WILAYAH PEMERINTAHAN

5 Desa di Kecamatan Lölöfitu Moi Kembali Jadi Wilayah Nias Barat

Adrianus Arozatulo Gulo | Foto:NBC/Iman Jaya Lase

Adrianus Arozatulo Gulo | Foto:NBC/Iman Jaya Lase

LAHOMI, NBC – Ditolaknya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara terkait status 5 desa di Kecamatan Lölöfitu Moi yang dimohonkan oleh lembaga DPRD Kabupaten Nias pada 25 Juni 2014 kini ke-5 desa tersebut secara otomatis kembali menjadi cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat dan menjadi bagian dari Kabupaten Nias Barat lagi.

Bupati Nias Barat Adrianus Aroziduhu Gulö yang dikonfirmasi NBC, Rabu (25/2/2015), di kantor Bupati Nias Barat, mengatakan, MK sudah menolak gugatan atau uji materi (yudicial review) UU No 46/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat yang diajukan oleh lembaga DPRD Kabupaten Nias. Otomatis, kata Adrianus, 5 desa di Kecamatan Lölöfitu Moi adalah bagian dari Kabupaten Nias Barat. Adapun nama ke-5 desa tersebut yaitu Desa Ehosakhozi, Desa Onombongi, Desa Awela, Desa Lölöfaӧsӧ, dan Desa orahili Idanoi.

“Ke-5 desa tersebut di Kecamatan Lölöfitu Moi merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Nias Barat berdasarkan UU No 46/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat yang terdiri dari 8 kecamatan dan 110 desa. Jadi, setelah gugatan tersebut ditolah oleh MK, dengan sendirinya 5 desa tersebut menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Nias Barat,” ujar Adrianus.

Sesungguhnya 5 desa tersebut, kata Adrianus, adalah merupakan bagian dari Nias Barat. Bahkan, pada Pileg tahun 2009, anggota DPRD asal daerah pemilihan desa tersebut masuk ke Nias Barat, sampai pada pilkada masih memilih di Nias Barat. “Hanya karena letak geografis yang agak jauh sehingga sebagian masyarakat desa itu memilih untuk bergabung di Kabupaten Nias,” ujarnya.

Dijelaskan Adrianus, sebelumnya, pembangunan di 5 desa tersebut tetap dialokasikan hingga 2013. Namun, setelah masyarakat desa tersebut menyatakan dirinya bergabung di Kabupaten Nias, program pembangunan tidak lagi dialokasikan di daerah itu. (Baca: 5 Desa di Nias Barat Bergabung di Kabupaten Nias)

“Tapi, sekarang karena sudah disahkan kembali oleh MK bahwa status 5 desa tersebut kembali berdasarkan UU No 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat, ke depan program pembangunan akan dialokasikan kembali di daerah itu, bahkan pada pilkada ke depan diharapkan tetap bergabung di Nias Barat jika KPU telah melakukan pendataan sebagai pemilih di Nias Barat,” ujarnya.

Permohonan uji materi terhadap UU No 46/2008 itu diajukan oleh DPRD Nias atas nama Wa’önaso Waruwu selaku Ketua DPRD Nias, Aluizaro Telaumbanua selaku Wakil Ketua DPRD Nias, Ronal Zai juga selaku Wakil Ketua DPRD Nias, yang diberikan kuasa kepada Faigi’asa Bawamenewi, [FIR]

Related posts