PERATURAN DAERAH

Kantongi Surat Mendagri, Bupati Nias Utara Klaim Perda SOTK Sah

 

Bupati Nias Utara Edward Zega. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha.

Bupati Nias Utara Edward Zega. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha.

LOTU, NBC – Meskipun belum disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Nias Utara sudah sah dan dapat diberlakukan dengan adanya surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri).

Hal ini dikatakan Bupati Nias Utara Edward Zega, yang didampingi Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Nias Utara Notianus Telaumbanua, kepada NBC, di ruang kerjanya di Lotu, Kamis (9/4/2015).

“Harusnya Gubernur Sumatera Utara menghargai surat dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Edward. (Baca:  DPRD: Perda SOTK Nias Utara Belum Disahkan Gubsu)

Disampaikan Edward, setelah adanya kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara terkait perda tersebut pada Oktober 2013, beberapa kali ada pertemuan dengan pihak gubernuran dan terjadi berbagai kendala. “Berdasarkan aturan yang ada, pengajuan perda kepada Gubernur Sumatera Utara ada batas waktu pembahasannya. Karena tak kunjung disahkan, Kabag Hukum Setda Nias Utara mendatangani Mendagri dan meminta pengesahan perda dimaksud,” tutur Edward tanpa memberi tahu kendala apa yang dimaksud.

“(Saat ke provinsi) selalu berbelit. Jadi, kan ada batas waktu pengajuan,” katanya. Kondisi berbelit itulah yang membuat pihak Pemkab Nias Utara berinisiatif “naik banding” meminta persetujuan Mendagri terkait perda tersebut.

Isi surat Mendagri dengan Nomor: 188.34/1909/SJ perihal klarifikasi peraturan daerah tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Diah Anggraeni ditujukan kepada Bupati Nias Utara, antara lain, berbunyi:

“Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten NIas Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara bahwa berdasarkan hasil kajian tim, materi muatan dalam peraturan daerah dimaksud telah sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/1514 tertanggal 20 Februari 2014 perihal Hasil Evaluasi Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dan sampai dengan saat ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan.”

“Berdasar surat Mendagri, kami berlakukan Perda SOTK. Jadi tidak ada pelanggaran,” kata Edward.

Langgar PP No 41/2007

Adapun Romulo, Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menyatakan, Gubernur Sumatera Utara tidak menyetujui Perda SOTK Nias Utara karena telah melanggar aturan.

Produk hukum perda, menurut Romulo, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 bukan pada Permendagri No 1/2014 tentang pembentukan produk hukum daerah. Yang menyetujui pemerintah provinsi, bukan kementerian. Setelah pemerintah daerah bersama DPRD menyetujui baru diusulkan kepada gubernur tanpa nomor.

“Akan tetapi, kata Romulo, yang dilakukan Nias Utara berbeda, seusai kesepakatan bersama dengan DPRD langsung dinomor dan dilembardaerahkan saat itu juga diberlakukan di Nias Utara,” ujarnya.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan legislasi DPRD Nias Utara Ya’aman Telaumbanua bahwa Perda tersebut hingga kini masih belum disetujui pihak gubernuran dan pihaknya sudah berapa kali mengingatkan Bupati Nias Utara.

Proses pengundangan suatu produk perda, dirinci Ya’aman, dari usulan Pemda ke DPRD lalu dibahas bersama hingga adanya persetujuan bersama. Setelah itu, Pemkab menyampaikan kepada gubernur untuk mendapat evaluasi, klarifikasi, hingga registrasi perda. Kemudian bupati melakukan penetapan pengundangan serta penomoran dan dimasukkan dalam lembar daerah baru diberlakukan. [NDH]

Related posts