ANGGARAN

Ini Dinas yang Tidak Menyerap Anggaran 100 Persen di Nias Utara

Pembangunan Kantor Bupati Nias Utara yang masih terbengkalai dan pada 2014 gagal tender, Rabu (25/2/2015). | Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

Pembangunan Kantor Bupati Nias Utara yang masih terbengkalai dan pada 2014 gagal tender, Rabu (25/2/2015). | Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

LOTU, NBC – Sebanyak 10 dinas di Kabupaten Nias Utara tidak bisa menyerap dana APBD 2014 dan akibatnya Rp 83 miliar dari 502 miliar anggaran seluruhnya dikembalikan ke kas daerah. Penggunaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang terlambat di Nias Utara disebutkan menjadi salah satu faktor penghambat penyerapan anggaran tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nias Utara Bazatulö Zebua kepada NBC di ruang kerjanya di Lotu, Rabu (25/2/2015).

“Setiap tahun ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) di Nias Utara. Tahun 2014, dinas yang tidak menyerap anggaran sampai 90 persen sebanyak 10 dinas. APBD 2014 tidak terserap sebesar Rp 83 miliar dari Rp 502 miliar. Anggaran itu kembali ke kas daerah dan kegiatannya dilanjutkan pada 2015,” ujarnya. (Baca: Rp 83 Miliar APBD 2014 Nias Utara Tidak Terserap)

Menurut dia, dinas yang tidak menyerap anggaran sampai 90 persen meliputi Dinas Pekerjaan Umum (PU) hanya 83 persen. Dinas Kesehatan (43 persen), Dinas Pertanian (74 persen), Dinas Pendidikan (86 persen), Dinas Perhubungan (76 persen), Dinas Kelautan (85 persen), Kantor Lingkungan Hidup (83 persen), Kantor KB (79 persen), Inspektorat (79 persen), dan Badan Kepegawaian Daerah (66 persen).

Menurut Bazatulö, tidak terserapnya anggaran itu karena berbagai faktor. Di Dinas PU, misalnya, gagal melakukan tender, di BKD anggaran gaji CPNS K-II tidak tersalurkan karena, para CPNS itu baru menerima SK pada Februari 2015.

Beberapa hari sebelumnya, Kepala Dinas PU Nias Utara Onahia Telaumbanua membenarkan bahwa dinas yang dikelolanya tidak menyerap anggaran 100 persen. “Dari Rp 121 miliar, baru terealisasi 83,06 persen,” kata Onahia.

Tidak terserapnya 100 persen, menurut dia, karena masyarakat tidak sepenuhnya menerima program pembangunan. Selain itu terlambatnya penggunaan LPSE Nias Utara. [NDH]

Related posts