APBD NIAS UTARA

APBD 2014 dan 2015 Nias Utara Cacat Hukum

Surat Gubernur Sumatera Utara terkait klarifikasi Perda No 12/2013 tentang OPD. Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

Surat Gubernur Sumatera Utara terkait klarifikasi Perda No 12/2013 tentang OPD. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha

LOTU, NBC — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Utara tahun 2014 dan 2015 menggunakan peraturan daerah (perda) yang belum diundangkan, atau cacat hukum. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah dua kali menyurati Pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk segera mengklarifikasi hasil evaluasi Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara. APBD bersumber dari tata kerja setiap SKPD yang ada.

Menurut narasumber NBC yang meminta namanya dirahasiakan, pengesahan APBD 2014 dan 2015 Kabupaten Nias Utara tidak memiliki payung hukum, atau cacat hukum, karena menggunakan Perda No 12/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (OPD) serta Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 15/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

“APBD dari tata kerja SKPD. Tata kerja kami belum diundangkan. Artinya, APBD yang kami gunakan tidak memiliki payung hukum. Perda No 12/2013 itu sampai sekarang belum diundangkan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah dua kali menyurati Pemkab agar segera mengklarifikasi, tetapi sampai sekarang tidak diindahkan,” ujar narasumber NBC, sambil menyerahkan salinan surat Gubernur Sumatera Utara itu.

Paling Lama Berlaku 2 Tahun

Ia mengatakan, berdasarkan peraturan yang berlaku, peraturan bupati (perbup) paling lama berlaku 2 tahun setelah disahkan. “Perbup No 15/2011 itu berlaku hanya sampai tahun 2013. Tetapi, sampai sekarang masih diberlakukan di setiap keputusan, termasuk penetapan APBD 2014 dan 2015,” lanjutnya.

Narasumber itu menambahkan, perda tingkat kabupaten baru dapat diberi nomor apabila sudah dapat dievaluasi oleh gubernur. Namun, anehnya, di Nias Utara, persetujuan perda baru bersama dengan DPRD, tetapi sudah diberi nomor dan dijadikan sebagai lembar daerah.

Narasumber itu melanjutkan, untuk tahun 2015, Pemkab Nias Utara telah menganggarkan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) bagi eselon II yang tidak memiliki dasar hukum. “Pemberian TTP bagi pejabat eselon II berdasarkan perda.”

“Saya khawatir kami menerima opini disclaimer lagi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk LPJ (laporan pertanggungjawaban) tahun 2014,” ucapnya.

Dari surat salinan Pemprov Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi yang diterima NBC nomor 188.342/3104, hal peninjauan kembali penetapan Perda Kabupaten Nias Utara tanggal 7 April 2014 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H Nurdin Lubis, pada Huruf e berbunyi, penandatanganan pada pengundangan di lembaran daerah masih menyertakan titel, pangkat, dan NIP pejabat yang berwenang, maka dengan memperhatikan sebagaimana tersebut di atas, perda dimaksud telah menyalahi dan tidak sesuai dengan ketentuan administrasi negara, penomoran registrasi produk hukum, dan ketentuan aturan ketat naskah dinas yang berlaku.

Selanjutnya, surat nomor 061/5510 mengenai hal klarifikasi hasil evaluasi Perda Kabupaten Nias Utara tentang OPD tanggal 11 Juni 2014 lebih ditekankan pada pemutasian pejabat eselon II. Berdasarkan ketentuan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 130 Ayat (1) dan (2), dalam rangka tertib manajemen kepegawaian daerah untuk mutasi jabatan personel pada tingkat eselon II, harus terlebih dahulu dikoordinasikan, dikonsultasikan, dan didapat persetujuan dari Gubernur.

Perda Dapat Dibatalkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41/2007 tentang OPD, ditegaskan bahwa perda tentang OPD dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal itu, Bupati Nias Utara Edward Zega tidak banyak berkomentar dan berjanji segera mengirim hasil perbaikan perda itu kepada Gubernur Sumatera Utara agar dapat diberlakukan di Nias Utara.

“Perda itu segera diperbaiki dan dikonsultasikan di provinsi,” ujar Edward kepada NBC seusai membuka Musrenbang Kabupaten Nias Utara, di luar aula Bappeda Nias Utara di Lotu, Senin (2/3/2015). [NDH]

Related posts