PEGAWAI NEGERI SIPIL

Membangun Harapan Baru di Pulau Nias Lewat Kinerja Birokrasi

PNS di Kabupaten Nias Utara usai mengikuti upacara di halaman Kantor Bupati Nias Utara beberapa bulan yang lalu. Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

PNS di Pulau Nias seharusnya dibina dan ditingkatkan kinerja. PNS diharapkan sebagai salah satu agen perubahan di Pulau Nias. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha

Oleh Fotarisman Zaluchu

NBC — Birokrasi adalah tulang punggung utama pengelolaan pemerintahan. Tanpa birokrasi yang efektif, pemerintahan akan berlangung rutinitas saja, tanpa kemajuan dan perubahan ke arah yang baik.

Sudah banyak kritik disampaikan mengenai kualitas birokrasi kita. Salah satunya adalah soal kinerja. Banyak keluhan disampaikan oleh masyarakat mengenai performa birokrasi, khususnya PNS yang bekerja di dalam sistem birokrasi. Kita sering mendengar jika banyak PNS yang tidak berada di tempat ketika masyarakat membutuhkan. Lalu PNS yang sering bepergian meninggalkan tempat, dengan hasil yang dapat dikatakan tidak ada. Juga keluhan mengenai produktivitas harian yang amat jauh dari terukur. Dengan kata lain, kinerja PNS dalam sistem birokrasi kita sering disebut malas, lamban, bekerja karena uang, dan boros.

Kenyataan ini harus diakui banyak benarnya. Akan tetapi, apakah benar tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya? Secara nasional pada pemerintahan lalu, salah satu konsep yang dilakukan adalah memberikan renumerasi kepada para PNS yang berada pada institusi rawan korupsi, di antaranya perpajakan. Itu sudah berjalan, tetapi  indikator keberhasilannya masih belum kita lihat sampai sekarang.

Terobosan yang lebih bersifat praksis dan jelas sempat datang dari konsep Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia menerapkan semacam renumerasi berbasis kinerja yang terukur. Dalam konsepnya itu—yang entah bagaimana nasibnya dalam APBD 2015 hasil Pergub—Ahok menggunakan tunjangan kinerja statis dan dinamis. Ia meminta semua PNS melaporkan semua hasil pekerjaan mereka—setiap hari—sehingga berdasarkan pekerjaan harian aktual tersebut tunjangan dapat diterima pada bulan depan. Hasilnya akhirnya memang spektakuler pada akhirnya karena memang penghasilan diukur dari kinerja.

Peningkatan kinerja PNS di dalam mengelola mesin birokrasi adalah keniscayaan. Alasan moralnya adalah pasti pertama-tama kepada legacy, warisan. Pejabat, yang berpikir normal tentunya, pastilah ingin dikenang dengan warisan penting dan baik. Salah satu yang bisa diwariskan, ya, itu tadi, sebuah rancang bangun pengelolaan birokrasi.

Kedua, tentunya setiap pejabat terutama kepala daerah tidak ingin kehilangan momentum memperbaiki sistem plus mentalitas PNS-nya. Amat masuk akal argumentasi Gubernur Ahok, yaitu daripada para PNS mengakali proyek dan SPPD, adalah lebih masuk akal memberikan mereka tunjangan (paket) sekali jadi sehingga tidak ada pungutan liar dan kongkalikong dengan pihak lain.

Alasan teknisnya tentu saja amat banyak. Peningkatan kinerja akan berhubungan langsung dengan output birokrasi sebagaimana ditargetkan. Selain itu, PNS yang kinerjanya meningkat pastilah akan semakin memuaskan masyarakat yang secara tidak langsung akan mendongkrak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tersebut. Selain peningkatan kinerja adalah keniscayaan untuk mencegah terjadinya korupsi yang terus membabi buta.

Mewujudkan Tujuan Pemekaran

Dalam konteks ini saya melihat bahwa pengelolaan birokrasi berbasis kinerja masih belum dilakukan di Pulau Nias. Padahal, seharusnya para kepala daerah di Pulau Nias melakukan hal ini dengan serius. Ada beberapa alasannya.

