KASUS BBI NIAS SELATAN

Meski Masih Bermasalah, Lahan BBI Disewakan kepada Warga

Lahan BBI Nias Selatan yang disewakan kepada warga. | Foto: Suhertiyanus Dakhi

Lahan BBI Nias Selatan yang disewakan kepada warga. | Foto: Suhertiyanus Dakhi

TELUKDALAM, NBC – Lahan Balai Benih Induk yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Desa Hilinifaoso, Kecamatan Telukdalam, kini disewakan kepada warga. Besar tarif sewa yang diberikan kepada warga secara bervariasi, mulai dari Rp 250.000 hingga Rp 400.000, tergantung luas lahan yang dikerjakan. Warga penyewa meminta kejelasan apakah uang sewa yang mereka bayar sampai ke kas daerah atau tidak.

Salah seorang warga yang menyewa lahan itu, AHD, kepada NBC, mengatakan, setiap panen dirinya selalu membayar setoran kepada penjaga lahan. “Sewa yang kami setor Rp 250.000 sekali panen sesuai dengan luas lahan yang kami kerjakan saat ini. Kami selalu setor sewanya kepada FD yang merupakan penjaga lahan ini,” ujarnya.

Sumber NBC ini juga mengaku mendapat ancaman dari FD jika belum membayar sewa lahan. “Jika tidak bayar, tidak usah lagi kerjakan lahan ini,” ujarnya kepada NBC meniru perkataan FD tersebut.

Para penyewa tidak mengetahui siapa yang menyuruh FD untuk menarik sewa tanah bermasalah itu. Menurut AHD, FD juga merupakan penjaga gedung Ray Center di Desa Bawönifaoso.

“Saya tidak tahu siapa yang menyuruh dia dan kami pun sebagai warga yang menyewa lahan tersebut tidak mengetahui, apakah uang sewa itu masuk ke kas daerah atau tidak. Yah, saat ditagih, kami selalu bayar daripada tidak bekerja,” ujarnya.

Terkait uang sewa tersebut, AHD meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bisa menjelaskan apakah penarikan uang sewa itu sepengetahuan mereka atau tidak. Jika tidak, hal tersebut sangat menyakiti hati.

“Saya berharap Bupati Nias Selatan dapat memperjelas kepada kami, kalau memang sewa yang kami setor masuk kas daerah tidak apa-apa bagi kami. Sebab, dengan begitu kami juga ikut membangun Nias Selatan ketika sewa yang kami berikan masuk kas daerah. Sebaliknya, jika memang tidak masuk kas daerah berarti pemerintah menyakiti hati masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu hingga berita ini ditayangkan FD yang merupakan penjaga lahan tersebut dan Bupati Nias Selatan belum bisa ditemui untuk dimintai komentarnya terkait dengan lahan BBI yang disewakan kepada warga tersebut.

Lahan yang berupa sawah dan kebun seluas sekitar 6,4 hektar tersebut dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 Nias Selatan Rp 11 miliar. Namun, berdasarkan audit BPKP pembelian tanah ini terindikasi korupsi yang dibuktikan dengan dipenjarakannya mantan Sekda Nias Selatan Asa’aro Laia; mantan asisten I Bupati, Feriaman Sarumaha; serta Firman Adil Dachi, adik kandung Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi, Firman Adil Dachi. Ketiga terdakwa ini divonis masing-masing 5, 4, dan 7 tahun penjara.

Kini kasus ini terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Medan, Sumatera Utara. Yockie Adi Kristian Duha, yang sempat menjadi terdakwa, divonis bebas oleh majelis hakim tipikor Medan. [HER]

Related posts