PILKADA

Asisten I Pemprovsu: Jangan Ada Kekacauan dan Pemungutan Ulang di Nias Selatan

Ketua KPU Nias Selatan Sumangeli Mendrofa bersama Sekretaris KPU Nias Selatan Yarmansyah Telaumbanua usai pertemuan dengan 23 KPU kabupaten kota di Pemprovsu

Ketua KPU Nias Selatan Sumangeli Mendrofa bersama Sekretaris KPU Nias Selatan Yarmansyah Telaumbanua seusai pertemuan dengan 23 KPU kabupaten/kota di Pemprovsu, Selasa (24/2/2015). | Foto: NBC

MEDAN, NBC — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengimbau 23 kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Nias Selatan, yang akan melaksanakan pilkada serentak pada Desember 2015 dapat menjalankan tugas dengan baik dan berharap pilkada berjalan dengan baik.

“(Untuk Nias Selatan) Jangan ada kekacauan, jangan ada yang kurang pas. Harapan kita, jangan sampai ada lagi pengulangan pemungutan suara di beberapa TPS. Makanya, di poin kelima kami mengharapkan mereka melakukan rapat koordinasi di kabupaten/kota sehingga penanganan dan pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprovsu Hasiholan Silaen kepada NBC, Selasa (24/2/2015), seusai memberikan sambutan dalam pertemuan 23 KPU di gedung Pemprovsu.

Dalam pertemuan tersebut, Hasiholan kembali menjelaskan hal yang sudah diputuskan pemerintah pusat bahwa pada Desember mendatang ada pilkada serentak yang akan dilakukan di 23 kabupaten/kota di Sumut yang sudah habis masa jabatannya pada 2015 dan 2016.

“Kami menyampaikan dalam menyikapi pelaksanaan pilkada dan penganggaran pelaksanaan pemilu. Namun, memang ada kabupaten/kota yang sudah menganggarkan dan ada yang belum. Untuk itu, kami meminta agar ini benar-benar dipersiapkan. Tetapi, penganggaran itu harus sesuai dengan ketentuan,” ujar Hasiholan.

Selain itu, ia juga mengatakan, KPU kabupaten/kota agar dapat memverifikasi data penduduk dan data pemilih di wilayah masing-masing.

“Kemudian, kami sampaikan, ini kan belum tuntas (soal) regulasi dari pusat. Makanya, kabupaten/kota dan semua yang terkait, baik di jajaran pemda maupun KPU dan semua yang terkait dalam pilkada, dapat mengikuti petunjuk dan regulasi ketentuan yang mengatur. Kemudian, masalah pelantikan, kami tetap mengikuti dan memonitor petunjuk dari pusat,” ungkapnya lagi.

Terakhir, lanjutnya, dengan selesainya rapat di Pemprovsu, setiap kabupaten/kota diharapkan melakukan rapat kembali yang diikuti semua pihak yang terkait dalam pilkada.

“Dengan begitu, harapan kami, penanganan dan pelaksanaan pilkada pada bulan Desember dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Membahas Kesiapan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Ketua KPU Nias Selatan Sumangeli Mendrofa menyebutkan, pertemuan ini dilakukan untuk membahas kesiapan pemerintah daerah dalam penyiapan anggaran.

“Jadi, tindak lanjutnya akan dilakukan pertemuan di daerah masing-masing. Semua juga masih menunggu keputusan menteri tentang pelaksanaan pemilu. Jadi, keputusannya, 23 kabupaten/kota itu akan melaksanakan pilkada serentak pada Desember 2015,” ungkapnya, didampingi Sekretaris KPU Nias Selatan Yarmansyah Telaumbanua.

Menurut dia, sebelum undang-undang ini berlaku, mereka menganggarkan dana untuk pilkada selama dua putaran.

“Jadi, kami masih mengusulkan karena ini masih rencana sekitar Rp 47 miliar dalam pilkada ini. Namun, kami di KPU Nias Selatan akan merevisi kembali. Sebab, Rp 47 miliar itu sudah termasuk putaran kedua. Tetapi, sekarang sebesar Rp 40 miliar lebih untuk sekali putaran saja,” ujarnya.

Pertemuan ini, katanya, dilakukan untuk menyatukan persepsi mengenai pilkada serentak, termasuk soal penganggaran.

“Sebab, hingga saat ini, APBD Nias Selatan belum juga disahkan. Namun, Pak Sekda (Nias Selatan) akan memasukkannya ke dalam anggaran. Itu tadi pernyataan Pak Sekda di hadapan peserta rapat,” ucapnya.

Menurut dia, meski anggaran belum tersedia, KPU Nias Selatan menyatakan siap melaksanakan pilkada pada Desember mendatang.

Untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya berbagai kecurangan di lapangan seputar pilkada, Sumangeli menyebutkan, pihaknya akan melakukan pendataan ulang dari rumah ke rumah warga guna memverifikasi data pemilih.

“Kami sudah melakukan konsolidasi internal. Memastikan semua personel bekerja secara maksimal, termasuk soal perekrutan. Jadi, artinya, dalam hal pemutakhiran data di lapangan, ini akan dipastikan bahwa personel yang direkrut akan melakukan pemutakhiran dari rumah ke rumah. Jadi, personel-personel yang kami angkat nanti dipastikan melakukan pemutakhiran data itu secara benar. Ini kami koordinasikan juga ke Disdukcapil, mana data yang sebenarnya,” ujarnya lagi.

Ia juga meminta semua pihak, baik parpol maupun calon yang terlibat dalam pilkada, mengawasi pelaksanaan pilkada ini.

“Jadi, persoalan yang pernah terjadi di Nias Selatan kita harapkan tidak terjadi lagi. Itu harapan kita. Tentu ini harus bekerja sama dengan semua pihak. Kami dari komisioner KPU Nias Selatan akan melakukan perbaikan ini semua. Cukup 2004, 2009, dan 2014 saja yang bermasalah. Jadi, kami akan memperbaiki sistem, orang-orangnya juga, dan tata pelaksanaannya di lapangan,” tuturnya.

Mengenai tanggal kepastian pelaksanaan pilkada, pihaknya akan menunggu keputusan peraturan KPU.

“Itu nanti akan ada tahapan-tahapannya, termasuk tanggal pelaksanaan pilkada ini. Kami pun masih menunggu,” ujarnya. [ARA]

Related posts