DANA DESA

Kabupaten Nias Barat Terima Dana Desa Rp 29,1 Miliar

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Nias Barat Yupiter Hia. | Foto : NBC/Aminudin Hia

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Barat Yupiter Hia. | Foto: NBC/Aminudin Hia

LAHOMI, NBC — Pemerintah pusat memberikan dana desa dalam rangka pengembangan masyarakat desa di seluruh Indonesia yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Kabupaten Nias Barat akan menerima dana Rp 29.154.095.000, yang dibagikan secara merata untuk 105 desa. Setiap desa akan menerima dana dengan jumlah bervariasi berdasarkan jumlah penduduk dengan bobot 25 persen, luas wilayah (10 persen), indeks kesulitan geografis (30 persen), dan penduduk miskin (35 persen).

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Barat Yupiter Hia kepada NBC, beberapa waktu lalu, di ruang kerjanya di Onolimbu.

Yupiter menjelaskan, mekanisme pembagian dana desa tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa. “Dari jumlah total dana desa tersebut, di antaranya 90 persen dibagi rata per desa dan 10 persen dialokasikan berdasarkan potensi desa,” ujarnya.

“Dari jumlah dana desa yang diterima sebesar Rp 29.154.095.000 itu, yang bernilai 90 persen atau Rp 26.238.685.000 dibagikan secara merata ke 105 desa dan dana yang bernilai 10 persen atau Rp 2.915.409.500 dibagikan kembali ke setiap desa sebagai tambahan bagi desa yang memenuhi kriteria penilaian khusus. Setiap desa akan menerima jumlah bervariasi, diperkirakan akan mendapatkan kucuran dana minimal Rp 260 juta sampai Rp 320 juta per desa,” ungkapnya.

Penyaluran Dilakukan Bertahap

Dana sebesar itu, lanjutnya, tidak sekaligus diterima desa. Penyaluran dilakukan tiga tahap dalam satu tahun, yakni tahap pertama April 2015, tahap kedua Agustus 2015, dan tahap ketiga Oktober 2015.

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemanfaatan dana, Yupiter mengatakan, “LPJ disampaikan kepada Bupati Nias Barat melalui camat. Camat di setiap kecamatan yang akan melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan di lapangan dalam menentukan desa bersangkutan layak atau tidak menerima dana desa untuk tahap berikutnya. Kemudian, di tingkat desa, pengawasan dilakukan oleh BPD bersama masyarakat. BPD mempunyai peranan penting dalam mengawasi penggunaan anggaran ini agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.” [AMI]

Related posts

Top