Menjadi Wakil Rakyat Itu Bukan untuk Cari ”Urakha”…

Oleh Fotarisman Zaluchu

Ilustrasi. | Sumber: http://garisbebas.com/

Ilustrasi. | Sumber: http://garisbebas.com/

NBC — Dalam sebuah pembicaraan pribadi dengan salah seorang kepala daerah di Pulau Nias, beberapa waktu lalu, saya secara khusus ingin memastikan sinyalemen mengenai adanya dana taktis dalam penetapan sebuah peraturan daerah oleh DPRD. Dan jawabannya, sebagaimana kita sebenarnya sama-sama tahu,”benar adanya”. Besarannya itu mencapai Rp 200 juta per perda. Terbuktilah apa yang pernah ”ditegur” secara lisan dalam khotbahnya oleh Pendeta T Ony Telaumbanua, Ephorus BNKP beberapa waktu lalu sebagaimana diberitakan NBC.

FotarusmanZa

Fotarisman Zaluchu

Tentu tidak perlu menanyakan siapa kepala daerah yang memberikan kesaksian tersebut kepada saya. Yang penting kita ketahui ternyata adalah bahwa wakil rakyat yang kita pilih di Pulau Nias—meski saya tidak memilih mereka secara langsung, tetapi karena saya putra Nias, saya berhak menyatakan demikian—ternyata berperilaku menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukannya. Bukannya bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka justu menggunakan kewenangannya di DPRD untuk meraup keuntungan.

Sinyalemen soal dana yang diinginkan oleh para wakil rakyat tersebut memang sejalan dengan fenomena yang mudah kita saksikan dari gaya hidup mereka. Saya berjumpa dengan salah seorang wakil rakyat di DPRD di Bandara Binaka dalam perjalanan pulang ke Medan.

Gaya sang wakil rakyat itu, maaf, amat jauh dari disebut sebagai wakil rakyat. Penampilannya amat wah, mewah, harum, dan perlente. Amat jauh dari kesan wakil rakyat yang diwakilinya, dimana kesehariannya “bergaul” dengan sawah berlumpur dan gitö hafea.

Saya juga pernah bertamu di rumah seorang wakil rakyat di Pulau Nias yang ternyata memiliki aset di Kota Medan. Luar biasa. Rumah itu cukup mewah dan tentunya cukup mahal untuk dimiliki “hanya” dengan gaji seorang wakil rakyat. Ia bolak-balik Medan-Nias untuk tetap bisa mengurus keluarganya. Di Nias, ia juga memiliki rumah lain, yang tentunya sama megahnya dengan rumahnya di Medan. Entah berapa banyak lagi asetnya.

Fenomena mencari tambahan penghasilan dengan cara memalak anggaran eksekutif bukan lagu baru. Itu adalah kejadian yang sering kita dengar, tetapi susah membuktikannya, kecuali ada yang bersuara. Penetapan sebuah perda dengan syarat uang siluman, sebenarnya hanyalah salah satu diantara kelakuan tidak etis wakil rakyat. Cara lain adalah dengan menggunakan kendaraan perusahaan tertentu untuk mendapatkan proyek dari kegiatan di dinas tertentu. Kendaraan perusahaan itu adalah milik mereka, yang kemudian digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dan atau pelaksanaan proyek pemerintah daerah, tetapi dijalankan atas nama orang lain.

Sesat Pikir

Memang harus diakui bahwa masih banyak orang beranggapan, menjadi anggota DPRD adalah sebuah keistimewaanyang luar biasa. Itu menandakan pikiran sempit. Padahal, sesungguhnya, jabatan sebagai wakil rakyat itu sarat amanah. Tidak ada kelebihan apapun, selain bahwa mereka yang menjadi anggota DPRD harus bertanggungjawab terhadap jabatan tersebut. Apalagi jika sudah kadung berjanji selama melakukan kampanye.

Penghasilan anggota DPRD di Pulau Nias tentunya jauh dari cukup karena berkisar pada angka belasan juta rupiah jika ditotal termasuk tunjangannya.*)

Jumlah yang sangat memadai sebenarnya. Itu jauh melebihi pendapatan para petani dan penderes karet di Pulau Nias yang kini entah berpendapatan berapa akibat terbantingnya harga karet di pasaran.

