Kejatisu Diminta Tangkap Tersangka Pengadaan Lahan RSUD Nias Selatan

Massa aksi Barisan Rakyat Nias yang demo di Kejatisu Medan |Foto: Dokumen BARANI

Massa aksi Barisan Rakyat Nias yang demo di Kejatisu Medan | Foto: Dokumen BARANI

TELUKDALAM, NBC  Puluhan mahasiswa Nias yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Nias (BARANI) melakukan aksi damai meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan menuntaskan berbagai kasus korupsi di Nias Selatan, Selasa (19/5/2015). Pada kasus pengadaan lahan RSUD yang telah ditetapkan tersangka sebanyak 17 orang, belum mendapatkan kepastian hukum hingga saat ini. 

Pimpinan aksi, Dani Tafonano mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak serius menangani berbagai kasus korupsi di Nias Selatan. Tak hanya itu, mereka juga menilai Kejatisu terkesan mempetieskan kasus korupsi pengadaan lahan RSUD yang telah ditetapkan tersangka sebanyak 17 orang.

“Kami minta Kejatisu sesegera mungkin menuntaskan kasus korupsi di Nas Selatan. Kasus pengadaan lahan RSUD yang telah ditetapkan tersangka sebanyak 17 orang, telah lebih 2 tahun ditanggani tetapi tidak ada kepastian hukum,” ungkap Dani

Mereka juga mendesak Kejatisu segera menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan lahan RSUD Nias Selatan, mengungkap keterlibatan Bupati Nias Selatan. “Kami minta supaya Kejatisu menangkap, mengadili dan mempenjarakan 17 orang tersangka kasus korupsi pengadaan lahan RSUD. Mengungkap keterlibatan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi yang diduga kuat sebagai aktor utama serta mengumumkan status tersangkanya. Segera mencopot Kajari Telukdalam I Made Swarjana yang tidak serius dalan penanganan berbagai kasus di Nias Selatan,” unjar Dani.

Dani menjabarkan sejumlah kasus korupsi di Nias Selatan di anataranya yaitu penggadaan lahan RSUD, penggadaan lahan BBI, dugaan korupsi biaya pendidikan gratis USBM, dan dana hibah untuk hamba Tuhan yang ditangani oleh Kajari Telukdalan dan telah menetapkan 1 orang tersangka.

Menanggapi tuntutan massa aksi diterima oleh Kasipenkum Kejatisu Chandra Purnama saat dikonfimasi melalu telpon seluler mengatakan bahwa penyidik masih menunggu hasil audit BPKB dan saksi ahli. Penyidik juga tidak punya maksud untuk mempetieskan kasus korupsi yang terjadi di Nias Selatan.

“Penyidik masih menunggu hasil audit BPKP serta saksi ahli dan tidak ada maksud mempetieskan kasus korupsi di Nias Selatan,” jawab chandar. [HER]

Related posts