KASUS KORUPSI

Mahasiswa Pertanyakan Penanganan Kasus Alkes dan Dana Hibah

Masa GMNI Berorasi di Pelantaran Kejaksaan Negeri Gunungsitoli | Foto: NBC/Iman Jaya Lase

Mahasiswa unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli | Foto: NBC/Iman Jaya Lase

GUNUNGSITOLI, NBC – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali berunjuk rasa di Kantor Kejari Gunungsitoli, Selasa (10/2/2015), untuk mempertanyakan kepastian hukum kasus pengadaan alat kesehatan dan dana hibah Pilkada 2011.

Mahasiswa menyampaikan bahwa kasus dana alat kesehatan tahun 2014 sebesar Rp 10 miliar dan kasus dana hibah tahun 2011 sebesar Rp 6 miliar telah lama dilaporkan, tetapi hingga kini tidak ada kejelasan.

“Sudah bertahun-tahun kasus ini mengendap di tangan pihak penegak hukum, tetapi tidak pernah ada kemajuan, terbukti tidak adanya tersangka yang ditetapkan. Kami menduga Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah dininabobokan oleh koruptor,” ujar Sati Budiman Gea dalam orasinya.

Menurut Budiman, selama ini kejaksaan hanya menindak kasus-kasus korupsi yang tidak melibatkan para pejabat daerah. Sementara kasus korupsi yang melibatkan pejabat, penanganannya sangat lamban, seperti kasus alkes dan dana hibah yang diduga melibatkan Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Edison Ziliwu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dan Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase.

“Kami hanya ingin penjelasan dan jawaban dari Kajari Gunungsitoli, sudah sejauh mana pihak Kejari menindaklanjuti kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kota Gunungsitoli,” ujarnya.

Telah Dilimpahkan

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Parningotan Bakkara, yang menerima mahasiswa di Aula Kantor Kejaksaan, menyampaikan bahwa kasus alkes tahun 2012 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pada Pemilu Kepala Daerah 2011, dana hibah dari Provinsi Sumatera Utara, dan dana hibah dari Kabupaten Nias untuk Kota Gunungsitoli ditangani oleh pihak Polres Nias bukan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli,” ujarnya.

Parningotan menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berusaha agar semua kasus dugaan korupsi di Kepulauan Nias dapat terselesaikan dan menjerat semua para pelaku seperti halnya kasus pengadaan mobil dinas Kota Gunungsitoli dan kasus Sekwan DPRD Gunungsitoli saat ini dalam peroses sidang di Pengadilan Tipikor Sumatera Utara.

“Kami tetap berusaha untuk menyelesaikan semua kasus dugaan korupsi, tetapi karena keterbatasan para penyidik, saya meminta kerja sama apabila ada data tentang kasus korupsi agar diserahkan kepada kami untuk membantu penyidikan,” ujarnya. [MAN]