JENDER

“Böŵö”, Böli Gana’a, dan Depresiasi “Nilai” Perempuan

Salah satu tahapan adat dalam prosesi pernikahan di Nias, memberi makan babi  akan dijadikan mahar perkawinan. | Foto: Perlindunganhulu.blogspot.com

Salah satu tahapan adat dalam prosesi pernikahan di Nias, memberi makanan babi yang akan dijadikan mahar perkawinan. | Foto: Perlindunganhulu.blogspot.com

Oleh Formas Juitan Lase

NBC — Dalam perkawinan adat Nias, böŵö merupakan istilah yang mengandung pengertian yang ambigu. Böŵö oleh masyarakat kita saat ini diartikan sebagai ‘mahar’ (dalam arti yang lain) yakni pemberian wajib berupa uang, babi, dan beras dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang digunakan untuk membiayai pesta perkawinan.

Jika ditelisik dalam arti yang sebenarnya, mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) diartikan sebagai: (1) pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; (2) mas kawin.

Mahar atau mas kawin dapat diartikan sebagai tanda penghormatan yang direpresentasikan berupa uang tunai, benda atau barang-barang yang bisa digunakan oleh si mempelai perempuan, dan bukan diberikan kepada keluarga mempelai perempuan. Dengan demikian, ‘mahar’ dalam pengertian yang berkembang di masyarakat Nias berbeda dengan mahar dalam pengertian yang sebenarnya.

Böŵö dalam pengertian ‘mahar’ lebih dekat dengan istilah sinamot dalam adat Batak Toba. Sinamot diartikan sebagai biaya yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk membayar biaya perkawinan dalam rangka mendapatkan perempuan yang dinikahinya (Vergowen dalam Manurung, 2015).

Berbeda lagi jika kita melihat defenisi böŵö menurut fondrakö (hukum adat). Böŵö memiliki defenisi yang berbeda dengan defenisi mahar menurut KBBI maupun ‘mahar’ menurut pengertian masyarakat Nias dewasa ini. Pengertian böŵö yang dikutip NBC (23/01/2014) dari buku berjudul “Hasil Penelitian Partisipatif: Memahami Jujuran dalam Hubungannya dengan Pola KDRT terhadap Perempuan Nias” (2014) menyebutkan: “Böŵö adalah ungkapan kasih (masi-masi), amuata sisökhi, famolakhömi, sumange, nibe’e fao fa’ahele-hele dödö (pemberian penuh ikhlas hati), tenga nifaso ba tenga siso sulö (bukan dipaksa dan tanpa menuntut balasan).”

Jika diuraikan, maka pengertian böŵö dalam fondrakö dapat dikategorikan menjadi tiga: (1) ungkapan kasih melalui perbuatan yakni melalui amuata sisökhi (berperilaku baik) dengan memperlakukan dengan sopan, tidak melakukan kekerasan, menghargai dan menghormati pendapatnya, dan lain sebagainya; (2) famolakhömi (memuliakan) ini lebih bersifat abstrak seperti menghormati, menjunjung tinggi, menjadikannya berharga; dan (3) ungkapan kasih melalui sumange yakni sesuatu yang diberikan sebagai wujud nyata menghormati.

Sumange ini pada masa dulu (jujuran dalam bahasa Rohaniwan Postinus Gulö OSC), dapat diwujudkan melalui pemberian babi dan padi. Namun, diduga setelah kedatangan orang-orang dari luar Nias, seperti Bugis, Aceh, dan Jepang yang memperkenalkan emas kepada masyarakat Nias yang menjadi faktor perubahan sumange ini (NBC, 23/01/2014).

Mengikuti penjelasan ini, saya berspekulasi bahwa ‘mahar’ dalam pengertian masyarakat Nias lahir dari defenisi sumange tersebut yang tak hanya terdiri dari babi dan padi (beras), tetapi juga emas (dalam istilah böŵö disebut karate/uang), sementara dua ketagori lainnya amuata sisökhi dan famolakhömi diabaikan karena hal itu dianggap bisa dilakukan dengan mudah. Dengan demikian, saya menduga inilah yang menjadi cikal bakal yang menyebabkan penyimpangan pemahaman böŵö dalam masyarakat Nias dewasa ini.

