KINERJA SKPD

DPRD: 13 SKPD di Kota Gunungsitoli agar Dievaluasi

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa didampingi Wakil Ketua DPRD Hadirat ST Gea dan Martinus Lase menyerahkan rekomendasi kepada Wali Kota Gunungsitoli, Kamis (7/5/2015). Foto : Irwanto Hulu

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, didampingi Wakil Ketua DPRD Hadirat ST Gea, menyerahkan rekomendasi kepada Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, Kamis (7/5/2015), di kantor DPRD Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. | Foto: NBC/Irwanto Hulu

GUNUNGSITOLI, NBC — DPRD Kota Gunungsitoli merekomendasikan kepada Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase agar mengevaluasi 13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Gunungsitoli. Ke-13 SKPD itu  dinilai memiliki kinerja kurang dan buruk serta tidak terdefinisikan.

Rekomendasi tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Gunungsitoli atas laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Wali Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2014, yang digelar di ruang rapat paripurna, di kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kamis (7/5/2015).

Ke-13 SKPD itu adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Koperasi dan UMKM; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah; serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, juga Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

DPRD dalam rekomendasinya juga meminta Wali Kota Gunungsitoli meninjau ketersediaan aparatur pada setiap SKPD dan melakukan langkah-langkah strategis melalui penempatan personel sesuai dengan jumlah kebutuhan organisasi, tingkat dan latar pendidikan, serta pengalaman kerja aparatur.

Selaras dan Bersinergi

Penyusunan program serta kegiatan dalam RKPD, KUA/PPAS, dan APBD harus selaras dan bersinergi dengan sasaran-sasaran yang terarah dan terukur dengan memedomani target indikator kinerja daerah RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2011-2016. Penetapan program dan kegiatan prioritas juga harus dapat diartikan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja daerah, tanpa bermaksud memarjinalkan definisi program dan kegiatan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin tingkat serapan anggaran yang realistis pada masa akan datang, DPRD Kota Gunungsitoli merekomendasikan agar dalam pengalokasian pagu anggaran belanja langsung pada setiap SKPD, TAPD, dan Badan Anggaran DPRD Kota Gunungsitoli, dipertimbangkan tingkat serapan anggaran pada periode sebelumnya. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran dapat diproyeksikan secara lebih efektif dan efisien.

Pada akhir rekomendasinya, DPRD Kota Gunungsitoli meminta agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 30 hari, terhitung sejak penyampaian rekomendasi melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Gunungsitoli, Kamis (7/5/2015).

Sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa berharap rekomendasi DPRD Kota Gunungsitoli itu dapat menjadi satu pertimbangan untuk melakukan evaluasi ke depan.

Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, yang ditemui NBC seusia rapat paripurna, mengatakan, terkait evaluasi tersebut, dirinya harus mempelajarinya terlebih dahulu. Terkait evaluasi itu, lanjutnya, saat ini ada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga dalam melakukan evaluasi SKPD, ada indikator yang harus dipatuhi.

“Kami harus pelajari dulu SKPD yang diminta untuk dievaluasi. Sebab, kami takut, apabila dievaluasi, bukannya semakin baik, melainkan akan semakin buruk. Kalau mereka masih bisa dibina, kami akan perbaiki mereka,” tutur Martinus Lase kepada NBC. [WAN]

Related posts