemilihan dan bersedia menahan diri untuk tidak merevisi ketentuan tersebut pada saat-saat yang tidak tepat. Apalagi kalau semangat mengubah itu hanya untuk kepentingan pragmatis belaka? Hal ini tidak memberikan teladan yang baik serta sesungguhnya merefleksikan perilaku yang tidak mau dituntun oleh hukum.  Ya, hal ini menjadi landasan berpikir bahwa regulasi dipandang sebagai kredo/pengakuan iman (tidak mudah untuk beralih keyakinan). Dari awal sampai akhir pilkada, mutlak regulasi sebagai penuntun dan bukan pada kehendak perseorangan, golongan atau kelompok tertentu termasuk penyelenggara harus menjadi pelopor dalam menempatkan regulasi secara kredibel sebagai pandu.

Penyelenggara-Peserta Pilkada Sama Kredibel

Cerita keberhasilan penyelenggaran Pemilu 2014 yang dibidani oleh 2 lembaga, yakni KPU dan Bawasludenganjajarannya masing-masing menjadi energi sukses penyelenggaraan Pilkada 2015.Walaupun tantangan pilkada lebih berat dibandingkan denganPemilihan Legislatif, KPUD dan Panwas penting memandang hal ini sebagai peluang emas untuk mereplikasi keberhasilan nasional ke tingkatan lokal, demikian seterusnya membudaya pemilu yang tepercaya karena dikelola oleh lembaga penyelenggara yang kredibel.

Belajar dari KPU pusat, setidaknya ada 3 kiat sukses. Pertama, transparansi informasi, sebuah pemilu yang kredibel adalah keterbukaan. Menjadi keharusan bagi penyelenggara menyajikan informasi secara cukup melalui media yang mudah diakses publik. Sidalih (sistem pendataan pemilih), Silon (sistem pencalonan), Silog (sistem logistik), Situng (sistem penghitungan), Scan C1 (sertifikat hasil suara) adalah bukti konkret komitmen KPU dalam membangun kepercayaan publik terhadap pilkada yang transparan melalui penyediaan informasi berbasis web.

Kedua, bekerja dalam bingkai gerakan moral, stigma positif harus diupayakan, direncanakan, dilaksanakan. Dari awal penyelenggara harus menyatakan secara terbuka kepada publik mengenai niat, kehendak, cita-cita pilkada yang berintegritas. Kesediaan penyelenggara untuk mau “keras” terhadap diri sendiri, melipatgandakan pengaruh positif, membuat zona integritas, pakta integritas, adalah upaya-upaya relevan dalam memimpikan pilkada yang subtantif berkualitas.

Ketiga, kelembagaan yang transformatif. Dalam lembaga penyelenggara pilkada terdiri dari komisioner, sekretariat, badan adhoc (PPK/PPS/KPPS). Tidak boleh berdalilkan yang lain bahwa ketiga komponen ini harus seia, sekata, dan seperbuatan dalam upaya memperkuat lembaga yang diperuntukkan melayani suara rakyat. Pelayanan terhadap suara rakyat akan menjadi maksimal jika dikelola oleh oknum-oknum yang bebas dari kepentingan, membangun budaya bersih organisasi, anti-KKN, menumbuhkan sikap demokratis dalam pengambilan keputusan serta terus berinovasi dalam upaya memastikan suara rakyat itu teradministrasi-valid dari hulu ke muara dari TPS ke KPU.

Peserta Pilkada

Peserta, aktor utama pilkada adalah calon, partai pengusung, pendukung,tim kampanye dan simpatisan akan berporos dalam beberapa kelompok kekuatan yang menyatu, inilah alasan kenapa pemilihan lebih berat tantangannya dari pada Pemilihan Legislatif, menurut Muhammad Guru Besar Ilmu Sosial Politik Unhas pada Rakornas KPU-Bawaslu-DKPP di Bukittinggi, April 2015.

Pada bagian ini ada dua aspek krusial yang patut diangkat, yakni pertama, apa dan bagaimana proses perekrutan (calon) usungan parpol atau gabungan parpol?

Harapan besar publik bahwa parpol bersungguh-sungguh melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah? Jika memperhatikan dan membaca media akhir-akhir ini sepertinya harapan akan terekrutnya calon yang kredibel bukan hal yang mustahil sejauh putusan akhir penentuan calon benar-benar bersih dan terbebas dari politik dagang sapi-transaksional.

Politik bukan berarti tidak membutuhkan biaya, tetapi politik bukan juga sekadar merekrut orang yang bermodal tanpa kapabilitas dan kredibilitas. Jika uang menjadi segala-galanya, akan kesulitan merekrut orang yang kompeten, punya basis dukungan plus berintegritas minus modal.

Kedua, calon yang didukung oleh masyarakat (calon perseorangan). Pertanyaannya, sejauh mana masyarakat bersungguh-sungguh mendukung calonnya? Sudahkah masyarakat menggunakan kekuatan politik yang dimilikinya secara mandiri dalam mengusung calonnya? Ketersediaan hak publik dalam mengusung calon yang dikehendaki menjadi instrumen ampuh dalam ‘melawan’ superioritas parpol. Ada banyak referensi yang membuktikan kekuatan  masyarakat. Sebut saja di daratan Sumatera, kita menemukan Calon perseorangan menaklukkan calon usungan partai politik, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota.

Sebut saja Irwandi Yusuf,calon gubernur Aceh pada Pilkada 2007 dari jalur independen, berhasil memenangi kompetisi ditengah-tengah calon dukungan partai politik. Pada 2008, OK Karya Zulkarnain-Gong Martua Siregar,calon bupati-wakil bupati jalur perseorangan Kabupaten Batubara Sumatera Utara mengalahkan calon-calon lainnya dari jalur partai politik.