‘Mahar’, Sinema dan Utang

Penyimpangan pemahaman böŵö dalam pengertian karate (uang), mbaŵi (babi), dan bera (beras) inilah yang menjadi persoalan di kemudian hari setelah perkawinan usai dilaksanakan. ‘Mahar’ yang tidak lagi berupa ungkapan kasih (masi-masi), tetapi ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan berdasarkan kebutuhan biaya perkawinan yang akan dilangsungkan. Biasanya, besaran biaya perkawinan ini ditentukan oleh kedudukan sosial dan banyaknya relasi kekerabatan yang dimiliki oleh keluarga mempelai perempuan.

Salah seorang ibu di Kota Gunungsitoli pernah bercerita kepada saya bahwa sebagai keluarga sanuhe atau satua mbanua (ketua adat) yang memiliki sambua mbalö gö, maka kedudukan sosialnya berbeda dengan ono mbanua. Dicontohkannya, ketika anak perempuannya menikah, mereka meminta ‘mahar’ sebesar Rp 50 juta (termasuk beras dan babi). Menurut dia, uang sebesar itu pun tak cukup untuk membiayai pesta perkawinan tersebut. Karena untuk menyediakan sebanyak 25 simbi, puluhan karung beras dan perhiasan pengantin perempuan saja masih kurang.

Simbi sebanyak itu harus kami sediakan, karena memang begitu adatnya. Kerabat kami banyak. Dan kalau itu tidak dilakukan, kami pasti dibicarakan orang. Itu sangat memalukan,” ujarnya.

Selain itu, ada biaya-biaya lain yang juga cukup besar yang diambil dari ‘mahar’ tersebut, yakni uang yang diberikan kepada kerabat dari mempelai perempuan yang disebut dengan istilah sinema. Penerima sinema ini terdiri dari keluarga paman mempelai perempuan (aya nuŵu), nenek mempelai perempuan dari keluarga ibu dan keluarga bapak (aya gaŵe), saudara bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki mempelai perempuan (yang sudah menikah), sepupu bapak mempelai perempuan (huŵa sifasambua tua).

Sinema-sinema ini juga masih terus diberikan pada acara fara’usa tanga dan fame’e gö yang diberikan langsung oleh pengantin laki-laki di luar dari ‘mahar’ kepada ibu pengantin perempuan (gorifitö nina so’ono), nuŵu, galaedo nina so’ono, dan para menantu (mböli gana’a).

Tentu untuk memenuhi keseluruhan biaya perkawinan ataupun biaya syukuran yang juga dikeluarkan oleh pihak laki-laki setelah perkawinan usai (ŵangaŵuli furi), keluarga mempelai laki-laki mau tidak mau wajib menyanggupinya, meski setelah melalui perundingan dengan keluarga perempuan. Namun, karena persoalan ‘mahar’ adalah persoalan gengsi, pihak keluarga laki-laki akan menyanggupinya meski dengan cara mengutang.

Dan dalam masyarakat Nias, hampir-hampir jarang ditemui pasangan atau keluarga yang tidak mengutang seusai melangsungkan perkawinan (meski ini butuh penelitian lebih lanjut). Namun, agak paradoks. Di satu sisi memiliki utang perkawinan dipandang wajar, tetapi di sisi lain harus tetap ditutupi dan harus segera dibayar karena memalukan. Tampaknya, masyarakat kita ingin mengatakan: ”Kamu boleh punya utang, tetapi jangan sampai orang tahu dan harus segera dibayar!”

“Böli Gana’a”: Depresiasi “Nilai” Perempuan

Pertanyaannya kemudian bagaimana utang bisa jadi pemicu kekerasan bagi perempuan? Sudah ada penulis yang mencoba mengulas bagaimana korelasi antara ‘mahar’, utang, dan kekerasan terhadap perempuan. Namun, ada baiknya saya menguraikan sedikit apa itu kekerasan dan apa saja dimensinya.

Dalam pandangan umum, apa yang disebut dengan kekerasan adalah hanya yang terkait dengan kekerasan fisik. Padahal, kekerasan bukan hanya perkara mendaratnya pukulan, tendangan, hingga benda-benda tajam pada tubuh perempuan. Dimensi kekerasan lainnya adalah kekerasan psikologis, yakni berupa ancaman, merendahkan, melecehkan, mengatur, menimbulkan rasa takut dan tertekan, dan lain sebagainya (Sunarto, 2009).

