HAK PNS

Dana Tambahan Penghasilan Guru 2014 Belum Dibagikan di Nias Utara

Kantor Badan pengelola Keuangan dan Aset Darah (BPKAD) Kabupaten Nias Utara di Lotu. Rabu (25/2/2015). Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

Kantor Badan pengelola Keuangan dan Aset Darah (BPKAD) Kabupaten Nias Utara di Lotu. Rabu (25/2/2015). Foto NBC/Onlyhu Ndraha.

LOTU, NBC – Dana tambahan penghasilan (DTP) guru tahun 2014 di Kabupaten Nias Utara belum dibagikan. Besar DTP teersebut senilai Rp 1 miliar. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Nias Utara tengah menunggu pengajuan pencairan dari Dinas Pendidikan.

Beberapa guru PNS yang belum menerima sertifikasi mengatakan kepada NBC, dana yang besarnya Rp 250.000 setiap bulan setiap satu orang itu sampai sekarang belum mereka terima dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

“Kami sudah bosan dengan janji Dinas Pendidikan. Terakhir, mereka janjikan Desember 2014 akan dicairkan, tetapi sampai akhir Februari 2014 ini belum kunjung kami terima,” ujar PNS yang meminta identitasnya dirahasikan.

Menurut dia, dalam setahun dia harusnya terima sebesar Rp 3.000.000. Uang sebesar itu cukup menopang pembiayaan keluarganya sebagai guru yang belum menerima sertifikasi. “Selama ini kami memintanya tak ada bedanya dengan pengemis,” ujarnya.

Narasumber lainnya mengatakan kepada NBC, pertengahan Januari 2015 ketika dia menanyakan status uang itu kepada Dinas Pendidikan dan BPKAD selalu dijanjikan sebentar lagi akan dibagikan.

“BPKAD mengatakan tidak cair karena Dinas Pendidikan belum mengajukan pencairan. Dikatakan Dinas Pendidikan katanya sudah diajukan. Entah mana yang benar di antara mereka,” ujar PNS itu.

Berbagai spekulasi dan rumor berkembang di kalangan para guru di Nias Utara. Mereka menduga sepertinya Dinas Pendidikan dan BPKAD menarik terlebih dahulu uang tersebut lalu medepositokan untuk kepentingan pribadi. Setelah itu baru dibagikan kepada PNS. “Jangan-jangan didepositokan dulu uangnya,” ujar salah seorang narasumber NBC.

“Jika tidak ada apa-apa, mengapa hak kami tidak segera dibayarkan. Itu kan hak kami. Kami selalu dipingpong selama ini setiap kali mempertanyakan. Lalu, apa lagi alasan dari para pejabat itu. Mohon teman-teman media mengusut inilah. Kasihan kami. Coba bayangkan uang itu jika digunakan untuk kepentingan pribadi. Mohon kepada Bupati Nias Utara untuk segera menindak tegas pihak-pihak yang ‘bermain’ di atas penderitaan orang lain ini,” ujar narasumber NBC.

Kepala BPKAD Nias Utara Bazatulö Zebua membenarkan bahwa DPT itu belum diterima oleh guru. Kendalanya sampai sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara belum mengajukan pencairan.

Kata Bazatulö, uang itu sebesar Rp 1 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat dan baru dikirim ke rekening daerah Kabupaten Nias Utara pertengahan Desember 2014 yang lalu.

“Baru dikirim Desember 2014 setelah penetapan APBDP. Jika Dinas Pendidikan segera mengirim pengajuan pengiriman pasti dikirim awal bulan Maret ini,” ujar Bazatulo di ruang kerjanya kepada NBC, Rabu (25/2/2015).

Dari data yang diperoleh NBC, besaran DPT guru Nias Utara 2014 sebesar Rp 1.113.000.000, Nias Barat Rp 693.000.000, Nias Selatan Rp 3.669.000.000, Kabupaten Nias Rp 1.356.000.000, serta Kota Gunungsitoli Rp 1.623.000.000. Pemberian DPT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 76/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, NBC belum berhasil mengonfirmasikan kasus ini kepada Dinas Pendidikan Nias Utara.[NDH]

Related posts