KASUS ALAT KESEHATAN

Sidang Pembatalan Proyek Alkes Masuk Tahap Mediasi

Direktur CV.Karya Sendoro saat mengikuti sidnag yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Khamozaro Waruwu, Rabu (11/3/2015) Foto : Irwanto Hulu

Direktur CV Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua mengikuti sidang yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Khamozaro Waruwu, Rabu (11/3/2015). | Foto: NBC/Irwanto Hulu

GUNUNGSITOLI, NBC — Sidang gugatan terhadap Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dan Direktur Rumah Sakit Umum Gunungsitoli terkait pembatalan CV Karya Sendoro sebagai pemenang tender proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Nias tahun 2012 memasuki tahap mediasi.

Penggugat Direktur CV Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua serta tergugat Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli diminta untuk menempuh jalur mediasi sebelum sidang dilanjutkan. Kedua belah pihak diberi waktu paling lama 50 hari.

Pelaksanaan mediasi disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Khamozaro Waruwu pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (11/3/2015).

Pada sidang yang dihadiri langsung oleh Direktur CV Karya Sendoro itu, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dan Direktur RSU Gunungsitoli tidak terlihat hadir. Namun, keduanya diwakili oleh kuasa hukum Agusmar Zalukhu dan Yunihati Lase dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Nias.

Saat sidang yang berlangsung singkat itu, Ketua Majelis Hakim mengatakan, pelaksanaan mediasi merupakan kewajiban undang-undang. Ia menunjuk Hakim Agung Laia sebagai mediator kedua belah pihak untuk melakukan mediasi.

Kedua belah pihak disarankan menyampaikan konsep masing-masing saat mediasi. Apabila tahap mediasi tidak mencapai kesepakatan, sidang gugatan CV Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli kembali dilanjutkan.

Soal ketidakhadiran pihak yang ikut tergugat, yakni Direktur PT Winatindo Bratasena Fadli Nasution dan Ridwan Winata, setelah dipanggil dua kali, Khamozaro menegaskan, hal tersebut tidak akan mengganggu proses pelaksanaan sidang ke depan jika dalam tahap mediasi tidak ada kata sepakat.

Seusai sidang, Direktur CV Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua, yang ditemui NBC di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengatakan, dirinya menerima saran mediasi yang dianjurkan Ketua Majelis Hakim.

Namun, dia dengan tegas akan menolak apabila konsep mediasi yang diajukan pihak Pemerintah Kabupaten Nias kelak berpotensi melanggar hukum.

“Jika konsep yang ditawarkan berpotensi melanggar hukum, saya akan menolak dengan tegas. Sebelumnya, pada mediasi gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), Pemkab Nias pernah menawarkan pelaksanaan tender ulang dan saya dijanjikan diatur sebagai pemenang, tetapi saya tolak dengan tegas,” ungkap Sonitehe.

Tidak Hadir karena Sibuk

Di tempat yang sama, kuasa hukum Bupati Nias, Agusmar Zalukhu, menyambut baik saran mediasi yang ditawarkan majelis hakim. Pihak Pemkab Nias akan mengikuti jalur tersebut karena sudah merupakan tuntutan undang-undang.

Mengenai ketidakhadiran pihak Pemkab Nias pada sidang perdana bulan lalu, dia berkilah karena ada kesibukan di kantor.

“Kami tidak hadir pada sidang bulan lalu karena sibuk. Kala itu, banyak tugas di kantor yang harus kami selesaikan,” ujarnya kepada NBC.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Nias juga tidak hadir karena ada rapat, padahal dia telah diberi kuasa oleh Bupati Nias untuk mengikuti sidang. Adapun Direktur RSU Gunungsitoli diwakili oleh Yunihati Lase.

Dari pantauan NBC di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tahap mediasi antara Direktur CV Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua dengan kuasa hukum Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli, yang seyogianya dilakukan seusai sidang, ditunda dan baru digelar pada Rabu (25/3/2015).

Penundaan dilakukan karena Hakim Agung Laia belum mempelajari berkas gugatan perkara. [WAN]

Related posts