ALOKASI DANA DESA

DPRD Nias Barat Bantah Rumor Terlibat Penggagalan ADD

Khenoki Waruwu sedang menyampaikan pernyataannya. | Foto: Aminudin Hia

Khenoki Waruwu (kedua dari kanan) saat menyampaikan pernyataannya. | Foto: Aminudin Hia

LAHÖMI, NBC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat membantah rumor yang beredar dalam masyarakat bahwa tertundanya pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015 karena DPRD. Menurut Pemkab Nias Barat, diperlukan persiapan yang matang serta penguatan kelembagaan desa terlebih dahulu sebelum ADD dijalankan pada 2016.

“Kami membantah tuduhan yang dialamatkan kepada DPRD  Nias Barat tentang rumor yang beredar di masyarakat bahwa tertundanya pelaksanaan ADD akibat DPRD tidak menyetujui atau berusaha menghalang-halangi pelaksanaan program tersebut. Semua itu tidak benar,” ujar Khenoki Waruwu, anggota DPRD Nias Barat, pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Lahömi, di ruang balai pertemuan Kantor Camat Lahömi di Sitölubanua, pekan lalu.

“Di tempat ini kami sampaikan, rumor yang beredar itu hanya mengambinghitamkan lembaga DPRD Nias Barat  dan kami tidak menuduh pihak lain sebagai  sumber informasi ini. Ya, ini rumor yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Khenoki menuturkan, “Lembaga DPRD Nias Barat sangat mendukung adanya ADD sebab program seperti ini sangat menyentuh pelaksanaan program pedesaan yang lagi belum tersentuh pembangunan. Memang itu DPRD bersinergi menyampaikan keluhan masyarakat sebagai corong aspirasi sesuai dengan tugas dan fungsinya (tupoksi),” ujarnya.

Kurang Persiapan

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Zemi Gulö menjelaskan, penyebab tertundanya pelaksanaan ADD tahun 2015 ini karena Kabupaten Nias Barat belum ada persiapan serta teknis  pemakaian.

“Benar, kita (Nias Barat) belum ada persiapan serta teknis pemakaian sebab ada syarat syarat juknisnya. Karena itu, bukan lembaga DPRD serta Pemerintah Nias Barat yang tidak menyetujui dan melaksanakan program tersebut. Kita harus punya persiapan dalam melaksanakan ADD ini,” ujarnya.

Sekadar diketahui, “Saya juga menyampaikan isu trategis tentang ADD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Tahun Anggaran 2016 ke depan akan dilaksanakan ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Barat,” ujar Zemi.

Berkenaan hal tersebut, kata Zemi, pada 2015 ini akan dilaksanakan penguatan kelembagaan desa melalui bimbingan teknis pengadaan dokumen perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan sekaligus penyusunan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Ia berharap, kepada aparatur pemerintah desa untuk dapat mengikutinya guna mempersiapkan diri dalam pengelolaan dana desa tersebut,” ujarnya. [AMI]

Jika ingin mendalami UU No 6/2014 tentang Desa bisa diunduh di sini  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Format PDF) (53 downloads) .

 

Related posts