Baleg: Usulan Perda dari Pemkab Nias Utara Tanpa Konsep

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Nias Utara Ya'aman Telaumbanua saat mengikuti rapat paripurna DPRD terkait penyampaian nota LKPJ 2014 Bupati Nias Utara di aula DPRD di Lotu. Senin (30/3/2015). Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

Ketua Badan Legislasi DPRD Nias Utara Ya’aman Telaumbanua saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian nota LKPJ 2014 Bupati Nias Utara di aula DPRD di Lotu. Senin (30/3/2015). | Foto NBC/Onlyhu Ndraha

LOTU, NBC — Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Nias Utara menilai peraturan daerah (perda) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun 2015 tanpa konsep dan instansi yang berkaitan tidak mampu memahami usulannya. Pengajuan perda itu tanpa kajian akademis. Bupati Nias Utara mengatakan saat pengajuan bahwa konsep dapat diperbaiki.

Hal ini dikatakan Ketua Baleg DPRD Nias Utara Ya’aman Telaumbanua kepada NBC di ruang Fraksi PAN di gedung DPRD Nias Utara di Lotu, Senin (30/3/2015).

“Kemampuan pemerintah daerah betul-betul amburadul, amburadul. Mengajukan raperda tanpa persiapan apa-apa. Tidak memahami substansinya. Pengajuan perda tanpa konsep dan sepertinya copy-paste. Anehnya, dominan tim pembahasan perda pemkab dari CPNS. Makanya jika ditanya bingung,” ujar Ya’aman sambil mengangkat tangan.

Awal Maret, Pemkab Nias Utara mengusulkan 19 perda dan inisiatif DPRD 8 perda, jumlah yang akan dibahas 27 perda. Akan tetapi, yang utama dibahas hanya 8 perda, yang dibagi dalam 3 kluster, raperda tentang perusahaan daerah (penyertaan modal di Bank Sumut, pendirian PDAM, dan pendirian perusahaan PT Nias Sejahtera), raperda pengelolaan lingkungan hidup, serta tentang desa – pemilihan kepala desa, pemilihan BPD dan perangkat desa.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD, kata Ya’aman, telah menyusun pembahasan sesuai aturan berdasarkan UU No 23/2014 dan PP tentang pembentukan produk hukum dengan membentuk 3 pansus pembahasan produk hukum itu. Atas dasar tersebut, DPRD dengan Pemkab Nias Utara menyepakati jadwal pembahasan bersama.

Namun, dalam dua kali pembahasan, penanggung jawab raperda lingkungan hidup Kharisma Zega tidak hadir dan pegawai yang datang tidak mampu menerjemahkan usulan perda itu. “Lucu, masak tim pembahasan perda lebih banyak CPNS. Jadi, jika ditanya, tidak bisa menjawab. Sepertinya pengajuan perda dari pemkab tanpa konsep. Pansus hadir, Kakan Lingkungan Hidup malah tidak hadir. Saya katakan DPRD tidak ada meminta sepersen pun fulus untuk membahas raperda ini.” (Baca: Biaya 1 Perda Bisa Pr 100 Juta Lebih…)

Ternyata, lanjut anggota Fraksi PAN itu, setelah DPRD membahas, yang diajukan seperti di-copy-paste saja. Misalnya, pada raperda perusahaan daerah, tidak jelas apa yang diajukan. Saat pembahasan, mereka kelabakan dan tidak mengerti apa yang akan dibahas.

“Mereka ajukan, tapi saat rapat, mereka tidak mengerti apa yang mau dibahas. Mau jadi apa produk hukum seperti itu. Saya nyatakan tim penyusun raperda tidak becus. Saya sudah sampaikan kepada bupati agar tim penyusun raperda diganti,” kata Ya’aman.

Kajian Akademis

Ya’aman menegaskan, khususnya untuk raperda lingkungan hidup semestinya pemerintah daerah menyertakan kajian akademis dari salah satu universitas yang sudah dijalin kerja sama. Setelah itu, dilakukan uji kelayakan publik, lalu pembahasan dengan DPRD. Namun, langkah-langkah itu tidak dilakukan.

“Pengajuan raperda dari pemkab harusnya adanya konsep beserta kajian akademis, lalu uji publik. Baru diserahkan ke DPRD untuk pembahasan. Masak perbaikan kata juga ke DPRD? Ini bukan lembaga hukum, melainkan lembaga politik,” ungkapnya.

Seusai mengikuti rapat paripurna penyampaian nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 Bupati Nias Utara di aula DPRD, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kharisma Zega, kepada NBC, membenarkan bahwa dirinya tidak hadir dalam dua kali pembahasan raperda.

Ketidakhadirannya itu bukan tanpa alasan. Menurut dia, jadwal rapat tidak dia ketahui. Saat rapat itu berlangsung, dia sedang mengikuti rapat koordinasi di Medan. “Tidak bisa lagi saya batalkan rapat koordinasi di Medan, sebelumnya saya sudah beli tiket,” ujarnya. Namun, pembahasan dilanjutkan pada Selasa (31/3/2015).

Tidak disertakannya kajian akademis karena terkendala pada anggaran. “Pada APBD 2015 belum tercantum anggaran kajian akademis. Mungkin akan ditampung pada APBD-P,” katanya.

Di tempat yang sama, Bupati Nias Utara Edward Zega menilai, jika konsep yang diserahkan SKPD terkait raperda ada kekurangan, merupakan hal yang wajar jika terjadi perbaikan.

“Yang kurang kami lengkapi kembali dan saya perintahkan SKPD untuk melengkapinya sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara, lanjut Edward, kerja sama kajian akademis akan menyusul pada perguruan tinggi negeri yang sudah pernah dijalin kerja sama. [NDH]

Related posts