TAHAPAN PILKADA

19 April-18 Mei 2015, KPUD Bentuk PPK dan PPS

Tahapan Pilkada 2015 by NBC

Tahapan Pilkada 2015

JAKARTA, NBC — Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (17/4/2015) meluncurkan tahapan pemilihan umum kepala daerah serentak tahap pertama 2015 di 269 daerah otonomi di seluruh Indonesia, termasuk 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Nias. KPU menetapkan 9 Desember 2015 sebagai hari pemungutan suara. Adapun KPU sudah mulai membentuk PPK dan PPS pada 19 April-18 Mei.

Peluncuran yang dilakukan di Jakarta tersebut ditandai dengan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dari 308 daerah otonom (provinsi dan kota/kabupaten) oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik. Pada pertemuan itu, sejumlah komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota hadir, termasuk dari Pulau Nias.

Penelusuran NBC, KPU di setiap daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak sudah mulai bekerja dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 19 April-18 Mei 2015, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 9 September-8 November.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berikut tugas, wewenang, dan kewajiban PPK.

  • Membantu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
  • Membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
  • Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/Kota.
  • Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU kabupaten/kota.
  • Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
  • Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
  • Mengumumkan hasil rekapitulasi.
  • Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilu.
  • Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.
  • Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.
  • Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
  • Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
  • Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara tugas dan wewenang PPS adalah:

  • Membantu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.
  • Membentuk KPPS.
  • Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
  • Mengumumkan daftar pemilih.
  • Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.
  • Melakukan perbaikan dan pengumuman hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
  • Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap
  • Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK.
  • Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.
  • Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPK.
  • Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
  • Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan Pengawas Pemilu.
  • Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
  • Membuat Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panitia Pengawas pemilu lapangan dan PPK.
  • Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
  • Meneruskan kotak suara beserta isinya dari PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
  • Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu Lapangan.
  • Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
  • Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
  • Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.
  • Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sejumlah pihak meminta KPU melaksanakan pemilihan PPK dan PPS ini dengan transparan dan memilih personel-personel yang siap bekerja profesional. KPU harus memastikan bahwa PPK dan PPS tetap netral dalam melaksanakan tugasnya kelak. Hal itu mengingat, pada setiap pilkada PPK dan PPS didapatkan berpihak pada calon tertentu. [APS]

Related posts