PENGADAAN ALAT KESEHATAN

Bupati Nias: PN Gunungsitoli Tak Berwenang Mengadili Gugatan CV Karya Sendoro

Kuasa Hukum Agusmar Zalukhu membaca nota jawaban (esepsi) Bupati Nias (tergugat I) pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Rabu (20/5/2015). Foto : Irwanto Hulu

Agusmar Zalukhu membacakan nota jawaban (esepsi) Bupati Nias (tergugat I) pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Rabu (20/5/2015). | Foto: NBC/Irwanto Hulu

GUNUNGSITOLI, NBC — Bupati Nias Sokhiatulo Laoli melalui kuasa hukumnya, Agusmar Zalukhu, menegaskan, Pengadilan Negeri (PN) Gunungsitoli tidak berwenang mengadili gugatan Direktur CV Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua terhadap Bupati Nias dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli terkait pembatalan CV Karya Sendoro sebagai pemenang proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Gunungsitoli tahun 2012.

Gugatan Direktur CV Karya Sendoro terhadap Bupati Nias (tergugat I) dan Direktur RSUD Gunungsitoli (tergugat II) dianggap sebagai obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dan tidak termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tetapi merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal tersebut ditegaskan Bupati Nias dalam nota jawabannya terhadap gugatan Direktur CV Karya Sendoro, yang dibacakan Agusmar Zalukhu, pada sidang mendengar jawaban tergugat I dan II yang digelar di PN Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (20/5/2015).

Selain itu, Bupati Nias menganggap gugatan Direktur CV Karya Sendoro cacat formil dalam bentuk obscuur libel, yakni dalil gugatan kacau dan kabur serta kontradiktif. Dalil (posita) gugatan berbentuk perkara yang yurisdiksi contentiosa, yaitu perkara sengketa (ada pihak penggugat dan tergugat).

Adapun pada petitum gugatan tertulis, “berdasarkan uraian di atas, maka kami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli”. Hal tersebut merupakan petitum permohonan atau gugatan voluntair serta permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan dan tanpa sengketa dengan pihak lain.

Dia menjelaskan, kegiatan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Gunungsitoli tahun anggaran 2012 dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa RSUD Gunungsitoli. Karena panitia tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut oleh penggugat, gugatan menjadi kurang pihak sehingga gugatan Direktur CV Karya Sendoro harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis hakim yang menangani perkara diminta menerima dan mengabulkan esepsi tergugat I untuk seluruhnya, menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan ketentuan.

Bupati Nias Akui Terbitkan Surat

Pada jawabannya dalam pokok perkara, Bupati Nias membantah dan menolak semua dalil penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas. Dia tidak menanggapi dalil-dalil penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara. Antara dia dan penggugat tidak ada hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban atau hubungan perikatan.

Namun, Bupati Nias mengakui telah menerbitkan surat nomor 640/1512/Adm Pemb tanggal 18 Desember 2012 yang ditujukan kepada panitia. Surat tersebut, menurut dia, merupakan jawaban sanggahan banding dan bukan surat keputusan sebagaimana yang menjadi obyek gugatan.

Seusai pembacaan esepsi tergugat I, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu mempersilakan Direktur RSUD Gunungsitoli (tergugat II) membacakan esepsinya. Isi esepsi Direktur RSUD Gunungsitoli, yang dibacakan kuasa hukumnya, hampir sama atau tidak berbeda dengan esepsi Bupati Nias yang dibacakan sebelumnya.

Setelah pembacaan nota jawaban tergugat I dan tergugat II, Ketua Majelis Hakim menutup sidang dan memberikan kesempatan kepada Direktur CV Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanu (penggugat) untuk menyiapkan jawaban (replik) atas jawaban tergugat. Sidang akan digelar dua minggu kemudian, Rabu (3/6/2015).

Pelimpahan Perkara Berdasarkan Keputusan MA

Sonitehe Telaumbanua, yang ditemui NBC seusai sidang, mengatakan belum bisa memberikan tanggapan atas esepsi tergugat I dan II. Dia akan memberikan jawaban (replik) atas esepsi tergugat I dan II pada sidang yang akan digelar dua minggu kemudian.

Mengenai tudingan tergugat I dan II bahwa PN Gunungsitoli tidak berwenang mengadili kasus gugatannya, Sonitehe menjelaskan, kasus tersebut sebelumnya telah dia ajukan ke PTUN Medan. Setelah proses sidang, PTUN Medan mengeluarkan keputusan nomor 17/G/2013/PTUN-MDN, di mana PTUN Medan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara yang dia ajukan.

Dia kemudian mengajukan banding/kasasi atas keputusan PTUN Medan ke Mahkamah Agung (MA) pada 16 Oktober 2013. MA menerbitkan keputusan nomor 547/K/TUN/2013, di mana MA menolak gugatannya dan menguatkan putusan PTUN Medan, dengan alasan pertimbangan hukum bahwa putusan jude faxi telah benar dan tidak salah menerapkan hukum.

Berdasarkan keputusan MA, karena obyek gugatan penggugat merupakan keputusan dalam perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kompetensi absolut yang mengadili perkara tersebut adalah kompetensi peradilan umum/pengadilan negeri. [WAN]

Related posts