MEDIA MASSA DAN JENDER

Perempuan dengan Berbagai Persoalannya, Siapa Peduli?

NBC — Siapa lagi yang memperjuangkan nasib perempuan kalau bukan kaumnya sendiri. Itulah peluang yang ditangkap sebuah lembaga nonprofit, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Dengan memberikan beasiswa kepada 8 perempuan jurnalis  Indonesia, PPMN berharap perempuan bisa menyuarakan masalah perempuan lebih luas melalui media, khususnya radio.

Sebagai informasi, lembaga yang berdiri pada 2006 tersebut bertujuan mengembangkan profesionalisme media dan memperluas informasi di Indonesia dan kawasan Asia. Beberapa program yang dilaksanakan di antaranya memberikan pelatihan jurnalistik, memberikan penghargaan tahunan atas karya jurnalistik radio yang berkualitas, bekerja bersama komunitas di daerah-daerah yang sulit terjangkau informasi melalui program pembangunan stasiun radio, serta mengelola dan mengembangkan produksi berbagai program radio dan TV di Indonesia seperti buletin berita khusus Papua, Aceh dan Maluku.

PPMN bersama-sama KBR juga mengembangkan program Asia Calling. Program ini merupakan satu-satunya program radio dari Indonesia yang disiarkan di sejumlah negara di Asia dan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal negara-negara tersebut. Radio Nias Mitradarma 94,6 FM Gunungsitoli turut merelai siaran KBR, termasuk Asia Calling yang disiarkan setiap hari Sabtu pagi.

Mengapa kemudian masalah perempuan menjadi harus lebih diperhatikan lagi? Berikut laporan NBC dari hasil pelatihan yang dilaksanakan pada 16-18 Februari 2014 lalu di Wisma PGI 17 Menteng Jakarta Pusat.

Memahami Perempuan

Apa persoalan perempuan? Apa saja perlakuan yang ia terima? Siapa saja pihak-pihak yang menghambat? Bagaimana ia menyelesaikan persolannya?

Inilah pertanyaan-pertanyaan sekaligus kata kunci untuk mengetahui seberapa besar permasalahan perempuan yang disampaikan Luviana, aktivis sekaligus kontributor KBR 68 H Jakarta. Secara umum, Luviana menjabarkan persoalan umum yang dihadapi perempuan adalah kekerasan (fisik, psikis, ekonomi dan seksual), diskriminasi, stereotipe atau stigma negatif yang melekat pada perempuan, dan sensasionalisme atau perlakuan berlebihan yang mengakibatkan stigma baru untuk perempuan.

Di daerah, para perempuan semakin terbelenggu dengan persoalan tersebut. Umumnya permasalahan ini disebabkan kungkungan adat, pembatasan lewat peraturan daerah (perda) atau sulitnya mengakses kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan lain-lain karena alasan lainnya.

“Misalnya perda pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Perempuan yang pulang malam dipandang negatif atau pekerjaannya tidak benar. Contoh kasus memilukan yang pernah terjadi akibat perda ini adalah meninggalnya seorang ibu rumah tangga. Ia ditangkap karena melanggar jam malam, padahal ia seorang karyawan yang memang bekerja pada malam hari,” ujar perempuan yang akrab disapa Luvi tersebut.

Tenaga pengajar di salah satu universitas di Jakarta ini juga memaparkan, ada 12 skema persoalan perempuan yang disimpulkan dalam Konferensi Perempuan Dunia Beijing+20. Rumusan tersebut di antaranya perempuan dan kemiskinan, perempuan dan konflik senjata, perempuan dan ekonomi, hak asasi perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan serta anak-anak perempuan.

Sementara para pelaku biasanya adalah orang-orang terdekat dari perempuan itu, yakni keluarga dan masyarakat. Bahkan, media massa juga kerap kali bertindak serupa, misalnya saja lebih menekankan pemberitaan perempuan sebagai korban atau menyajikan siaran yang menunjukkan perempuan sebagai sosok yang lemah.

Penyelesaian masalah perempuan juga masih sangat minim. Lembaga pemerhati perempuan juga masih terbatas jumlahnya. Untuk itu, diperlukan kerja keras yang luar biasa agar persoalan perempuan yang kian hari kian bertambah ini mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Semakin Tinggi

Persoalan perempuan digambarkan lebih nyata melalui data statistik yang dijabarkan Masruchah, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anti-Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam periode 2006-2012, ada peningkatan kasus kekerasan hingga 100 persen per tahun. Pada 2013, kembali meningkat menjadi 279.760 kasus dari 216.156 kasus pada 2012. Dari jumlah tersebut, hampir sepertiga adalah kasus kekerasan seksual. Rentang usia korban juga semakin lama semakin muda. Mulai dari 13 tahun hingga 18 tahun (paling banyak) dan 25-40 tahun yang pelakunya kolektif dan orang-orang terdekat.

Lebih mencengangkan lagi, di antara perjuangan itu justru nasib perempuan semakin terpasung dengan kehadiran perda diskriminatif. Jika pada 2009 terdapat 154 perda diskriminatif perempuan, pada 2014 meningkat menjadi 365 perda. Celakanya, 279 perda di antaranya langsung menyasar pada kehidupan perempuan.

