PENYELENGGARA PILKADA

KPU Nias Utara Lantik PPK dan PPS

Pelantikan PPK dan PPS sekabupaten Nias Utara di gedung Gereja BNKP Lotu. Jumat (22/5/2015). Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

Pelantikan anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Nias Utara dilakukan di gedung Gereja BNKP Lotu, Jumat (22/5/2015). | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha

LOTU, NBC – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara melantik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Nias Utara di gedung Gereja BNKP Lotu, Jumat (22/5/2015).

PPK bertugas membantu KPU dalam mendata pemilih serta mendistribusikan logistik ke PPS. Adapun PPS tidak diperkenankan membuka kotak suara jika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah menyegelnya.

Dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Ketua KPU Nias Utara Ottorius Harefa menyatakan antusias bahwa masyarakat yang mengambil bagian dalam penyelenggaraan pesta demokrasi 9 Desember 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara periode 2016-2021 cukup tinggi. Terbukti, jumlah berkas yang diterima pelamar calon anggota PPK sebanyak 342 orang dan PPS sebanyak 757 orang.

“Sesuai SK No 07/KPU-Kab/680654/V/2015, jumlah PPK yang diterima sebanyak 55 orang dari 11 kecamatan yang ada, atau 5 orang setiap kecamatan. Pada SK No 08/KPU-Kab/680654/V/2015, jumlah PPS yang diterima sebanyak 339 orang dari 113 desa dan kelurahan, atau 3 orang setiap desa,” kata Ottorius.

Menurut dia, saat memverifikasi dan menetapkan anggota PPK dan PPS, ada banyak kendala yang dihadapi. Akan tetapi, semua itu bisa diatasi berkat kerja sama semua pihak. Untuk itu, dia mengajak semua elemen masyakat agar turut mengawal pelaksanaan pilkada hingga 9 Desember 2015.

Ottorius berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara atas dukungan penuh dan memberikan dana hibah Rp 16,8 miliar. Atas bantuan tersebut, KPU Pusat memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah daerah.

Di tempat yang sama, Bupati Nias Utara Edward Zega mengimbau Panitia Pengawas Pemilihan efektif dan cepat merespons setiap tindakan pelanggaran pilkada, bekerja sama dengan Polri dan kejaksaan dalam Sentra Gabungan Hukum Terpadu.

“Masyarakat sekarang semakin cerdas menentukan pilihannya dan semakin berani menyampaikan aspirasi dalam berdemokrasi,” kata Edward. [NDH]

Related posts