PILKADA SERENTAK

Membuka Arena Pertarungan Pilkada di Nias

Pilkada Serentak

Oleh Fotarisman Zaluchu

NBC — Opini NBC pekan lalu yang ditulis oleh Apolonius Lase, mengenai dua tokoh Nias, yaitu Dr. Hilarius Duha, SH, MH (HD) dan Profesor Dr. Fakhili Gulö (FG), yang bersedia pulang ke Nias sebagai kandidat dalam kontestasi Pilkada 2015 di Pulau Nias turut memicu saya menulis opini ini. Ada beberapa alasan saya juga ingin membuka pemikiran mengenai hal ini.

Pertama, pilkada yang akan dilangsungkan serentak pada Desember 2015 itu adalah pilkada yang akan dilaksanakan secara melalui model baru. Sistem pemilihan serentak, model pengaturan pendanaan kampanye yang sedang disosialisasikan oleh KPU, dan model penentuan kemenangan melalui suara terbanyak, adalah beberapa di antaranya (lihat tulisan saya dalam arsip sebelumnya).

Akan tetapi, meski modelnya baru, mesinnya tetap mesin lama, antara lain KPUD yang bekerja adalah KPUD yang pernah mengelola Pileg dan Pilpres 2014. Apa maksudnya hal ini? Maka kita akan menyaksikan sebuah eksperimentasi sistem baru oleh personel lama. Jika belajar dari masifnya kecurangan dalam pemilu yang lalu, seperti yang terjadi di Nias Selatan, meski meski modelnya baru, kecurangan tetap saja akan terus terjadi jika KPUD tidak mengantisipasinya dengan sungguh-sungguh.

Kedua, kesediaan HD dan FG untuk menjadi kandidat, belum menjadi jaminan orang per orang tertentu akan diusung dalam Pilkada 2015. Saat ini mesin seleksi dari partai politik sedang melakukan perekrutan menurut polanya sendiri. Untuk kandidat perseorangan (independen) tetap dimungkinkan, tetapi dengan syarat yang amat berat, yaitu setidak-tidaknya (menurut rancangan PKPU), minimal 8,5 persen dari jumlah penduduk lebih kurang 250.000 (Nias Selatan) dan 10 persen dari jumlah penduduk untuk keempat wilayah lainnya (Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunungsitoli), dengan sebaran dukungan lebih dari 50 persen Kecamatan yang ada.  Jadi, kesediaan keduanya masih merupakan kesediaan personel karena sampai dengan sekarang keduanya juga belum memiliki kendaraan politik yang pasti. Paling tidak hingga tulisan ini ditayangkan.

Ketiga, kesediaan HD dan FG bagi saya juga adalah hal biasa. Kita ingat bahwa kekuasaan adalah suatu hal yang selalu menarik minat banyak pihak untuk meraihnya. Kekuasaan politik itu ibarat gula yang ingin direguk dan dinikmati oleh banyak pihak yang memiliki akses ke dalam kekuasaan itu. Syarat akses itu biasanya adalah uang, partai politik, dan modal sosial.

Saya harus mengatakan ini dengan jelas. Bahwa kekuasaan adalah sebuah prosesi yang merebut simpatik masyarakat, maka itu semua memiliki ongkos politik bahkan di negara yang paling sering jadi rujukan demokrasi, Amerika Serikat, dukungan dana kampanye adalah hal yang penting untuk didapatkan. Jadi, modal “kemauan” dari HD dan FG saja tidak cukup. Kandidat harus mampu membiayai kegiatannya setidak-tidaknya kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog bersama warga masyarakat. Karena KPU juga sedang merancang PKPU untuk mendanai kampanye debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan iklan media massa cetak serta media massa elektronik.

Selain modal uang, modal kedua juga harus dimiliki, yaitu kekuatan partai politik. Partai politik adalah back-up ketika melakukan pendaftaran, kecuali calon perseorangan. Namun, untuk mengelola pemerintahan, terlebih merancang anggaran dan program kerja melalui APBD, dukungan partai politik melalui fraksinya di DPRD amatlah penting. Maka tidak mengherankan, semua kepala daerah di Nias, kecuali Bupati Nias Selatan, merebut posisi penting sebagai pimpinan parpol di Nias.

