PILKADA 2015

Menanti Kesungguhan Parpol Menjaring Calon Kepala Daerah di Pulau Nias

Ilustrasi ini yang diambil di Google ini menggambarkan kondisi perekrutan para kepala daerah yang masih berdasarkan mahar politik oleh partai politik. Jika calon kepala daerah membayar parpol, siapa yang bisa menjamin bahwa yang bersangkutan tidak korupsi?

Ilustrasi ini yang diambil di Google ini menggambarkan kondisi perekrutan para kepala daerah yang masih berdasarkan mahar politik oleh partai politik. Jika calon kepala daerah membayar parpol, siapa yang bisa menjamin bahwa yang bersangkutan tidak korupsi?

Oleh Nata’alui Duha

NBC — Waktu berputar begitu cepat. Tak terasa hampir lima tahun, para kepala dearah di Pulau Nias mulai dari Nias Utara, Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Nias Barat, dan Nias telah memimpin kabupaten/kotanya setelah dipilih langsung oleh rakyat pada periode yang lalu. Dari janji-janji manis dan visi-misi mereka yang sangat memikat pemilih kala itu, mereka meraih suara dan kemenangan. Mereka mendapat kuasa untuk mewujudkan janji dan visi-misi tersebut.

Kelima kepala daerah di kepulauan Nias memiliki karakter dan cara kerja berbeda-beda. Ada yang meledak-ledak atau dalam istilah Nias “Hulö na humombo gogowaya lökhö, ba mböröta humöngö ba gamozua döhö manö” alias hangat-hangat taik ayam, tak lama setelah itu, menjadi dingin saja. Ada juga yang bekerja menyesuaikan diri pada musim dan isu yang lagi heboh. Musim batu akik, ya, bikin kegiatan batu akik. Tidak ada musim, tamat juga ceritanya. Hanya bola-bola timbul yang ditendang dan dimainkan. Tak ada upaya untuk mengejar bola hingga menghasilkan gol.

Para kepala daerah boleh merasa berpuas diri dengan apa yang telah mereka lakukan selama berkuasa. Para pegawai negeri alias aparatur birokrasi dan rekanan bisa saja memuja-muji kinerja bupati dan wali kota sebagai atasan dan mitra mereka, tetapi perasaan rakyat banyak di luar kelompok-kelompok inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari seorang kepala daerah. Kepedulian mengurus kebutuhan mendasar dan kebutuhan pokok kelompok menengah ke bawah inilah yang menjadi takaran keberhasilan.

Nata’alui Duha | Foto: Dokumen pribadi

Nata’alui Duha | Foto: Dokumen pribadi

Dalam ungkapan masyarakat Nias, khususnya di Nias bagian selatan sering dikatakan “Uzuno-zuno ndrao ya’o, ba idegu-degu ndra’o sato.” Artinya kepuasan dan kebanggaan atas diri sendiri, belum tentu menjadi kepuasan dan kebanggaan bagi orang lain. Malah bisa sebaliknya, pemimpin merasa puas dan bersenang-senang, sedangkan masyarakat kecil menjerit karena himpitan beban hidup.

Khusus bagi calon yang masih berkuasa, program kerja unggulan yang telah mereka lakukan merupakan bahan jualan pada pemilihan kali ini. Terlepas apakah masyarakat melihat itu sebagai sesuatu yang bermanfaat atau justru lebih melihatnya sebagai malapetaka. Misalnya program pendidikan gratis dan kesehatan gratis, pemerintahan yang bersih, pelayanan publik, reformasi birokrasi yang nir-pungutan alias tanpa pelicin pada setiap urusan dan perbaikan infra struktur perekonomian dan fasilitas umum lainnya.

Kendati banyak yang kecewa dengan kinerja para kepala dearah yang lagi sedang berkuasa dan telah dipilih hampir lima tahun yang lalu, masyarakat masih berharap, kali ini semoga muncul tokoh yang andal untuk membawa perubahan di Pulau Nias.  Karena itu, di media sosial dan elektronik pun sudah mulai muncul perang opini sebagai bagian dari partisipasi warga dalam mempersiapkan pilkada yang menghasilkan pemimpin yang dimimpikan rakyat Nias.

Ada opini yang menggiring kita pada sosok tertentu dan ada juga ulasan yang mencerahkan  publik agar tidak lagi tertipu dengan visi-misi yang sungguh jelas, jargon yang menggiurkan tetapi sebenarnya itu hanyalah kemasan yang dijadikan cara merebut kekuasaan. Nanti setelah berkuasa, tidak ada pergerakan yang dilakukan. Dalam istilah Nias sering dikatakan “Ahono manö hulö nidanö Zusua.” Airnya tenang saja, tetapi arusnya di bawah menghanyutkan alias mematikan.

