KINERJA PEMERINTAH

Akhirnya Aparat Desa di Nias Barat Terima Honor dari BPKAD

Kepala bidang anggaran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Nias Barat, Arlin Arif Domo. | Foto : NBC/Aminudin Hia

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat Arlin Arif Domo. | Foto: NBC/Aminudin Hia

LAHOMI, NBC – Setelah empat bulan menunggu pencairan honorarium sebagai abdi negara, akhirnya aparat desa se-Kabupaten Nias Barat menerima honor dari pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nias Barat. BPKAD menyatakan, keterlambatan pembayaran honor itu disebabkan data yang diperlukan untuk pencairan dana belum diserahkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM) Kabupaten Nias Barat.

Pada pemberitaan NBC sebelumnya disebutkan, aparat desa sangat kecewa kepada pihak/pelaku yang berwenang atas tidak dibayarnya honor mereka selama empat bulan berturut-turut, Januari sampai April 2015. Padahal, mereka telah melengkapi dan menyerahkan segala berkas yang dibutuhkan dalam pengurusan honor itu. (Baca: Aparat Desa di Nias Barat Keluhkan Keterlambatan Pembayaran Honor)

Kepala BPKAD Kabupaten Nias Barat yang diwakili Kepala Bidang Anggaran Arlin Arif Domo, yang dikonfirmasi NBC, Rabu (13/5/2015), di ruang kerjanya di Onolimbu, Lahomi, mengatakan, keterlambatan pembayaran honor aparat pemerintah desa terjadi karena BPKAD belum menerima data lengkap sebagai penerima honor dari instansi terkait.

“Setelah data yang diperlukan itu diserahkan oleh BPM beberapa waktu lalu, kami langsung melakukan pembayaran honorarium aparat pemerintah desa itu melalui kantor kecamatan di setiap wilayah. Ada empat kecamatan yang sudah dilakukan pembayaran oleh tim kami, dan hari ini dilanjutkan lagi di kecamatan lain. Ya, kami pastikan dalam minggu ini semuanya selesai,” ujar Arlin.

Ia melanjutkan, keterlambatan pembayaran honor di Kabupaten Nias Barat itu terjadi karena data yang diperlukan untuk pencairan dana belum diterima. Data yang dimaksud menyangkut identitas aparat desa yang menerima honor.

Berkas yang dibutuhkan BPKAD untuk pencairan honor aparat pemerintah desa itu, lanjutnya, adalah satu lembar fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang bersangkutan dan satu lembar fotokopi SK yang masih berlaku.

Arlin memaparkan besaran dana yang diterima aparat desa di Kabupaten Nias Barat setiap bulan. “Untuk kepala desa sebesar Rp 1.000.000 dan sekretaris desa sebesar Rp 600.000 tiap bulan,” ucapnya.

Pembayaran honor dilakukan pihaknya satu kali dalam tiga bulan. Tim BPKAD yang didampingi BPM langsung melakukan pembayaran kepada aparat desa di kantor kecamatan setempat, disaksikan oleh camat.

“Untuk aparat desa yang tidak hadir saat itu, baik yang ada pemberitahuan sebelumnya maupun tidak, maka ketentuan berlaku, yakni honornya dicairkan apabila ada surat kuasa pelimpahan wewenang kepada pihak lain yang ditunjuk bersangkutan di atas meterai enam ribu rupiah,” ujar Arlin. [AMI]

Related posts