Dugaan saya, kekerasan psikologis ini banyak dialami oleh böli gana’a akibat utang pernikahan. Perasaan tertekan oleh ucapan mertua atau desakan dari penagih utang bisa menjadi penyebabnya yang membuat perempuan banting tulang untuk membayar utang seperti yang diuraikan oleh Fotarisman Zalukhu dalam tulisannya “Jujuran dan Posisi Perempuan Nias” (NBC, 2/2/2014).

Menurut penuturan informan Fotarisman, setiap hari mertuanya membangunkannya dengan mengedor-gedor pintu kamar untuk segera berangkat ke ladang yang hasilnya untuk membayar utang. Lebih lanjut lagi dalam tulisannya “Tragedi Perempuan Nias, Sampai Kapan?” Fotarisman juga melihat buntut utang ini melalui informan bernama Fina (nama samaran) yang harus bekerja keras untuk membayar utang dan mengurus adik-adik iparnya yang masih kecil (NBC, 8/5/2015).

Hal ini juga dialami oleh anak dari keluarga ketua adat yang saya uraikan sebelumnya. Mereka bisa disebut berada dalam kategori kelas menengah. Anak ibu tersebut menuturkan bahwa, usai menikah ia masih harus membayar utang kurang lebih sebesar Rp 100 juta. Tak hanya itu, ia juga harus rela menjual semua perhiasannya dan menanggung kebutuhan sehari-hari keluarga mertuanya.

Kondisi ini juga sekaligus memberikan kita gambaran bahwa kenyataannya, perempuan menanggung utang perkawinan adalah fakta, dan tidak hanya dialami oleh perempuan kelas bawah, tetapi juga dialami oleh perempuan kelas menengah dan berstatus PNS (yang dalam masyarakat kita dianggap mampu).

Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus perempuan yang menanggung utang perkawinan? Apakah laki-laki tidak merasa bertanggung jawab dengan utang tersebut? Belum ada jawaban yang pasti atas pertanyaan ini. Namun, saya menduga bahwa ‘harga’ tinggi yang diupayakan dibayar oleh laki-laki hingga berutang ke sana ke mari merupakan semacam ilusi dalam menghormati perempuan. Karena pada akhirnya, sesudah perempuan menikah, ia juga yang harus melunasi utang-utang perkawinan tersebut meski utang itu dibuat tanpa sepengetahuan dan sepersetujuannya.

Dengan kondisi semacam ini,  jelas saja tak ada perempuan yang senang! Mereka memutuskan menikah bukan untuk membayar utang, bukan untuk menderita apalagi membayangkan berada dalam tekanan psikologis. Namun, mereka menikah untuk membangun kebahagiaan bersama orang yang mereka cintai.

Dugaan lainnya adalah bisa disebabkan oleh rasa inferior yang dikonstruksikan budaya dengan pemberian sebutan böli gana’a (menantu). Inilah yang saya maksud dalam tulisan saya sebelumnya berjudul “Moyo, Tarian Pembebasan Perempuan” bahwa böŵö dalam pengertian ‘mahar’ menandai perempuan sebagai barang belian (komoditas) melalui internalisasi sebutan böli gana’a.

Kramarae (1981) mengatakan bahwa bahasa diciptakan oleh laki-laki untuk mendepresiasi (menurunkan nilai) dan bahkan meniadakan perempuan. Sebutan böli gana’a yang dilekatkan pada perempuan yang baru saja dinikahi mengukuhkan dominasi laki-laki atas perempuan dalam perkawinan. Böli diartikan harga, sedangkan gana’a diartikan emas. Dengan sebutan itu, perempuan dikonstruksi berada di bawah laki-laki sebagai bentuk kepemilikan (hasil pembelian) yang setara dengan ana’a (emas).

Depresiasi melalui sebutan böli gana’a membuat posisi subyek perempuan berubah menjadi obyek (benda) yang setara dengan emas. Yang pada saat yang bersamaan, ia juga kehilangan identitasnya sebagai entitas yang berkehendak karena ia kehilangan daya otoritatifnya. Dalam kondisi ini, maka potensi kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi baik secara fisik maupun secara simbolik (Sunarto, 2009).

