PILKADA

Pilkada Serentak di Pulau Nias, Siapkah Kita?

Ilustrasi: Okezone.com

Ilustrasi: Okezone.com

Oleh Fotariman Zaluchu

NBC — Pilkada di 23 daerah di Sumut telah di depan mata. Perhelatan akbar serentak ini akan dilaksanakan di Medan, Binjai, Sibolga, Pematangsiantar, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Asahan, Labuhanbatu, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Tanjungbalai, Labuhan Batu Selatan, Karo, Madina serta seluruh wilayah di Kepulauan Nias yaitu Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Gunung Sitoli, dan Nias.

Pilkada serentak ini tentunya akan berjalan seru. Salah satu penyebabnya adalah karena pertarungan ini akan ditentukan kemenangannya tidak lagi berdasarkan perhitungan minimum 30 persen suara plus satu. Bukan cuma itu, putaran kedua pun ditiadakan. Kemenangan kelak akan ditentukan oleh peraih suara terbanyak, berapapun itu. Termasuk jika hanya selisih satu suara saja sekalipun, maka pemenang sudah dapat ditentukan.

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Dengan demikian, setiap peserta pilkada akan berpacu sekencang mungkin mendapatkan kemenangan sekali untuk sekaligus. Tak ada kemungkinan kompromi jual-beli pendukung karena tidak ada putaran kedua. Karena itu, bisa dibayangkan, peserta pilkada akan melakukan apa pun cara memenangi pilkada. Alhasil, pilkada akan menjadi kompetisi terbuka yang bukan saja seru, tetapi bisa saja akan sangat panas.

Curang

Untuk mencapai kemenangan mayoritas, berbagai potensi kecurangan diprediksi akan bisa terjadi. Setiap peserta tentunya tidak ingin kehilangan kesempatan, terlebih kehilangan kemenangan atas pengorbanan yang telah dilakukannya. Ini adalah kompetisi “hidup-mati”. Maka dalam sistem demokrasi yang masih sering tertatih-tatih ini, pilkada adalah tentunya akan menjadi ajang potensi melakukan kecurangan ini. Belajar dari beberapa kali penyelenggaraan pilkada sebelumnya, terdapat berbagai cara untuk mencurangi pilkada.

Pertama, menggunakan daftar pemilih yang tidak termutakhirkan (up-to-date). Pada berbagai putaran pilkada, daftar pemilih selalu menjadi persoalan serius. Terdapat berbagai masalah mendasar di dalam daftar pemilih ini, di antaranya adanya pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar, bahkan pemilih siluman, yaitu mereka yang tidak pernah berdomisili di sebuah daerah, tetapi tetap dicatat, bahkan yang sudah meninggal pun dianggap hidup.

Siapa pun tahu bahwa daftar pemilih adalah masalah kronis dalam pemilu kita. Ada unsur kesengajaran untuk membiarkan daftar pemilih begitu rupa sehingga kelak bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Kandidat yang bisa mengatur daftar pemilih akan diuntungkan jika sisa kertas suara masih banyak yang kosong. Belum lagi jika calon pemilih yang berpotensi memberikan suara pada lawan, ternyata tidak datang salah satunya karena tidak memiliki nama dalam daftar pemilih dan karena itu tidak mendapatkan undangan untuk memilih.

Kedua, kecurangan pada saat merekap hasil pilkada. Pemilu lalu memperlihatkan sebuah kelihaian baru di dalam mempermainkan hasil pemilu. Ada indikasi bahwa peserta yang ingin dimenangkan, bekerja sama justru dengan penyelenggara pemilu, mengubah hasil rekapitulasi suara, pada berbagai jenjang. Ini tak jauh beda dengan jual-beli suara. Modus ini mudah terjadi di daerah tanpa saksi dan tanpa kejelasan perolehan suara pada setiap kandidat. Potensi kecurangan ini terjadi tentunya karena para penyelenggara pilkada juga adalah sosok yang tidak berintegritas, atau malah yang disusupkan untuk memenangkan kandidat tertentu.

Ketiga, kecurangan paling masif dan yang amat merusak tentunya adalah dengan menggunakan dan atau menggerakkan penyelenggara negara dan atau masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu. Metode menggerakan ini mudah dilakukan oleh para petahana dan atau kandidat yang bermodal besar. Kisah memalukan ini pernah terjadi di Kabupaten Nias Selatan, divideokan dan disiarkan dalam berbagai media dan menimbulkan kehebohan dalam pentas politik nasional. Catatan buruk diberikan kepada penyelenggaraan Pilkada di Nias Selatan selama berkali-kali pilkada.

Para PNS juga adalah obyek yang mudah sekali digerakkan oleh petahana. Mereka bisa mengancam memindahkan PNS yang terlihat tidak sejalan dan atau menggerakkan PNS yang loyalitas pada mereka untuk memengaruhi pemilih. Dari informasi yang diperoleh penulis, ada seorang kepala daerah di Pulau Nias pernah memanggil semua Camat di daerahnya, katanya, untuk menyukseskan pileg lalu. Kepala daerah tersebut berdalih bahwa itu adalah pertemuan biasa. Akan tetapi, siapa pun tahu, mengingat mayoritas kepala daerah di Nias adalah pimpinan parpol, tidak ada perbedaan antara pertemuan pengarahan dan “tekanan”.