Modal dukungan parpol juga bisa menjadi ukuran basis massa yang bisa dikelola meski tidak harus paralel. Tentunya kita masih ingat dengan hasil Pileg yang lalu yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang pemilu dengan suara yang hanya kurang dari 20 persen, sementara ketika mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014, dukungan kepada kandidat tersebut melambung melebihi 50 persen. Artinya, kalkulasi suara berbasis parpol tidak selamanya akan paralel dengan dukungan suara masyarakat.

Modal sosial, tentu saja adalah dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat biasanya terpolarisasi karena beberapa hal. Yang utama adalah marga atau asal kecamatan. Lazim isu primordialisme lokal ini mengemuka meskipun tidak juga menjadi jaminan karena seiring meningkatnya pemahaman masyarakat.

Namun, bagi setiap kandidat tentu saja ini menjadi salah satu pertimbangan. Maka tidak mengherankan, meski tidak diakui oleh mereka yang menyusun konfigurasi kandidat, menetapkan kandidat biasanya seperti bagi-bagi jatah: jika calon kepala daerahnya dari kecamatan ini, maka calon wakil kepala daerah dari kecamatan yang berbeda, dan tidak jarang yang sudah meyebutkan nama calon sekretaris daerahnya dari kecamatan lain. Jadi, kalkulasi ini menunjukkan sejauh mana perkiraaan kandidat ini akan identik dengan pilihan subyektif masyarakat akibat kedekatan marga atau asal kecamatan itu.

Selain modal sosial karena basis asal daerah atau marga, modal sosial lain adalah agama. Mayoritas pemilih di Nias beragama Kristen dan Katolik. Maka kandidat yang beragama Kristen dan Katolik juga harus menjadi salah satu ukuran. Bahkan, dengar-dengar, kandidat juga terpolarisasi menurut dukungan gereja asal. Ada afiliasi gereja yang gencar mendukung kandidat tertentu pada pilkada yang lalu karena mengatakan bahwa mereka akan dibanggakan jika pasangan yang warga afiliasi gereja tersebut menjadi kepala daerah.

Namun, seperti pengalaman politik di Pulau Nias selama ini, agama tidak selalu menjadi ukuran. Kabupaten Nias pernah dipimpin oleh Binahati Baeha yang beragama Katolik, bahkan Zakaria Lafau yang beragama Islam. Ini menandakan bahwa pemikiran masyarakat Nias tidak lagi terkukung oleh primodialisme sempit. Masyarakat Nias kini sudah mulai bisa berpikir lebih dewasa. Yang kita dorong sekarang adalah pemimpin yang baik, memiliki kapabilitas mumpuni dalam mengelola daerah yang dipimpinnya, tidak kompromi pada setiap kejahatan anggaran, selalu melakukan program prorakyat. Agama apa pun dia, jika mengabdikan diri untuk rakyat, itu yang dipilih. Gebrakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta baiklah menjadi pelajaran menarik untuk kita semua.

Dengan demikian, bukan hanya untuk kedua sosok di atas, kalkulasi modal yang saya singgung ini juga sangat penting. Ingat bahwa dukungan suara-suara di media sosial bukanlah dukungan riil. Sejak tulisan Apolonius Lase diluncurkan oleh NBC, dukungan seolah mengalir deras dari pantauan sepintas yang saya lakukan kepada keduanya. Akan tetapi, dukungan itu tiada artinya jika tidak berujung pada pemilihan keduanya—jika telah dicalonkan—di bilik suara.

Ketiga akses itu—kita sebut sebagai enable factors—ada, terpenuhilah prasyarat bagi HD dan FG dan siapa pun yang ingin mencalonkan diri atau dicalonkan memimpin di Pulau Nias. Tanpa itu, percuma. Kecuali tujuannya hanyalah testing the water, sekadar mengetes bahwa HD dan FG menyatakan kesediaannya, maka akan dilihat kandidat mana yang akan terpengaruh. Akan tetapi, saya tidak percaya HD dan FG mau menjadi alat mengetahui posisi politik pihak lain.

Apresiasi

Terus terang saya sangat mengapresiasi kesediaan kedua sosok itu, meski saya tidak mengenal mereka. Mengapa saya mengapresiasi mereka?