Visi-misi dan jargon itu, hilang ditelan bumi. Sang penguasa kabupaten/kota hanya sibuk mengurus pencitraan dirinya lewat kegiatan-kegiatan sensasional alias mercusuar. Kekuasaan hanyalah sebuah rutinitas untuk hidup bermewah-mewah dan disanjung di mana-mana. Cenderung menerima dari pada memberi dan terbiasa dilayani dari pada melayani. Jika terpaksa memberi, itu hanyalah ibarat memberi umpan untuk mendapat ikan yang lebih besar. Misalnya membangun jalan, tetapi DT (dana taktis) sebagai pelicin untuk mendapatkan proyek pembangunan jalan itu oleh para rekanan akan mengalir ke kantong penguasa yang besarannya sampai 30 persen dari nilai proyek. Ini sudah rahasia umum. Belum lagi jika perusahaan yang mengerjakan proyek adalah rekanan yang juga sebagai perpanjangan tangan penguasa untuk mencetak uang dari proyek itu.

Alhasil, jadilah proyek seekor ikan, duri dan tulang-tulangnya menjadi bagian untuk masyarakat, kepalanya menjadi porsi rekanan alias pengusaha dan daging tebalnya menjadi persembahan buat penguasa. Apakah ini namanya pembangunan? Sungguh bukan! Ini adalah sandiwara pembangunan.

Rakyat mengurus dirinya sendiri dan memecahkan persoalan sendiri. Bahkan, tidak jarang, kehadiran pemerintah justru menjadi beban. Mereka hadir bukan menjadi pembawa solusi, melainkan pembawa masalah. Misalnya dengan berbagai kebijakan yang tidak pro-rakyat  dan tidak memikirkan masa depan kepulauan Nias. Membuat berbagai peraturan untuk menggenjot PAD (pendapatan asli daerah) yang pada akhirnya membebani rakyat. Semuanya dipajak dan diwajibkan membayar retribusi, rakyat dijadikan sapi perah untuk mendapatkan uang, tetapi kebutuhan mendasar rakyat tidak dihiraukan.

Kepala daerah rapat terus ke luar Pulau Nias. Berkali-kali dalam seminggu. Urusan partai, urusan pemerintah povinsi dan pusat. Urusan lain-lain yang seolah-olah pergi mengurus rakyat juga jauh lebih banyak. “Di Indonesia, banyak pertemuan, sedikit pelaksanaan,” kata Wakil Presiden Yusuf Kalla. Jika mereka hadir di Pulau Nias, juga banyak sekali urusan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan nasib masyarakat. Menghadiri berbagai undangan dan menyampaikan kata bimbingan serta arahan yang seremonial, melayani para rekanan (pemborong), tim sukeses, SKPD, dan tamu-tamu lain, yang tak bertemali dengan usaha pembangunan daerah. Celakanya pertemuan-pertemuan itu lebih banyak membicarakan kenaikan pangkat dan rotasi jabatan, pembagian proyek dan lain sebagainya.

Dalam setahun ada 365 hari, kalau satu hari saja dalam seminggu, seorang kepala daerah mengkhususkan waktu untuk memilikir nasib rakyat yang dipimpinnya, sudah hebat sekali.  Misalnya sekali seminggu para kepala dinas dipanggil dan ditanya bagaimana perkembangan program yang dijalankan untuk mengubah nasib rakyat, dan bagaimana menjawab permasalahan yang ada. Demikian juga koordinasi dan sinergi antar-SKPD agar kegiatannya tidak tumpang tindih atau saling melempar tanggun jawab. Kalau dihitung-hitung, lebih dari 50 persen dari waktu seorang kepala daerah dihabiskan untuk melayani para aparatnya dalam lingkaran birokrasi. Bukan bekerja untuk memperbaiki nasib rakyat itu sendiri!

***

Kebiasaan ini mutlak diubah. Seorang kepala daerah harus bisa menyisihkan lebih banyak waktunya untuk mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Bukan mennyervis para DPRD, tim suksesnya, aparat PNS untuk mendapat jabatan lahan basah, anggota keluarga dan warga sekampungnya.

Sudah saatnya bupati dan wali kota, ketika sudah terpilih harus bisa menjadi orangtua bagi semua. Ibarat seorang ayah bagi semua anak-anaknya tanpa pandang bulu, baik dari wilayah yang dulu menyumbangkan suara untuk dia maupun masyarakat dari wilayah yang tidak memberikan dukungan suara untuk dia. Kekuasaan sebaiknya tidak digunakan sebagai sarana untuk membalas dendam kepada anak sendiri.

