PENEGAKAN HUKUM

Erwinus Laia dan Induk Laia Aktif Kembali Jadi PNS

Erwinus Laia saat datang ke Komnas HAM di Jakarta, Desember 2013. | Foto: Dokumen pribadi

Erwinus Laia saat datang ke Komnas HAM di Jakarta, Desember 2013. | Foto: Dokumen pribadi

TELUKDALAM, NBC – Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi akhirnya mengaktifkan dua pegawai negeri sipil yang telah dinonaktifkannya, yaitu Erwinus Laia dan Induk Laia. Mereka diaktifkan berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg) yang memenangkan mereka. Status mereka sebagai PNS dipulihkan dan hak-hak mereka diberikan sesuai dengan aturan.

Hal ini disampaikan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi saat ditemui NBC di Pendopo Jalan Pancasila Nomor 1, Kelurahan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Jumat (6/2/2015).

“Mereka diaktifkan berdasarkan amar putusan PTTUN dan Bapeg yang dimenangkan oleh mereka berdua. Mereka akan dipulihkan sebagai pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dan apa yang menjadi hak-hak mereka akan diberikan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Idealisman.

Induk Laia | Foto: Dokumen pribadi

Induk Laia | Foto: Dokumen pribadi

Dijelaskan Idealisman, dirinya menonaktifkan Erwinus dan Induk Laia pada 2012 dan mereka pun langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mereka kalah. Erwinus dan Induk pun naik banding dan diputuskan menang ke PTTUN Medan. Idealisman tidak melakukan banding atau kasasi lagi.

“Pada saat mereka memenangi gugatan, sesuai putusan PTTUN, saya diperintahkan sebagai pemerintah untuk mengaktifkan mereka kembali sebagai PNS dan Bepeg memerintahkan untuk membayarkan hak-hak mereka sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Selain itu, Idealisman mengatakan bahwa mereka juga tidak akan tertutup kemungkinan dikembalikan di jabatan seperti semula. Untuk saat ini mereka ditempatkan di bagian umum sekretariat daerah Nias Selatan.

Kronologi

Proses panjang dilalui oleh dua PNS ini. Mereka terus berjuang memperoleh hak-hak mereka, termasuk dengan meminta bantuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dari data yang dikumpulkan NBC, berikut kronologi terjadinya kasus penonaktifan kedua PNS ini.

  • September 2011 Erwinus dinonjobkan dari Kepala Bagian Humas menjadi anggota staf kantor Camat Pulau-Pulau Batu. Induk Laia dari Kepala Bagian Kurikulum Dinas Pendidikan Nias Selatan.
  • September 2011 – Erwinus dan Induk Laia mendaftarkan gugatan pemberhentian dari jabatan ke PTUN dan dinyatakan kalah.
  • Oktober 2011  – Erwinus dan Induk Laia naik banding ke PTTUN.
  • 25 Juni 2012  – SK pemecatan dikeluarkan oleh Bupati dan baru diterima 3 September 2012.
  • 2 Juli 2012 – PTTUN memenangkan Erwinus dan Induk Laia
  • September 2012 – Keputusanbandin yang memenangkan Erwinus dan Induk Laia justru berbuah pemecatan dari PNS oleh bupati.
  • Oktober 2012 – Induk Laia dipecat.
  • November 2012 – Erwinus dan Induk Laia sudah tidak terima gaji lagi.
  • Desember 2013 – Erwinus dan Induk Laia melapor ke Komnas HAM.
  • 26 Agustus  2014 – Komnas HAM meminta Kepala BKN dan Gubsu untuk memerintahkan Bupati Nias Selatan agar menaati ketentuan hukum yang berlaku dan mengembalikan hak-hak Erwinus Laia dan Induk Laia.
  • 26 Agustus 2014 – Komnas HAM meminta Bupati Nias Selatan memberikan penjelasan belum menaati putusan dan Bapeg serta meminta Bupati segera menindaklanjuti putusan PTTUN dan Bapeg untuk memulihkan status kepegawaian Erwinus Laia dan Indoek Laia.
  • 2 Februari 2015 – Aktif kembali menjadi PNS menjadi anggota staf di Sekretariat Daerah.

Jadi Pembelajaran

Apa yang dialami oleh Erwinus dan Induk Laia diharapkan menjadi pembelajaran. Hal itu juga diakui oleh Idealisman Dachi. “Kejadian ini merupakan suatu pembelanjaran bagi kami. Ini memiliki hikmat bagi saya secara pribadi. Kritik selama ini merupakan sesuatu yang berharga untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Saya berharap dengan aktifnya Erwinus Laia dan Induk Laia sebagai PNS untuk dapat menjalankan tugas dengan baik,” kata Idealisman

Untuk diketahui, keputusan PTTUN tidak langsung dieksekusi oleh Bupati Nias Selatan. (Baca:  Bupati Nias Selatan Dinilai Abaikan Rekomendasi Komnas HAM). Baru pada 2 Februari 2015 keputusan itu dilaksanakan.

Baik Erwinus maupun Induk mengaku senang hak-hak mereka telah dikembalikan. “Ini perjuangan panjang untuk memperoleh keadilan. Hukum kita tempatkan di atas segalanya. Kita tidak perlu eforia. Ucapan syukur sederhana saja kepada Tuhan. Terima kasih dukungan para sahabat selama ini,” ujarnya.

Selama perjuangan memperoleh hak-haknya, Erwinus sempat dinobatkan oleh majalah Tempo sebagai Tokoh Pilihan Tempo 2013. Bersama 7 lainnya di seluruh Indonesia dinobatkan sebagai tokoh antikorupsi.  (Baca: Pulau Nias Butuhkan Pembocor Pemberani[HER]

 

Related posts