“Begitu pula representasi perempuan dalam politik pada 2012. Untuk tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ke-7, jauh tertinggal dari Timor Leste yang berada di urutan pertama. Di tingkat dunia, Indonesia juga berada di urutan ke-73, sedangkan Timor Leste di peringkat ke-22,” ungkapnya.

Stigma sosial dan disalahkan juga sangat melekat pada perempuan dan anak-anaknya. Hal ini, kata Masruchah, terjadi akibat dampak korupsi. Perempuan dan anak-anak juga paling rentan menjadi korban akibat bencana. Kekerasan seksual di pengungsian menjadi satu masalah utama saat terjadi bencana atau konflik bersenjata.

“Hal ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kegagalan negara dalam menjalankan kebijakan adil jender dan pemenuhan HAM secara konsisten dan komprehensif,” ujarnya.

Fakta ini menjadi tantangan yang sangat berat. Salah satunya pemerintah dan parlemen dipandang belum punya konsep utuh tentang apa dan bagaimana pemenuhan HAM bagi perempuan. Selain itu daya implementasi dalam menjalankan perlindungan, penegakan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak warga negara belum memadai.

Menurut Masruchah, terbitnya Undang-Undang Desa dapat dijadikan sebagai sebuah peluang konsolidasi perempuan di aras desa.

Pada akhir paparannya, Masruchah menyampaikan peran yang bisa dilakukan jurnalis dalam penguatan hak asasi perempuan. Peran tersebut antara lain memprioritaskan isu perempuan dalam peliputan atau pemberitaan, mengadvokasi ruang khusus isu perempuan seperti keberhasilan perempuan memimpin atau peran perempuan di ruang publik dan memberitakan hak-hak korban sebagai tanggung jawab negara.

Kampanye dengan Radio

Radio sebagai salah satu media yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah. Menurut Errol Jonathans, Direktur Utama Suara Surabaya Media, kedekatan radio dengan pendengarnya menjadi kelebihan radio yang tidak dimiliki media lain. Dengan kelebihannya ini, wajar saja jika radio menjadi media yang cukup efektif sebagai sarana mengampanyekan isu perempuan.

Inilah nantinya yang menjadi sarana para penerima beasisa dalam menjalankan programnya. Bekerja sama dengan radio, para peserta akan membuat beberapa program seperti feature dan talkshow pada setiap topik yang telah dipresentasikan pada pelatihan tersebut.

Persoalan perempuan yang dibawa setiap jurnalis beragam, tetapi mengambil satu isu utama. Misalnya, isu perempuan dan kesehatan, ada Buniaman Azmah dari Radio Global FM Lombok yang mengangkat tentang “Merarik Kodeq atau Pernikahan Dini Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi”, Nazariah dari Radio Benor Jambi yang memilih topik “Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Rimba”, dan Petricia Andini dari Rakom Sanduki FM, Palangkaraya, mengangkat isu kebersihan.

Dari sisi ekonomi, Evangelina Aruperes, kontributor Jakarta Post Manado menyasar anak perempuan petani kelapa yang putus sekolah, Nur Yuliana dari Radio Rock FM Jayapura mengangkat tema peningkatan ekonomi perempuan Papua melalui Noken, Miranti A. Wemay dari Radio ROM2 Manado dengan perempuan pemulung di TPA Sumompo dan Dewi Masitoh dari Rakom Suara Warga FM Jombang tentang peranan perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga dan penggerak komunitas melalui koperasi dan organisasi perempuan.

Dari berbagai permasalahan tersebut, jurnalis NBC, Anoverlis Hulu, mengangkat isu tentang Perempuan dan Disabilitas. Topik ini masih belum setenar gaung permasalahan perempuan lainnya. Selain jumlahnya sangat sedikit, kasus disabilitas lebih dipandang secara umum sehingga keberadaan sebagai perempuan terabaikan. Meskipun demikian, perempuan difabel tetap saja memiliki masalah serius yang harus mulai diperhatikan secara serius. Salah satunya rentan terhadap perlakuan kekerasan seksual.

Baik Persatuan Sada Ahmo (Pesada) maupun Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Nias mencatat adanya kasus kekerasan fisik maupun seksual yang dialami anak perempuan dan perempuan difabel. Disabilitas ini juga bisa terjadi pascaperempuan mengalami  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Permasalahan inilah yang nantinya akan diliput secara mendalam dan dikampanyekan lewat radio. Di tengah minimnya keterwakilan perempuan di DPRD se-Pulau Nias yang tidak memenuhi kuota 30 persen (bahkan Kabupaten Nias tidak memiliki satu pun anggota DPRD perempuan) dibutuhkan aksi-aksi kecil untuk memotivasi gerakan yang lebih besar.

Bekerja sama dengan RRI Gunungsitoli, masalah anak perempuan dan perempuan difabel ini akan disiarkan dalam bentuk talkshow pada Maret dan April 2015. [ANOVERLIS HULU]

Related posts