Kekerasan simbolik merupakan serangkaian dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar baik oleh pelaku maupun oleh korbannya (Bourdieu, 1998). Bentuk-bentuknya bisa berupa perendahan martabat, diskriminasi, pelabelan dalam sebutan, dan limitasi fungsi sosial di masyarakat. Bentuk kekerasan inilah yang banyak dialami oleh perempuan, tetapi tidak pernah disadari karena ia bergerak begitu halus dan mulus seolah-olah memang demikian halnya perempuan diperlakukan. Sebutan mböli gana’a ini termasuk salah satu kekerasan simbolik yang tidak pernah disadari baik oleh laki-laki maupun perempuan si penerima sebutan sebagai bentuk penyetaraan dengan benda dan hak milik.

Kekerasan lainnya, yakni kekerasan seksual, yang meliputi desakan berhubungan seksual seperti menyentuh, meraba, menciumi atau dengan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang melecehkan dan pemaksaan untuk melayani kebutuhan seksual suami (Sunarto, 2009). Kasus kekerasan semacam ini pernah ditangani oleh WCC Sinceritas sebagaimana dituturkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pesada di salah satu desa di Nias Selatan yang saya kutip berikut ini:

“Dalam kasus itu diceritakan bagaimana menderitanya ia ketika tidak dapat melayani kebutuhan biologis sang suami dengan baik. Perlakuan kasar sang suami diakibatkan oleh sudut pandang yang mengganggap perempuan Nias yang sudah menikah adalah perempuan yang sudah ”dibeli”, böli gana’a. Kisah ini lagi-lagi berakhir dengan perceraian.” (NBC, 23/01/2014).

(Re)defenisi “Böŵö” dan Biaya Pesta

Penyimpangan pemahaman böŵö maupun penyimpangan penggunaan artinya dalam bentuk ‘mahar’ patut mendapat perhatian kita semua. Dari semua yang diakibatkan oleh penyimpangan tersebut, ataupun yang masih belum kita sadari, saya mencoba mengusulkan dua hal: Pertama, mari mengembalikan penggunaan böŵö sesuai fondrakö yakni sebagai ungkapan kasih berupa amuata sisökhi, famolakhömi, dan sumange. Bukan mahar, bukan jujuran atau juga ‘mahar’ dalam pengertian biaya pesta.

Dengan demikian, perempuan dapat diperlakukan sebagai subyek yang dicintai, dihormati, dihargai, dimuliakan dan menjadi tanda komitmen untuk hidup bersama dan bukan sebagai barang yang dibeli dengan ‘mahar’. Namun, perlu dicermati juga bahwa sumange yang diberikan tidak dipatok berupa materi dalam artian uang, emas, babi dan beras, melainkan berupa masi-masi yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada perempuan yang betul-betul sebagai tanda kasih.

Kedua, karena pengertian böŵö dalam masyarakat Nias dewasa ini diartikan ‘mahar’ tidak tepat, saya mengusulkan untuk menggantinya tidak lagi menggunakan istilah böŵö untuk menandai istilah biaya pesta atau jujuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), jujuran diartikan sebagai (1) hasil bagi secara iklas, atau usaha kerja sama, satu pihak mendapat sepertiga bagian, pihak lain memperoleh dua pertiga bagian; (2) kerja sama dengan bagi hasil.

Melalui penjelasan itu, menurut saya, jujuran bisa diinterpretasikan sebagai biaya pesta. Hal ini juga sekaligus memberikan solusi yang bisa diterima atau diabaikan bahwa dengan menggunakan istilah jujuran yang berarti “usaha kerja sama”, maka besaran biaya perkawinan tidak saja ditanggung oleh pihak laki-laki, tetapi diusahakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Keluarga mempelai perempuan juga ikut mengusakan biaya pesta tersebut.

Sehingga, dengan cara ini tidak ada yang merasa dibeli atau membeli, tetapi kesemuanya beban biaya yang dikeluarkan digunakan untuk biaya pesta perkawinan yang dengan catatan disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Upaya ini juga bisa memberikan solusi dalam memperlakukan anak secara adil. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sama dan setara. Tidak ada yang diperlakukan istimewa dibandingkan yang lain. [FORMAS JUITAN LASE]

Related posts