INFRASTRUKTUR

Pembangunan Jembatan Tugala Oyo Masih Belum Jelas

Kantor DPRD Nias Utara

LOTU, NBC – Pembangunan Jembatan Tugala Oyo, Nias Utara—yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat untuk bisa terlepas dari keterisolasian—hingga kini masih juga belum jelas. Dari anggaran sebesar Rp 141 miliar dalam APBD 2015 Nias Utara, pembangunan jembatan itu tidak tercantum. Alasan penundaan, karena ada tarik-menarik di antara warga soal letak jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nias Utara Onahia Telaumbanua kepada NBC di ruang kerjanya di Lotu, Senin (23/2/2015) mengatakan bahwwa tahun ini pembangunan Jembatan Tugala Oyo ditiadakan dan diprogramkan pada tahun 2016. Padahal, sebelunya, menurut Camat Tugala Oyo Emala Zebua, tahun ini jembatan tersebut dijanjikan dibangun dengan anggaran Rp 3 miliar. (Baca: Rp 3 Miliar Pembangunan Jembatan Tugala Oyo).

“Masyarakat di sana masih belum sepakat di mana lokasi pembangunan jembatan itu. Ada yang menginginkan di Desa Gunung Tua dan ada yang berkehendak di lokasi jembatan gantung,” ujar Onahia kepada NBC.

Menurut dia, untuk membuka keterisolasian Kecamatan Tugala Oyo, pembangunan jembatan mutlak dilakukan dan telah dialokasikan dana sebesar Rp 3 miliar untuk membangunan jalan dari perbatasan Moro’ö, Kabupaten Nias Barat, menuju Desa Siwawö, Kecamatan Tugala Oyo.

Meskipun demikian, kata Onahia, jika tahun ini pemerintah pusat jadi memberikan hibah Rp 38 miliar, dipastikan jembatan itu terbangun. “Sudah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat membantu Nias Utara senilai Rp 38 miliar melalui dana hibah. Jika itu terealisasi, Jembatan Tugala Oyo pasti dibangun tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Emala, sepanjang akses jembatan tidak dibangun, Kecamatan Tugala Oyo akan terus terisolasi. “Bahkan, jaringan listrik negara saja belum sampai di Kantor Camat Tugala Oyo. Sementara akses jalan penghubung ke Kecamatan Alasa masih sulit dilalui kendaraan roda dua,” ujarnya.

Untuk menuju Lotu, warga terpaksa melewati Kecamatan Botomuzöi, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Lalu Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara. Kemudian Kecamatan Sitölu Öri dan Kecamatan Lotu di Kabupaten Nias Utara.

Tender Dimulai Maret

Untuk mengantisipasi gagalnya pembangunan seperti pada 2014, Dinas PU Nias Utara memulai tender proyek pada Maret ini, terutama pembangunan Kantor Bupati Nias Utara, Kantor DPRD Nias Utara, Pendopo Bupati Nias Utara, dan beberapa ruas jalan yang anggarannya melebihi dari Rp 3 miliar. Dia juga berharap agar masyarakat senantiasa menerima setiap pembangunan yang ada.

“Lucu rasanya, saat mengusulkan pembangunan, masyarakat menghibahkan tanah, tahunya saat proses pembangunan berjalan, mereka minta ganti rugi. Sementara untuk ganti rugi, dana tidak tersedia pada APBD. Hal ini yang sering menghambat proses pembangunan,” kata Onahia.

Dana sebesar Rp 141 miliar, menurut Onahia, digunakan antara lain untuk membangun ruas jalan hotmix sekitar Kantor Bupati Nias Utara. Ruas jalan strategi Lahewa Timur menuju Alasa dan pengerasan jalan Alasa-Tumula hingga Hiligawöni.

Kemudian jalan Namöhalu Esiwa–Sisobahili menuju Kecamatan Alasa Talumuzöi. Ruas jalan Tuhemberua-Banua Gea menuju Fulölö Salo’o, Sawö–Lömbu Za’ua menuju Fadoro Fulölö. Termasuk juga untuk pembangunan Jembatan Toi, Jembatan Folala, dan ruas jalan Moro’ö sampai Tugala Oyo.

“Pembangunan lainnya nanti dapat dilihat di layanan pengadaan secara elektronik (LPES),” kata Onahia yang didampingi Sekretaris Dinas PU Nias Utara Yulius Zai.

Sementara itu, Penyerapan anggaran 2014 di Dinas PU Nias Utara tahun 2014 hanya mencapai 83,06 persen dari total anggaran Rp 121 miliar.

Kendala

Kendala yang dihadapi selama 2014, menurut Onahia, antara lain kurangnya respons masyarakat setempat menerima program pembangunan dan juga beberapa rekanan hanya mengetahui administrasi tanpa memiliki modal yang memadai serta tenaga profesional. Selain itu, lambannya pemanfaatan LPSE yang dikelola Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang baru dapat diakses akhir Juli 2014.

“Selain itu, beberapa program pembangunan gagal dilaksanakan, termasuk pembangunan sanitasi berbasis masyarakat yang nilainya sebesar Rp 6 miliar dan pembangunan sarana air bersih dari Hilimaziaya menuju kantor pemerintahan di Lotu,” ujarnya tanpa menjelaskan usaha-usaha apa saja yang dilakukan agar kendala serupa terjadi lagi. [NDH]

Related posts