Ikan Asin | Foto: Dokumentasi Fotarisman Zaluchu

Ikan Asin | Foto: Dokumentasi Fotarisman Zaluchu

Kalau itu masih kurang dan masih mencari tambahan pendapatan lain, itu memang jelas-jelas cara berpikir keterlaluan. Masih banyak masyarakat Nias yang hanya hidup dari makan gi’a budu setiap harinya. Saya beruntung dapat mengambil menu harian salah seorang warga masyarakat di Nias, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dalam tulisan ini. Gambar tersebut saya ambil ketika seorang ibu rumah tangga sedang mempersiapkan hidangan makan malam mereka.

Menyaksikan hal tersebut, hati saya miris. Bagaimana mungkin masih ada yang mengaku sebagai wakil rakyat, tetapi hidupnya bermewah-mewah, sementara rakyat yang diwakilinya hidup menderita dan hanya makan ala kadarnya. Tidak jarang kita mendengar kasus gizi buruk melanda anak-anak di Pulau Nias. Jangan tanya mengapa? Salah satu sebabnya adalah karena dana untuk perbaikan gizi mereka telah melayang dan masuk kantong para wakil rakyat yang sesat pikir tadi.

Pesan Rakyat

Karena itu, masih belum terlalu lama mereka dilantik, kita perlu mengingatkan bahwa bicara uang seharusnya sudah cukuplah. Khusus untuk anggota DPRD di Pulau Nias “yang terhormat” itu janganlah mencari uang lagi dengan menekan eksekutif atau menyelenggarakan proyek yang ada di SKPD. Rasanya malu mendengar jika ada isu yang berkembang bahwa anggota-anggota DPRD memiliki bancakan di jajaran pemerintahan; ujung-ujungnya kemudian menjadi tersangka. Apa tidak malu menyaksikan keluarga disebut sebagai keluarga koruptor? Lagipula, apa tidak malu, di saat Pulau Nias sedang mengalami masa paceklik akibat harga karet sangat rendah dan komoditas tidak terbeli, malah menggunakan jabatan untuk memperkaya diri?

Kita mendorong supaya wakil rakyat di Pulau Nias benar-benar bekerja dengan baik. Tugas anggota DPRD adalah menunjukkan haknya dalam hal pengawasan, sekaligus menyampaikan kepada rakyat sejauh mana capaian pembangunan. Karena mewakili rakyat di setiap daerah pemilihan, seharusnya anggota DPRD bertanggungjawab atas daerah pemilihannya sendiri. Jangan datang ke kantor DPRD, kemudian hanya menjadi penganggur alias tidak mengerti apa-apa.

Jika perlu, belajarlah, mungkin kursuslah dalam bidang politik, pemerintahan, dan sosial, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdaya secara intelektual akan menyebabkan pikiran untuk mencari proyek menjadi terkendali.

Kita ingatkan, daripada sering-sering mengunjungi kantor pemerintah dan mencari-cari manatahu ada sesuatu yang bisa dijadikan obyekan, lebih baik wakil rakyat ini sesering mungkin berkomunikasi dengan konstituen. Tidak ada gunanya menjadi wakil rakyat jika rakyat yang diwakili pun tidak mengenalnya. Peringatan penting perlu disampaikan yaitu bahwa menjadi wakil rakyat adalah membangun hubungan yang dekat dengan rakyat. Jangan hanya ketika kampanye mendatangi rakyat. Jangan hanya memanfaatkan rakyat ketika membutuhkan kursi. Berjumpa dengan rakyat yang diwakilinya adalah kontrol sosial untuk mengerem hasrat mencari harta dan kemewahan serta memamerkan gaya hidup.

Pulau Nias memerlukan perubahan, sekaligus keteladanan. Dan itu kita harapkan bisa ditunjukkan oleh yang namanya wakil rakyat. Wakil Rakyat di Nias, bekerjalah. Jangan hanya mencari gurakha untuk diri sendiri. Kata urakha menurut Kamus Li Niha-Indonesia (Apolonius: 2011) diberi makna bagian yg di­te­ri­ma­kan, seperti daging babi, kepada seseorang pada saat hajatan atau pesta perkawinan. [Fotarisman Zaluchu, Kolumnis, Kandidat PhD dari University of Amsterdam, Netherlands, Sedang Meneliti di Pulau Nias]

*) Kalimat ini, oleh permintaan penulis telah diubah dari naskah sebelumnya.

 

Related posts