Kesiapan

Dengan melihat fakta-fakta di atas maka pilkada yang akan dilangsungkan serentak, termasuk di Pulau Nias memang bisa berjalan dalam suasana yang penuh dengan kecurangan. Sayangnya, di dalam menyelenggarakan pilkada tersebut, jika yang diandalkan hanya penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPUD, justru tidak akan membuat pilkada lebih baik.

Sebagaimana kita ketahui, oknum-oknum KPUD juga kita tahu beberapa di antaranya mempermainkan kewenangan besar yang dimilikinya dan menggadaikan proses demokrasi yang jujur dan transparan untuk sekadar mendapatkan uang dan atau posisi tawar kelak. Beberapa anggota KPUD di Indonesia malah telah menerima sanksi pemberhentian dari Majelis Kehormatan. Ini jelas memperlihatkan bahwa penyelenggara pemilu pun bisa partisan terhadap peserta pilkada.

Maka mau tidak mau, untuk mendapatkan kualitas yang terbaik dari pilkada di Pulau Nias diperlukan kerja sama semua pihak, terutama masyarakat. Kepada masyarakat harus dipastikan telah diberikan pemahaman yang baik sehingga pilkada bisa berlangsung dengan baik. Masih banyak warga masyarakat yang belum tahu mengenai hal ini. Sosialisasi massal dan masif oleh KPUD biasanya disampaikan asal-asalan. KPUD biasanya hanya menggunakan media konvensional melalui berbagai media, termasuk media cetak. Padahal, jika ingin lebih baik, KPUD bisa juga menambahkan penggunaan media on-line termasuk media sosial untuk menjelaskan tahapan, tata cara, waktu, serta hak dan kewajiban pemilih.

Pemilih cerdas dan mengetahui hak dan kewajibannya tentu tidak datang sendiri. Mereka harus dibentuk. Saat ini, amat sulit menemukan elemen yang mau memberikan edukasi demokrasi kepada masyarakat di Pulau Nias. Masalah dana selalu menjadi kendala. Akan tetapi, berbagai saluran sebenarnya tetap terbuka, termasuk menggunakan Facebook untuk lebih menjangkau lebih banyak lagi masyarakat.

Ada lagi yang bisa dilakukan. Setahu saya, para pemuda di berbagai komunitas, entah itu di gereja, masjid, sanggar, adalah potensi penyebarluasan sosialisasi dan edukasi pilkada. Andaikan saja media on-line seperti Nias Bangkit, atau pemerhati perbaikan demokrasi di Pulau Nias bisa menyediakan alat bantu atau jika berkenan bekerja sama dengan KPUD, material edukasi tadi akan lebih mudah sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Ini masalah menggerakan kelompok masyarakat, supaya semua elemen masyarakat bergerak untuk menyelamatkan pilkada di Pulau Nias agar tidak dikalahkan oleh kandidat yang curang.

Yang berikutnya tentunya adalah mempersiapkan pengawal-pengawal pilkada. Pemilu nasional lalu memiliki kanal pemilu yang sangat efektif untuk menjadi pembanding hasil rekapitulasi nasional. Sumbernya hanyalah hasil kiriman dari berbagai elemen yang perduli pada rekapitulasi yang dilakukan di setiap kotak suara.

Andaikan ada unsur warga masyarakat yang bisa mengorganisasi data menampung hasil rekapitulasi ini, alangkah sangat baiknya. Mungkin beberapa elemen warga Nias yang menekuni dunia web dan IT bisa membantu mempersiapkan Pilkada di Nias sehingga jauh dari kecurangan. Darimana datanya kelak berasal? Mudah. Bukankah di setiap TPS akan ada pemantau? Inilah pentingnya setiap personel pengawal pilkada mengawasi hasil rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tempat penampungan data tadi. Hasil ini pasti tidak bisa dikutak-atik lagi oleh siapa pun karena terbukti benar, apalagi jika menggunakan hasil foto capture dari pengawal pilkada itu.

Tentunya yang juga harus dilakukan sejak dari sekarang adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pilkada karena peserta pilkada kemungkinan besar akan jor-joran melakukan upaya apa pun memenangi pilkada. Mereka pasti akan juga ingin memengaruhi KPUD, Panwas, petugas di lapangan, selama Pilkada. Mereka harus diawasi dengan ketat dan pelanggaran sekecil apa pun yang mereka lakukan harus dilaporkan kepada pihak yang berotoritas lebih tinggi. Jangan sampai Pilkada ini dijadikan cara untuk mendapatkan “modal” oleh para oknum tersebut.

Inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan. “Pertarungan” besar akan terjadi di Pulau Nias. Kita sedang berebut kesempatan dengan pelaku kecurangan. Jika kita kalah dan membiarkan keadaan begitu saja, Pulau Nias selama lima tahun ke depan akan terus-menerus tersandera oleh hasil pilkada yang penuh dengan kecurangan. [FOTARISMAN ZALUCHU, Kandidat PhD dari AISSR, University of Amsterdam, Belanda]

Related posts