Satu mimpi yang terus muncul dalam perjalan hidup masyarakat Nias, entah itu di Kabupaten Nias Selatan, Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli adalah adanya perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah berubah dari yang selama ini masih menyandang citra miskin, terbelakang atau tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain, menjadi masyarakat yang sejahtera, paling tidak sejajar dengan saudara-saudaranya di daratan Sumatera. Dengan demikian, pemerintah daerah melalui kepala daerah harus melakukan berbagai upaya agar masyarakat Nias bisa menjadi sejahtera dan menekan angka kemiskinan.

Memang, sering kali kita mendengar bahwa angka kemiskinan sudah turun berdasarkan data statistik, tetapi itu hanya di atas kertas. Fakta di lapangan bukannya menurun, melainkan bertambah, apalagi setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik yang diikuti dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok di kala harga karet jatuh. Padahal, karet merupakan penghasilan utama dari kebanyakan orang Nias. Apakah para kepala daerah yang sedang berkuasa sekarang merespons keadaan ini?

Kalau kita meminjam jargon Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase selama kampanye dulu, ia hendak menjadikan kota Gunungsitoli menjadi “Kota Samaeri”. Artinya Wali Kota atau Kepala Daerahnya adalah “Samaeri.” Ibarat seorang ayah atau ibu yang mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian, tanpa menuntut balas. Mimpi untuk mendapatkan pemimpin yang sungguh “menjadi Samaeri” di pulau Nias mustahil didapat jika proses perekrutan tidak benar atau partai politik tidak berupaya secara sungguh-sungguh menjaringnya.

Kebiasaan selama ini, partai politik hanya menerima pendaftaran lalu menyeleksinya dan memilih bakal calon menjadi calon yang diusung partai berdasarkan besarnya mahar yang diberikan, berikut kompensasi lainya, baik sebelum maupun sesudah berkuasa. Jika cara ini masih dipakai mustahil mendapat pemimpin yang bisa keluar dari zona amannya dan melakukan berbagai terobosan untuk mengubah nasib masyarakat yang dipimpinnya.

Mustahil kita mendapatkan pemimpin seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jika pengurus partai politik tidak mau susah dan tidak rela mencari orang-orang yang tepat serta rela memberikan peluang kepada orang-orang itu walaupun bukan anggota partainya atau bahkan tidak pernah aktif berpolitik lewat partai.

Partai politik seharusnya pro-aktif dan mengambil inisiatif untuk menjaring kandidat jauh sebelum pemilihan. Melakukan identifikasi, mencari tahu rekam jejak, dan menjaring orang-orang yang memiliki komitmen tulus untuk membangun daerah yang dipimpinnya, baik yang ada di daerah maupun orang berada di perantauan. Tentu bukan hanya melihat orang-orang yang telah bersekolah tinggi dan telah menjadi anggota atau pengurus partai, sebab tidak sedikit orang yang bergelar sarjana, master dan doktor, merasa sok tahu segalanya, akibatnya mereka menganggap orang lain bodoh dan merasa bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan benar semuanya.

Sesungguhnya banyak orang yang memiliki potensi untuk dijadikan kepala daerah, tetapi mereka tidak berani karena bukan pengurus partai, kurang percaya jika ada partai yang mendukungnya tanpa mahar dan terlalu jujur menjalani hidup.  Sudah saatnya partai politik untuk menjadi agen perubahan melalui penjaringan dan seleksi para calon pemimpin, mulai di daerah hingga pemimpin nasional.

Partai politik seharusnya membuat kriteria yang tidak mengedepankan mahar dan syarat administratif semata. Salah satu syaratnya adalah calon harus memiliki nilai kejujuran dan kesederhanaan dalam arti “lö mangosebua” alias angkuh. Sebab, jika seorang calon pemimpin dikehendaki supaya melayani bukan dilayani dan disembah-sembah, ‘sikap angkuh’ tidak perlu dipelihara dalam hidupnya. Kandidat harus memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dan pengasuh bagi semua, bukan hanya untuk desanya sendiri atau warga di wilayah tertentu saja. Terlalu kerdillah jiwa seorang kepala daearah jika hanya memikirkan dan membangun desanya sendiri serta memberikan jabatan-jabatan kepada orang-orang sekampungnya dan semarganya saja, tanpa didasarkan pada kemampuan mereka.

***

Para pengurus partai di tingkat kabupaten/kota perlu meniru cara merekrut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tiga tahun yang lalu. Publik masih mengingat kala itu bahwa Jokowi Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dia tidak berada di Jakarta dan bukan penduduk Jakarta. Demikian juga Ahok. Dia adalah anggota DPR dari Partai Golongan Karya saat itu. Ia adalah etnis Tionghoa-Kristen yang berasal dari Belitung Timur. Kedua tokoh ini sengaja direkrut oleh partai agar bersedia mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Yang sangat menarik kala itu adalah peran seorang Prabowo Subianto dari Partai Gerindra yang begitu aktif membujuk Jokowi agar bersedia menjadi Calon Gubernur melalui partai PDI-P.

