DUGAAN PENGGELAPAN

Kejari Telukdalam Belum Terima Penyempurnaan Berkas Sumangeli

Kantor Kejaksaan Negeri Telukdalam |Foto: NBC/Suhertiyanus Dakhi

Kantor Kejaksaan Negeri Telukdalam |Foto: NBC/Suhertiyanus Dakhi

TELUKDALAM, NBC —  Kejaksaan Negeri Telukdalam masih belum menerima penyempurnaan berkas kasus dugaan penggelapan uang koperasi Rp 30.000 atas nama tersangka Sumangeli Mendröfa dari pihak Polres Nias Selatan. Kejaksaan membutuhkan bukti serta jumlah kerugian yang timbul. Menurut kejaksaan, kasus yang disangkakan atas Sumangeli adalah pidana ringan, yang sebaiknya langsung dilimpahkan ke pengadilan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Richard Sihombing, saat ditemui NBC di ruang kerjanya di Jalan Diponegoro Nomor 79, Kelurahan Pasar Telukdalam, Nias Selatan, Senin (13/4/2015).

“Sampai hari ini, kami belum menerima berkas Sumangeli untuk kami dalami kembali dan melanjutkan pemeriksaan tahap kedua,” ujar Richard.

Seperti yang diberitakan NBC sebelumnya, kasus dugaan penggelapan uang koperasi sekolah tahun 2012 sebesar Rp 30.000 yang dilaporkan Sukari Bu’ulölö, STh, yang membuat Sumangeli Mendröfa ditetapkan sebagai tersangka, Polres Nias Selatan menyatakan telah melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Telukdalam pada Rabu (8/4/2015). (Baca: Polres Nias Selatan Limpahkan Kasus Sumangeli ke Kejari)

Dijelaskan Richard, pada 28 Januari 2015, kejaksaan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polres Nias Selatan. Setelah itu, pada 17 Februari 2015, penyidik Polres mengirimkan berkas tahap pertama kasus dugaan penggelapan koperasi sekolah yang menetapkan Sumangeli sebagai tersangka.

“Memang benar, penyidik Polres Nias Selatan pernah mengirimkan berkas tahap pertama tentang kasus Sumangeli kepada kejaksaan untuk didalami. Setelah kami dalami, pada 25 Februari 2015 berkas itu kami kembalikan kepada ke penyidik Polres Nias Selatan untuk dilengkapi karena ada kekurangan berkas berupa kelengkapan formil, seperti KTP, kuitansi sebagai barang bukti, dan kelengkapan materiil, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjutan. Apabila penyidik Polres Nias Selatan memenuhi kelengkapan berkas yang dimaksud dan diketahui besarnya kerugian serta membawa barang bukti, kejaksaan siap meneruskannya untuk pemeriksaan tahap kedua,” kata Richard.

Menurut Richard, terkait dengan kasus tersebut  setelah didalami dan diketahui kerugian di bawah Rp 2.500.000, kejaksaan pernah menyarankan kepada penyidik Polres Nias Selatan supaya kasus ini langsung dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan karena kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

“Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2/2012 tentang Penyelesaian Batasan Tipiring dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pasal 2 Ayat 2 dan 3 dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp 2,5 juta, ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpajangan penahanan,” ujar Richard.

Selanjutnya Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Peraturan MA No 2/2012, yaitu dikalikan Rp 10.000 dari tiap-tiap denda yang di bawah Rp 2,5 juta tidak perlu dalam upaya hukum kasasi.

Richard mengatakan, apabila nantinya dalam persidangan memutuskan dan ditemukannya kerugian di atas Rp 2,5 juta dan menyatakan tersangka untuk ditahan atau denda dikembalikan, maka kejaksaan siap melakukan eksekusi sesuai yang diputuskan pengadilan. “Bila dalam pengadilan nantinya memutuskan untuk menahan tersangka atau mengembalikan kerugian korban, kejaksaan siap melaksanakan eksekusi sesuai putusan dalam persidangan,” kata Richard. [HER]

Related posts