Meskipun fakta yang lebih banyak adalah calon perseorangan kalah melawan calon dari jalur partai politik, hal itu bukan menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak mengambil tanggung jawab dalam hal mendukung calon perseorangan yang diyakini bisa membawa perubahan.

Pada pemilihan kali ini desain ketentuan cukup adil, yakni pendanaan kampanye yang ditampung APBD dalam bentuk baliho, spanduk, poster, dan iklan, sesungguhnya menjadikan calon yang berkompetisi dengan biaya minimal.

Belum lagi debat antarkandidat yang difasilitasi oleh KPUD menjadikan ajang Pemilihan kali ini memiliki mimbar yang seukuran sama dan peluang yang sama untuk terpilih. Tentu yang membedakannya adalah strategi dan metode kampanye tatap muka (diluar fasilitas penyelenggara) harus dapat diformulasi oleh peserta guna menghindari penyakit-penyakit lama yang mencederai demokrasi di Tanah Air.

Komitmen peserta dibutuhkan dalam menjaga kualitas pilkada dengan menabukan politik uang, kampanye hitam, tetapi sebaliknya menempuh jalan kemenangan secara jurdil. Sikap ksatria menerima ‘putusan’ rakyat pemilih tanpa mengabaikan peluang putusan MK.

Pemilih

Tulisan Turunan Gulö yang dimuat pada harian Kompas bertajuk “Agar Demokrasi Lokal Naik Kelas” menggambarkan sebuah model masyarakat pemilih yang cerdas, begini kutipannya   “Sebenarnya kita sudah memulai budaya politik yang meriah dan menggairahkan.   Semangat voluntarisme warga seperti ditunjukkan dalam Pemilihan DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014 ini sungguh menarik.  Perlu ditularkan pada setiap momen Pemilihan ke depan.

Pendukung bukan hanya sekadar memberikan suaranya, tapi menjadi relawan tangguh, yang siap berkorban tenaga, waktu dan materi untuk memenangkan calon pemimpin yang dikehendakinya. Warga dan seluruh komponen harus punya komitmen untuk meminimalisir pengeluaran para kandidat, bukan malah sebaliknya. Tradisi buruk selama ini perlu direstorasi.Tim sukses jangan menjadi pegawai musiman, yang hanya bergerak kalau dibayar.Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan juga perlu menahan diri untuk tidak memberatkan para kandidat dengan berbagai permintaan sumbangan ini-itu.Warga pemilih jangan mau disuap, dibeli suaranya (money politics).

Gerakan moral multipihak  mewujudkan pemilihan berintegritas di alas rumput (grass root) mendesak untuk terus dibumikan. Berpadu dengan kehendak pemilih dalam mewujudkan pilkada berintegritas akan menjadi ramuan sakti penyembuh “demokrasi prosedural semata kepada demokrasi substansial”.

Sinergitas Para Pihak

Tanpa basa basi, penting dikemukakan bahwa sinergisitas para pihak itu mutlak.Jika tidak, sesungguhnya penyelenggaraan pilkada akan rapuh. Teringat pengalaman Pileg 2014. Kala itu, sekitar pukul 23.30, saya ditelepon oleh Kapolres Nias J. Permadi agar bergerak ke Kecamatan Bawölato karena rapat rekapitulasi PPK tidak kondusif dan sedikit mencekam. Awalnya ragu untuk datang karena sudah jauh malam, juga kurang yakin kehadiran saya menjadi solusi.

Namun, karena sudah terbangun sinergi yang kuat antara KPU Nias dan para pihak, termasuk Polres Nias, sayapun tancap gas menyusul AKP J Permadi yang sudah duluan bergerak dengan kekuatan 100 lebih personel Polri-TNI. Benar saja,setiba disana,sekira pukul 01.30 massa memenuhi kompleks kantor camat tempat pelaksanaan rekapitulasi. Tanpa disadari, atas pertolongan Tuhan, kelompok massa memperhatikan kehadiran Kapolres dan saya dari Kabupaten seakan memberikan isyarat bahwa permasalahan di tingkat PPK sudah diketahui oleh kabupaten, dan kesempatan diberikan kepada PPK menyelesaikan perekapan.Beberapa truk berisi massa pun membubarkandiri dari lokasidan sekitar pukul 03.30 rekapitulasi diselesaikan tanpa terjadi gesekan antara massa pendukung.

Pada perekapan ditingkat Kabupaten Nias, atas sinergi bersama KPU Nias-Panwas-Saksi Peserta Pileg dapat menyelesaikan pokok perdebatan perolehan suara dan mengembalikan pada tempat yang sebenarnya. Cerita ini hanya sekelumit saja dari sekian banyak peran yang menggambarkan betapa vitalnya fungsi peran para pihak pada pemilu yang lalu. Sejatinya sinergisitas peran para pihak akan menjadi elemen penentu dalam memastikan Pilkada 2015 berada pada poros sukses.

Tujuan akhir pesta demokrasi adalah ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan substantif-berkualitasakan bisa diraih dengan komitmen etika moral yang tinggi  dan totalitas hati, pikiran, dan perbuatan semuapihak untuk pilkada yang berintergritas. Sebuah pekerjaan yang dilakukan secara totalitas akan berhasilkan hal yang tidak biasa. Semoga! [Abineri Gulö, Ketua KPU Kabupaten Nias]

Related posts