APBD NIAS UTARA

Anggaran Tidak Terserap, Pemkab Nias Utara Dikecam

Jalan menuju Kecamatan Namohalu Esiwa rusak parah. Masyarat berpendapat seanddainya sisa anggaran APBD 2014 Rp 83 miliar dari Rp 502 miliar dapat dialokasikan untuk membangun infraktruktur jalan, ketelisoliran cepat teratasi. (3/2/2015). Foto NBC/Onlyhu Ndraha

Jalan menuju Kecamatan Namohalu Esiwa rusak parah, Selasa (3/2/2015). Masyarat berpendapat, seandainya sisa anggaran APBD 2014 sebesar Rp 83 miliar dari total Rp 502 miliar dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan, keterisolasian dapat cepat teratasi. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha

LOTU, NBC – Karena tidak terserapnya APBD Nias Utara 2014 sebesar 100 persen, sebagaimana diberitakan NBC sebelumnya, sejumlah masyarakat mengecam Pemerintah Kabupaten Nias Utara di media sosial. Dari APBD senilai Rp 502 miliar, tersisa Rp 83 miliar. NBC masih menunggu kesediaan Bupati Nias Utara menjawab semua saran dan kritik masayrakat.

Sepereti dikatakan Direktur Yayasan Samaeri Alexander Zai, ketidakmampuan Pemkab Nias Utara menyerap anggaran sama seperti “anak balita” yang kelaparan, ketika diberi makan oleh orangtuanya, bukannya dimakan, malah dimuntahkan. Semestinya pimpinan daerah perlu mencermati, menyelidiki, merefleksi, dan mengevaluasi kemungkinan pejabat memiliki penyakit akut. Buktinya, tiga tahun berturut-turut mendapat opini disclaimer dari BPK. (Baca: Rp 83 Miliar APBD 2014 Nias Utara Tidak Terserap)

Sementara Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Ottorius Harefa menilai ketidakmampuan pemerintah daerah menyerap APBD disebabkan berbagai faktor, seperti lemahnya kemampuan SKPD merancang dan menjalankan programnya, juga metode dan mekanisme pengawasan DPRD yang kurang baik. Kemungkinan Kabupaten Nias Utara mengalami hal itu.

Menurut Ya’aman Harefa Yarman, salah seorang warga yang mengkritik, anggaran Rp 83 miliar tidak terserap, kepala dinas dan kepala daerahnya sama-sama bodoh. Hal yang lucu ketika anggaran ke luar daerah dapat dikelola dengan baik, sementara pembangunan jalan demi peningkatan kesejahteraan rakyat nihil.

Bahkan, Laia Fauji berpendapat, pejabat di daerah hanya memikirkan perutnya sendiri.

Adapun Oscar Laia mengatakan luar biasa, sisa dana Rp 83 miliar dapat digunakan untuk mengaspal jalan sepanjang lebih dari 50 kilometer sehingga dapat memacu pembangunan di segala bidang, termasuk bidang pariwisata. Semua bergantung pada kebijakan pimpinan ddaerah.

Sementara Septinus Zebua berpendapat, ini merupakan indikator kemajuan otonomi daerah baru.

Ivolala Ndruru Sh juga menilai, pejabat hanya sebagai pekerja, bukan manajer, sehingga tidak mempunyai kretivitas, tetapi hanya menikmati jabatan dan fasilitas yang diberikan kepadanya. Makanya mereka tidak berani mengambil risiko. Hal ini disetujui Bazisokhi Hulu.

Lius Nazara mengatakan, bagaimana dana bisa terserap, pejabat mondar-mandir naik pesawat untuk semakin pintar dan sibuk. Akhirnya program terbengkalai.

Kemudian, Luthersun Fanolo Telaumbanua menyebutkan, kesalahan terletak pada saat penyusunan RAPBD yang asal-asalan tanpa perencanaan matang.

Otomosi Zalukhu mengatakan terletak pada kemampuan Bupati Nias Utara Edward Zega mengelola sistem birokrasi dan juga tidak adanya niat untuk membangun.

Pak Vanie Zega menulis, saat sebagian daerah kekurangan dana pembangunan, di sini uang yang tersedia tidak dimanfaatkan. Lalu, apa yang kita harapkan lagi? Indikasi apa ini? Mohon pencerahannya semua.

Mereka berharap, kritik dan saran yang mereka sampaikan dapat didengar dan dibaca oleh semua pejabat di Nias Utara, lalu segera mengambil solusi terbaik untuk mengelola APBD demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk diketahui, NBC telah meminta mewawancarai Bupati Nias Utara Edward Zega melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Nias Utara Notianus Telaumbanua untuk menyampaikan saran dan kritik masyarakt itu, sekaligus tanggapan pemerintah. Namun, Bupati masih berada di luar daerah.

“Sabar, beliau masih di luar daerah, menunggu petunjuk beliau,” jawab Notianus. [NDH]

Related posts