DOKUMEN NEGARA

Dokumen Pileg 2014 Raib dari Sekretariat KPU Nias Selatan

Ketua KPU Nias Selatan Alfian Zenius Dachi. | Foto: NBC/Seiman Lase

Ketua KPU Nias Selatan Alfian Zenius Dachi. | Foto: NBC/Seiman Lase

TELUKDALAM, NBC — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Nias Selatan tidak memiliki dokumen Pemilihan Legislatif pada April 2014, baik berita acara (C-1) rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) maupun berita acara penghitungan suara di tingkat KPU (DA-1). Dokumen tersebut seharusnya disimpan di sekretariat KPUD, tetapi menurut Ketua KPU Nias Selatan Alfian Zenius Dachi, dokumen itu diduga disimpan di rumah mantan ketua KPU Nias, Fansolidarman Dachi. Pihak KPU telah beberapa kali menyurati dan meminta Fansolidarman, termasuk mantan komisioner KPU lainnya, untuk mengembalikan dokumen negara tersebut, tetapi belum ada respons.

“Saya tidak tahu di mana dokumen tersebut karena saya belum jadi komisioner saat itu. Saya di sini (KPUD) pada Pilpres dan ditetapkan sebagai Ketua KPU pada 2 April. Tapi, setahu saya, pada masa Pak Sumangeli menjabat ketua (KPUD) sudah pernah menyurati sekretariat KPUD,” ujar Alfian saat ditemui di ruang kerjanya Jalan Saönigeho Km 1, Telukdalam, Rabu (15/4/2015).

Meskipun begitu, Alfian mengaku telah berkomunikasi dengan Fansolidarman. “Kemarin, saya berkomunikasi dengan Pak Fansolidarman Dachi dan meminta kami menjemput dokumen itu yang kemungkinan disimpan di rumahnya atau mungkin juga di tempat lain. Kami terus berusaha mencari keberadaan dokumen ini hingga dua minggu ke depan. Jika tidak berhasil, kami akan membongkar siapa yang menyimpan dokumen ini. Yang jelas, sekretariat tidak terlepas dalam penyimpanan dokumen ini,” kata Alfian tanpa merinci apa respons Fansolidarman.

Alfian mengaku, selain menyurati Fansolidarman, pihak KPU Nias Selatan juga telah menyurati tiga mantan anggota KPU lainnya, yaitu Deskarnial Zagötö, Manolodödö Daliwu dan Irene Mayriska Laowö untuk mengembalikan dokumen tersebut. Namun, hasilnya hingga sekarang masih nihil.

Surat KPUD Nias Selatan Nomor : 339/KPU-Kab-002.434832/VIII/2014 tanggal 8 Agustu 2014, nomor : 351/Seskab-002.434832/IX/2014 tanggal 12 September 2014 dan nomor : 429/ Seskab-002.434832/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, tetapi hingga kini belum mendapat tanggapan dari mantan Ketua KPUD Fansolidarman Dachi.

Dari informasi yang dikumpulkan NBC, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwalu) Kabupaten Nias Selatan pernah meminta dokumen itu, termasuk beberapa media massa, tetapi pihak KPU tidak bisa memberikan karena belum dikembalikan di sekretariat KPU.

Dokumen Pileg 2014 yang belum dikembalikan itu, yaitu formulir perolehan suara tingkat PPS dan PPK, baik sebelum maupun setelah pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan; formulir penghitungan suara di KPU, dokumen penetapan calon terpilih, dokumen rekomendasi Panwaslu dan beberapa dokumen lainnya.

SMS Fansolidarman

Saat NBC mengonfirmasi hal ini melalui SMS kepada Fansolidarman Dachi dengan pertanyaan, apakah benar dirinya menyimpan dokumen pileg 2014 itu, Fansolidarman menjawab “Anda tidak punya urusan dengan saya. Anda ngomong harus punya fakta, ya. Kalau ada fakta silakan.” Ketika NBC menanyakan apakah dirinya pernah menerima surat pemerintaan dari Ketua KPU untuk mengembalikan dokumen itu, Fansolidarman menjawab,”Anda bukan penyidik.”

Menanggapi informasi hilangnya beberapa dokumen Pileg 2014 ini, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Nias Selatan Thomas Dachi, kepada NBC, menyampaikan bahwa dokumen itu harus segera dikembalikan. “KPUD harus bertanggung jawab penuh atas dokumen itu. Ini kan dokumen negara yang seharusnya disimpan di sekretariat KPUD. Jadi, sangat aneh kalau KPU tidak tahu-menahu keberadaan dokumen ini. Jangan-jangan ini lakukan untuk menutupi kecurangan saat pelaksanaan Pileg (2014),” ujar Thomas di Kantor DPC Gerindra Nias Selatan, Jalan Saönigeho KM 1, Telukdalam, Rabu (15/4/2015).

Thomas mengatakan, DPC Gerindra telah menyurati KPUD Nias Selatan untuk meminta dokumen perolehan suara calon Legislatif di partainya, tetapi tidak diberikan. Menurut dia, dalam waktu dekat akan kembali menyurati KPUD perihal yang sama. Jika KPUD tidak bisa memberikannya, Thomas akan melaporkan hal ini ke Polisi. [SEI]

Related posts