Celakanya, kala itu DPP PDI-P dan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri kurang memberikan sinyal kuat untuk membawa Jokowi ke Jakarta. Karena itulah Prabowo Subianto sebagai pengambil keputusan tertinggi di Partai Gerindra dan tokoh nasional, yang kala itu masih memiliki hubungan baik dengan Mega, berhasil meyakinkan Megawati agar Jokowi diberi peluang untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok dari Partai Gerindra.  Ahok sebenarnya sudah enak-enak menjadi anggota DPR. Melalui pendekatan Prabowo Subianto, Partai Gerindra berhasil menjaringnya menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sangat menarik dan penting bagi kita mengikuti proses penjaringan kedua sosok ini. Dari pengakuan dalam suatu wawancara di TV, Ahok mengungkapkan bahwa dirinya tidak membayar satu sen pun untuk partai. Bahkan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menginstruksikan semua anggota DPR DKI dari partainya untuk turun secara total meyakinkan para pemilih agar memilih pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Demikian juga PDI-P DKI. Mereka sepakat dengan Partai Gerindra untuk bekerja secara penuh memenangkan pasangan ini. Tak ada bayaran mahar untuk partai. Partai bahkan berkorban untuk mereka dalam bentuk penggalangan dukungan massa. PDI-P dan Gerindara telah memberikan contoh yang sangat baik untuk merekrut kepala daerah yang sungguh diidamkan rakyat banyak. Mustahil mendapatkan pemimpin seperti ini jika partai masih menggantungkan pilihan pada besarnya mahar yang dibayar oleh si calon.

***

Jokowi-Ahok adalah simbol keinginan rakyat yang dipenuhi oleh partai. Rakyat DKI tidak pernah menyesal telah memilih Jokowi-Ahok. Meskipun ada, tetapi hanyalah segelintir orang. Mereka hanya kecewa karena Jokowi tidak bisa membendung ambisinya menjadi Presiden. Namun, mereka tidak kehilangan kiprah pemimpinnya. Ahok tidak membuat kecewa rakyat pemilihnya, bahkan yang tidak memilih dia sekalipun. Kekurangannya hanya satu, cara kumunikasinya yang, kata orang, kurang santun, padahal menurut dia, tidak perlu kita santun, tetapi mencuri uang rakyat.

Ahok hingga saat ini masih memimpin DKI Jakarta. Tokoh yang digelari oleh pakar komunikasi politik Efendi Gazali sebagai “Bapak Pembuktian Terbalik” ini masih berkuasa hingga kini. Dia adalah Gubernur yang sangat tidak disukai oleh para begal dana pembangunan yang berasal dari duit rakyat. Dia tidak mau melihat korupsi terjadi di DKI. Dia tidak segan-segan mencopot para pejabat yang bermain-main dengan anggaran. Tujuannya tegak lurus “membela kepentingan rakyat DKI Jakarta.” Bahkan, Dia tidak takut kehilangan nyawanya demi rakyat DKI Jakarta yang dipimpinnya.

Lihatlah anggota FPI dan para anggota DPR yang membangun sikap bermusuhan dengan dia dan sering mengancamnya. Ia sadar benar bahwa hanya dengan mengurus kebutuhan mendasar dari rakyatlah kehadirannya dapat dirasakan.   Ia tidak sibuk dengan politik pembangunan pencitraan diri. Ia hanya mau supaya masyarakat kota DKI-Jakarta dapat merasakan dampak kehadirannya sebagai pemimpin sekaligus pengasuh yang melindungi warganya dari terkaman para begal APBD di DKI Jakarta.

***

Fotarisman Zaluchu beberapa waktu lalu di NBC menulis sebuah artikel berjudul  “Mencari Ahok di Pulau Nias.’ Memang, kita tidak mungkin menemukan sosok persis seperti Ahok di Pulau Nias. Bisa jadi gaya komunikasi Ahok yang tidak kenal kompromi, tak ada basa-basi dan jauh dari perbuatan munafik seolah-olah santun dan baik, agak sulit didapat di Pulau Nias. Akan tetapi, perilaku, konsep, dan cara-cara lain untuk mengurus kebutuhan warga DKI Jakarta yang dilakukan oleh Ahok pasti bisa ditemukan dalam pribadi orang-orang Nias. Asal ada niat yang tulus, pasti bisa meniru cara Ahok! Bukan gayanya berkomunikasi, melainkan bagaimana dia memasang badannya dan merelakan segenap hidupnya terancam demi membela uang rakyat yang mau dicuri lewat penggelembungan proyek siluman.  Ia rela tidak nyaman, asal rakyat yang dipimpin selamat! [Nata’alui Duha, Pemerhati Budaya, Sosial, dan Politik; Direktur Museum Pusaka Nias]

 

Related posts