Pertama, Pulau Nias itu tertinggal dalam banyak hal. Jangankan dibandingkan dengan seluruh Indonesia, di Sumatera Utara saja, Pulau Nias ketinggalan di hampir semua aspek. Dalam kondisi demikian, upaya untuk mengubah ketertinggalan, kemiskinan, dan keterbelakangan seharusnya menjadi semangat bersama, dimulai dari peningkatan kinerja PNS.

Tidaklah mungkin mengharapkan semangat perubahan untuk menuju masa depan Nias yang lebih baik ini mengandalkan para petani, nelayan, dan pedagang yang sekian lama berkutat dengan hal yang itu-itu saja. Para PNS dengan latar belakang pendidikan yang memadainya adalah penggerak utama.

Kedua, Pulau Nias perlu menjadi model keberhasilan pemekaran. Sebagian besar wilayah di Pulau Nias, minus Kabupaten Nias tentunya adalah hasil pemekaran. Tentunya semua pihak mengharapkan bahwa pasca-pemekaran, Pulau Nias akan menjadi lebih baik karena itulah salah satu alasan dilakukannya pemekaran dulunya. Dengan telah terbaginya wilayah di Nias, seharusnya kinerja PNS bisa lebih baik, lebih fokus, dan lebih maksimal di dalam melayani kebutuhan masyarakat ataupun dalam menyelenggarakan program pembangunan.

Setelah pemekaran, kinerja PNS tentunya diharapkan meningkat lebih tajam untuk menunjukkan bahwa mereka pun bersemangat berada dan mengambil bagian mewujudkan tujuan pemekaran Nias.

Ketiga, Pulau Nias melaksanakan perekrutan PNS dalam jumlah yang tidak sedikit, setidak-tidaknya dalam dua tiga tahun terakhir. Uniknya lagi, para PNS ini merupakan “lulusan” seleksi yang sangat kompetitif dan berasal dari lulusan yang sangat beragam. Kita tentunya ingat istilah-istilah passing grade, tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang, plus wawancara, adalah rangkaian yang harus dilalui oleh para PNS baru ini. Semuanya tentu untuk tujuan mendapatkan PNS terbaik dan kompetitif. Karena itu, PNS baru ini bukan SDM biasa. Mereka adalah SDM yang terbaik dari perekrutan yang dilakukan. Ini merupakan modal yang amat besar untuk menggerakkan mesin birokrasi.

Sayangnya, harapan kita tidak sebanding dengan kenyataan. Di Pulau Nias umumnya, para PNS belum menjadi penggerak dan motor penting pembangunan di Nias. Bukannya menunjukkan kinerja, beberapa di antara mereka malah tersangkut kasus korupsi karena bermain-main dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pascapemekaran, pengelolaan PNS juga malah terkesan asal-asalan dan tak profesional. Mereka yang merasa punya peluang pindah dari sana ke sini, dan jauh dari semangat membangun daerah untuk kemajuan bersama. Dan terakhir, alih-alih memberdayakan para PNS yang lolos seleksi, banyak laporan, sebagaimana diberitakan NBC, menunjukkan bahwa pada hari pertama bekerja PNS ini justru dimintai “uang rokok” atau “uang terima kasih” oleh oknum-oknum tertentu di wilayah kerja mereka. Sampai sekarang pengelolaan kinerja mereka juga sama saja dengan PNS lain yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam sistem.

Ini memperlihatkan bahwa para kepala daerah di Nias masih belum melakukan terobosan penting dan kreatif untuk menjadikan kinerja PNS sebagai upaya yang serius dan sungguh-sungguh. Padahal, peningkatan kinerja sebenarnya bisa dilakukan dengan amat mudah, jika mau, oleh para kepala daerah. Beberapa alternatif bisa disampaikan. Pertama, tentunya seperti digagas oleh Ahok, yaitu menggunakan basis kinerja sebagai ukuran tunjangan dan kalau bisa prestasi. Itu bukan model baru sebenarnya. Dalam jenjang karier PNS ada yang namanya jabatan fungsional. Nah, mereka yang menduduki jabatan fungsional, selalu dinilai dengan menggunakan angka kredit yang notabene adalah kinerja dalam setidak-tidaknya dalam ukuran waktu tertentu. Inilah yang kemudian dipersempit waktunya oleh Ahok.

