PILKADA 2015

Selasa Sore, KPU Nias Selatan Tempelkan Pengumuman Perekrutan PPK dan PPS

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Devisi Sosialisasi, Data, dan Informasi Edward Duha

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi Edward Duha | Foto: NBC/Suhertiyanus Dakhi

TELUKDALAM, NBC — Komisi Pemilihan Umum Daerah Nias Selatan, Selasa (21/4/2015) sore, menempelkan pengumuman perekrutan tenaga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2015 di Nias Selatan. Setiap calon PPK dan PPS wajib mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan.

Hal ini disampaikan komisioner KPU Nias Selatan Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi, Edward Duha, saat ditemui NBC di ruang kerjanya, di Kantor KPU, jalan Saönigeho Km 1, Telukdalam.

“Sore tadi (Selasa), pengumuman telah ditempelkan di papan informasi KPU Nias Selatan beserta persyaratan yang ditentukan dan untuk penyerahan berkas dimulai besok (Rabu). Persyaratan juga dapat diketahui di fotokopi terdekat. Bagi yang sudah dua kali berturut-turut menjadi PPS atau PPK sudah tidak bisa lagi mendaftar. Namun, kalau mendaftar dengan posisi yang lain, misalnya sudah penyelenggara di tingkat PPK dan mau mendaftar sebagai penyelenggara di tingkat PPS itu diperbolehkan, yang penting tidak dengan posisi yang sama sebelumnya,” ungkap Edward

Dijelaskan Edward, penyerahan berkas calon PPK dimulai 22-28 April 2015. Seleksi administrasi dilaksanakan pada 29 April-1 Mei 2015, seleksi tertulis pada 4 Mei 2015. Tes wawancara 8-10 Mei 2015 serta pengumuman anggota PPK yang lolos dilaksanakan pada 13 Mei 2015.

“Untuk pendafaran PPS dilakukan melalui kepala desa/lurah. Badan permusyarawatan desa/lurah menyampaikan usulan nama-nama anggota PPS beserta dokumen syarat pendaftaran berjumlah paling kurang 6 orang kepada KPU Nias Selatan melalui PPK masing-masing kecamatan,” ujar Edward.

Edward menambahkan, untuk berkas PPS dibuat dalam 3 rangkap yang terdiri dari dokumen asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. Salinan untuk PPK dan PPS sebagai arsip.

Kepada NBC, Edward mengatakan, para calon pelamar PPK dan PPS diimbau untuk tidak percaya kepada calo yang mengiming-imingi sesuatu. “KPU berharap jangan pernah percaya pada pihak-pihak yang tujuannya memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Yang penting, peserta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti tahapan yang ditentukan. Tak ada kewajiban membayar uang dalam perekrutan PPK ini,” ujar Edward.

Menurut Edward, pengumuman itu berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan pengumuman itu termuat dalam Pengumuman KPU Nias Selatan Nomor: 800/KPU-Kab-002.434832/IV/2015.

Persyaratan dan Hal-hal yang Diperhatikan

Penulusuran NBC, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon PPK, PPS, dan KPPS adalah:

  • Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  • Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  • Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  • Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
  • Mampu secara jasmani dan rohani;
  • Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan
  • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Adapun kelengkapan yang harus disiapkan pendaftar adalan:

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  • Fotokopi ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  • Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) yang menyatakan:
    • Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara RI Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    • Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
    • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    • Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK pada pemilihan umum atau Pemilihan;
    • Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK;
    • Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung.
  • Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
  • Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi calon yang pernah menjadi anggota partai politik;
  • Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait PPK, seperti diatur dalam UU No 15/2011 adalah:

  • Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK.
  • PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan
  • PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
  • Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
  • Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
  • Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten/kota.
  • Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen (tiga puluh persen).
  • Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
  • PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/wali kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/wali kota.

Terkait PPS yang perlu diperhatikan adalah:

  • Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS.
  • PPS berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
  • PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
  • Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
  • Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
  • Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.

Sementara untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):

  • Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
  • Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
  • Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
  • Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. [HER/APS]

Related posts