Pertama, saya sangat setuju dengan pendapat Apolonius Lase bahwa kehadiran kedua kandidat ini akan membuka arena persaingan Pilkada 2015 menjadi terbuka lebih lebar. Saya mencermati, banyak pihak sebenarnya ingin dicalonkan atau mencalonkan diri, tetapi tidak berani, masih takut-takut, atau ingin membaca “pihak lawan”. Keberanian HD dan FG memperlihatkan bahwa salah satu kandidat riil kini telah masuk ke dalam gelanggang. Ini menjadi tantangan kepada kandidat lainnya yang “malu-malu, tapi mau”.

Menurut saya, ada baiknya NBC mewawancarai beberapa kandidat yang “malu-malu, tapi mau” ini lalu dimuat di rubrik khusus supaya para pembaca bisa mengetahui tentang mereka termasuk bisa memberikan masukan kepada parpol yang juga sebenarnya ingin mencari kandidat yang bisa mengusung kepentingan mereka dalam pemerintahan. Jangan-jangan mereka ingin menyampaikan niatnya, tetapi tidak punya ruang untuk itu. Ini hitung-hitung sebagai pro-bono (layanan publik) NBC kepada masyarakat yang ingin berperan melakukan perubahan yang baik di Pulau Nias.

Kedua, kesediaan HD dan FG sebagai kandidat akan menegasikan pendapat yang selama ini telah menciptakan ketakutan pada banyak kalangan mengenai uang, sebagai modal awal Pilkada. Salah seorang rekan yang saya dorong mencalonkan diri dan maju ke dalam bursa pencalonan sudah keder duluan karena modal “calon” tertentu katanya sudah miliaran rupiah. Benar tidak-nya hanya Tuhan yang tahu. Namun, menyerahkan Pilkada 2015 ke dalam tangan kandidat yang hanya bermodalkan uang, seperti menggadaikan Pulau Nias.

Hal itu dapat dicegah dengan sebanyak mungkin mendatangkan kandidat alternatif. Di Nias Utara mungkin nama alternatif semisal Analisman Zalukhu bisa disebut. Di Kota Gunungsitoli, ada nama alternatif seperti dr. Ria Telaumbanua, MKes dan Dermawati Harefa. Di Nias Selatan, ada nama Daniel Duha. Di Nias Barat, ada nama Turunan Gul0.

Maaf jika saya menyebut nama-nama di atas, tanpa indikasi kecuali karena saya mengenal mereka, hanya sebagai sebuah contoh bahwa selain kandidat tajir—jika benar ada—stok pemimpin di Nias sebenarnya masih cukup banyak, selain petahana tentunya. Yang paling penting adalah ketika kita merasa bahwa kandidat yang memiliki banyak uang pasti akan menjadi pemenang, disitulah kita akan kehilangan harapan mendapatkan pemimpin dengan cara yang sehat dan kompetitif.

Ketiga, sebagai penutup, HD dan FG harus menjadi pelajaran kepada siapapun yang menjadi Kepala Daerah, baik sekarang atau nanti. Ternyata, sosok-sosok Nias yang tersebar jauh dimana-mana memiliki kecintaan untuk melakukan sesuatu kepada “Pulau Nias-nya”. Mereka adalah orang Nias yang merindukan bisa mengabdikan diri untuk Nias. Meski anak-anak yang lahir dari rahim Pulau Nias itu jauh dari Pulau Nias, mereka memiliki rasa yang begitu besar untuk berbuat.

Seharusnya, setiap kepala daerah yang mendengar hal ini harus bisa melihat fakta ini dengan jernih. Apakah sosok-sosok seperti HD dan FG serta masih banyak diaspora Nias lain selama ini telah dilibatkan untuk membangun Pulau Nias? Jangan-jangan selama ini mereka tidak pernah dianggap, maka bagi mereka tidak ada jalan lain selain hadir dan menerjunkan diri, meninggalkan semua yang dimilikinya saat ini, dan turut berkompetisi?

Setelah ini, semoga arena kompetisi Pilkada 2015 di Pulau Nias semakin lebih bergairah dan dinamis serta menantang. Setelah HD dan FG, siapa (berani) menyusul? [FOTARISMAN ZALUCHU, Kandidat PhD dari AISSR, University of Amsterdam, Belanda]

Related posts