KASUS KORUPSI

Kejatisu Bisa Menahan Tersangka Tanpa Audit BPKP

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Abdul Haris Nasution Nomor 1C Medan. | Foto: http://1.bp.blogspot.com

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Abdul Haris Nasution Nomor 1C Medan. | Foto: http://1.bp.blogspot.com

MEDAN, NBC — Hingga kini, audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara terhadap dugaan korupsi pembangunan RSUD Lukas, Hilisimaetanö, Nias Selatan, dan dugaan korupsi pembangunan lanjutan rumah dinas dan kantor Bupati Nias Selatan, pembebasan tanah, serta rehab gedung jambore yang berasal dari APBD 2007-2010 belum juga keluar. Padahal, kasus yang merugikan negara ini sudah beberapa tahun ditangani Kejatisu dan sudah menetapkan sebanyak 18 tersangka di kedua kasus tersebut.

“Sampai sekarang, audit BPKP belum keluar,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Chandra Purnama, Rabu (11/2/2015), dalam suatu wawancara dengan NBC melalui telepon seluler.

Meskipun demikian, menurut Chandra, penyidik Kejatisu bisa melakukan penahanan terhadap para pejabat dan sipil Nias Selatan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu. “Bisa saja (kami menahan yang sudah jadi tersangka) tanpa menunggu hasil audit BPKP. Tapi, lebih tepat lagi setelah ada penghitungan kerugiannya. Penyidik terus intensif untuk koordinasi dengan ahli auditor, yakni BKPK,” tuturnya.

Hasil koordinasi terakhir, mereka tetap berharap untuk percepatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari auditor. “Kalaupun masih belum lengkap data/dokumennya, penyidik siap memberikan (kelengkapan yang diperlukan). Akan tetapi, yang sesuai dengan substansinya,” ujarnya.

Tidak Berada di Tempat

Sementara itu, ketika NBC konfirmasikan sejumlah audit dugaan korupsi Nias Selatan yang belum keluar, Humas BKPK Sumatera Utara, Effendi Damanik, tidak berada di tempat. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya dan mengirim pesan singkat (SMS), Effendi tidak memberikan respons.

Seperti yang diberitakan NBC sebelumnya, mantan Ketua DPRD Nias Selatan, Effendi dan selaku Direktur CV Selatan Jaya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan pada kasus korupsi pembangunan lanjutan rumah dinas dan kantor Bupati Nias Selatan, pembebasan tanah, serta rehab gedung jambore yang berasal dari APBD 2007-2010, dengan total pengerjaan sebesar Rp 4,4 miliar. “Effendi telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 26 Maret 2013. Posisi tersangka selaku Direktur CV Selatan Jaya,” kata Chandra kala itu.

Selain itu, audit BKPK yang belum keluar yakni dugaan korupsi pembangunan RSUD Nias Selatan. Kejatisu sendiri telah menetapkan 17 tersangka dalam perkara ini.

Menurut Chandra, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan yakni penggelembungan harga tanah terhadap dua persil tanah seluas 60.000 meter persegi. “Kerugian negara sekira Rp 7 miliar,” kata Chandra kepada NBC.

Seperti dilansir Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ke-17 tersangka itu adalah Asa’aro Laia (Sekretaris Daerah Nias Selatan, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012), Töngöni Taföna’ö (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nisel), Lakhömizaro Zebua (Kepala Dinas Pekerjaan Umum).

Norodödö Sarumaha (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan), Warisan Ndruru, Monasduk Duha (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum), Meniati Dachi (Camat Telukdalam), Fohalöwö Laia (Kepala Desa Hiligeho selaku anggota panitia pengadaan tanah), Ahlan Wau (Camat Fanayama, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kecamatan Fanayama, Aminuddin Siregar (Kepala BPN Nias Selatan).

Kemudian Firman Adil Dachi (adik kandung Bupati Nias Selatan) dan Susy Marlina Duha sebagai pihak swasta dan pemilik tanah. Si’ado Zai (Kepala Badan Kepagawaian Daerah/BKD selaku Ketua tim penaksir harga Kabupaten Nias Selatan), Sugianto (Kepala Seksi BPN, selaku Sekretaris Penaksir Harga dan sudah meninggal beberapa waktu lalu), Ikhtiar Duha (Kepala Bappeda), Yockie AK Duha (Staf BPK2D), dan Abdril Samosir selaku anggota tim penaksir harga (salah seorang anggota staf Pemkab Nisel). [ARA]

 

Related posts