Kades Orahili: Dana PNPM dan DPDK Tepat Sasaran

SIROMBU, NBC — Kepala Desa Orahili Markus Daeli membantah tuduhan warga dugaan penyalahgunaan dana pengembangan desa/kelurahan (DPDK) dan dana PNPM-Mandiri sejak tahun 2011 hingga 2014. Markus mengatakan, dana tersebut telah digunakan sesuai program yang telah disepakati pada musyawarah desa. (Baca: Diduga Salahgunakan DPDK, Kades Orahili Dilaporkan Warga)

“Penggunaan DPDK telah digunakan pada sasarannya, sesuai dengan yang disepakati pada musyawarah Desa Orahili, dan juga pelaksanaan pembangunan fisik pemanfaatan dana PNPM-Mandiri telah terlaksana sesuai fakta yang ada dilapangan. Maka terkait laporan warga atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan tersebut tidak benar, karena fisiknya ada sesuai program yang telah ditentukan,” ujarnya kepada NBC, Jumat (30/1/2015) di balai pertemuan Desa Orahili, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.

Markus mengatakan, warga melaporkan penggunaan DPDK dan dana PNPM-Mandiri ini, karena kurang memahami arah penggunaan dana bantuan tersebut. Selain itu menurut Markus, juga disebabkan ketidaksukaan warga atas pemilihan pengurus PNPM-Mandiri dan penangkatan pengurus BPD dan sekretaris desa.

Dijelaskan Markus, dari beberapa laporan warga terkait penggunaan DPD/K mulai tahun 2011 sampai 2014, ada beberapa program yang telah terealisasi seperti pembangunan balai desa darurat, pembangunan gudang penampungan air bersih serta penyediaan alat-alat untuk pembangunan sarana air ari sumber mata air Sungai Mofafa yang diperkirakan sekitar 650 meter, dan pembangunan dwuiker plan.

Sedangkan pada pemilihan pengurus kegiatan PNPM-Mandiri tahun 2012 telah melalui prosedur, sehingga orang-orang yang terpilih, dipilih berdasarkan musyawarah Desa Orahili. Sementara pengangkatan aparat desa, pemilihan pengurus BPD, dan sekretaris desa juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui rapat desa.

Tidak Tegas

NBC yang mengonfirmasi hal ini kepada Bupati Nias Barat Adrianus Aroziduhu Gulö, tidak memberikan jawaban yang tegas. “Sesui komitmen Pemkab Nias Barat yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), setiap pelanggaran hukum yang telah terbukti harus ditindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelanggaran yang menyangkut unsur pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. “Masyarakat maupun aparat pemerintah diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridornya masing-masing,” ungkapnya singkat. [AMI]

Related posts