PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

DPRD Bahas LKPJ 2014 Bupati Nias Utara

Bupati Nias Utara Edward Zega (kiri) tengah memberikan naskah nota pengantar LKPJ 2014 kepada Ketua DPRD Nias Utara Fo'anoita Zai. Senin (30/3/2015) di aula DPRD Nias Utara di Lotu yang disaksikan sejumalh anggota DPRD dan pimpinan SKPD. FotoNBC/Onlyhu Ndraha.

Bupati Nias Utara Edward Zega (kiri) menyerahkan naskah nota pengantar LKPJ 2014 kepada Ketua DPRD Nias Utara Fo’anöita Zai, Senin (30/3/2015) di aula DPRD Nias Utara, Lotu, disaksikan sejumlah anggota DPRD dan pimpinan SKPD. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha.

LOTU, NBC – Seusai Bupati Nias Utara Edward Zega menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2014, Senin (30/3/2015), DPRD langsung melakukan pembahasan hingga 30 April 2015. Ada 7 prioritas pembangunan di Nias Utara, yaitu pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati periode 2011-2016; pelaksanaan dasar pembangunan sarana dan prasana pemerintah, pembangunan daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatakan kualitas pendidikan dan kesehatan; pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi, pertanian dan perikanan; serta pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan reformasi birokrasi.

Ketua DPRD Nias Utara Fo’anöita Zai mengatakan, jadwal rapat paripurna pembahasan LKPJ 2014 dimulai 31 Maret -11 April pembahasan panitia khusus dengan mitra kerja–SKPD. Pada 6-11 April 2015, DPRD melakukan kunjungan kerja; Pada 29 April 2015, laporan pansus dan rapat fraksi; serta pada 30 April 2015 penyampaian pandangan fraksi serta penandatanganan LPKJ.

Dalam sambutannya, Edward menyampaikan, besaran APBD 2014 senilai Rp 541,09 miliar dirinci menjadi pendapatan daerah Rp 498,25 miliar, terealisasi sebesar Rp 490,04 miliar atau 98,35 persen. Adapun belanja daerah–belanja tidak langsung Rp 178,27 miliar terealisasi, dan belanja langsung Rp 362,82 miliar terealisasi Rp 301,29 miliar.

Audit BKP

Seusai rapat tersebut, kepada NBC, Edward mengatakan, pihaknya telah menyerahkan LKPJ itu, beberapa minggu yang lalu, kepada BKP RI untuk diaudit. Untuk menghindari penilaian opini disclaimer atau menolak memberi tanggapan karena penyampaian laporan tidak sesuai kaidah, pihaknya telah berupaya mengumpulkan setiap SKPD dan melakukan pengawasan. (Baca: Laporan Keuangan 2013 Nias Utara, BPK Tolak Beri Opini).

“Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara implisit telah tertuang secara rinci dalam buku laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara tahun 2014 serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota pengantar, sedangkan laporan pertanggunjawaban keuangan daerah tahun angggaran 2014 disampaikan tersendiri setelah pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,” kata Edward. [NDH]

Related posts