Kepala Daerah Membina PNS

Sebelumnya secara nasional, misalnya LIPI, Kemenkes, dan Dikti telah menggunakan model ini. Model seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh kepala daerah jika memang mau meningkatkan kinerja para PNS. Darimana tunjangannya? Ya, mudah saja, seperti dilaksanakan di DKI Jakarta, hapus saja semua uang-uang siluman yang sering sekali hanya dinikmati para pejabat atas dan kalangan tertentu saja. Sayangnya, para kepala daerah belum ada keberanian untuk melakukan hal itu.

Kedua, pengelolaan kinerja PNS seharusnya menggunakan aturan yang tegas dan jelas. PNS juga tentunya ingin kepastian kinerja dan jenjang karier. Jangan sebentar-sebentar dimutasi, di-nonjob-kan bahkan diberikan surat peringatan.

Kepala daerah seharusnya tidak bertindak seenaknya kepada para PNS karena karier PNS telah dengan susah payah dijalani. Kepala daerah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan motivasi. Kepala daerah harus menghilangkan kebiasaan mendemoralisasi para PNS. Seharusnya PNS didorong untuk serius bekerja dan memberikan contoh kepada masyarakat mengenai arti kinerja. Dalam hal inilah maka efektivitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah  (BKD) sebagai instansi tertinggi pembina kinerja kepegawaian di level daerah seharusnya strategis.

BKD, bukan alat mutasi, bukan alat menawarkan “kursi” jabatan, dan bukan alat non-job, sebagaimana praktiknya kita sering dengar di Nias. Seharusnya BKD adalah alat untuk meningkatkan kinerja PNS. Maka Kepala BKD bukan orang biasa, seharusnya merupakan yang juga jadi panutan bagi seluruh PNS di sebuah wilayah.

Ketiga, para PNS baru yang lolos melalui uji kompetensi seharusnya dikelola berbeda dengan PNS lama. Ada baiknya mereka ditempatkan dengan tugas khusus tertentu dan dengan indikator tertentu pula. Caranya sebenarnya mudah. Mereka diminta mengisi minat kerja, lalu ditugaskan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, dibandingkan dengan latar belakang pendidikan, diplotlah mereka bekerja sesuai dengan hal itu. Beberapa waktu kemudian, misalnya enam bulan, lalu setahun dan dua tahun setelah bekerja, dilakukan evaluasi melihat bagaimana perkembangan dan perubahan yang mereka lakukan.

PNS baru ini sebenarnya jika dikelola dengan serius akan menjadi agent of change Nias yang maju. Secara kapasitas intelektual, mereka di atas rata-rata pelamar yang tidak lolos.

Keempat, para kepala daerah juga bisa secara rutin membuka evaluasi dari masyarakat terhadap kinerja PNS di bawah kendalinya. Entah itu melalui media massa, entah itu melalui kotak surat, entah itu layanan langsung melalui media lain. Yang penting supaya kepala daerah memperoleh informasi mengenai keberadaan para PNS. Semuanya untuk meningkatkan komitmen para PNS itu sendiri dalam bekerja.

Dengan menggunakan model ini, kepala daerah bisa menentukan reformasi yang harus dilakukan—jika diperlukan, atau perubahan yang harus segera dilaksanakan pada level keputusan yang ada, misalnya jika terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, sudah bukan zamannya membiarkan gerak langkah birokrasi dibiarkan begitu seperti sebelumnya. Sudah tidak saatnya lagi menjadikan PNS hanya sebagai pegawai yang bisa melakukan apa saja sekehendak kepala daerah dan kemudian menempatkan kepala daerah sebagai penguasa, bukan pembina para PNS.

Pilkada sudah di depan mata. Program peningkatan kinerja PNS adalah salah satu janji kampanye yang harus disorot, jika kita ingin melihat Nias maju. Kalau bisa slogan PNS kita luncurkan dengan arti baru: Pegawai Nias Maju! [Fotarisman Zaluchu, Kandidat PhD di University of Amsterdam, Belanda

Related posts