REVOLUSI MENTAL

Mental ”Ni Fodiŵo” Birokrasi Nias

Ilustrasi: pejabat bukan melayani malah dilayani oleh rakyatnya. | Sumber: https://aipumastex.wordpress.com

Ilustrasi: pejabat bukan melayani malah dilayani oleh rakyatnya. | Sumber: https://aipumastex.wordpress.com

Oleh Fotarisman Zaluchu

NBC — Menarik membaca permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN dan RB) yang meminta supaya aparatur negara tidak lagi bertindak seperti mentalitas priyayi. Mentalitas itu adalah imaji yang memandang diri sendiri sebagai kalangan terhormat, lebih tinggi dan karena itu ketika berhubungan dengan perannya sebagai birokrat justru menginginkan untuk dilayani daripada memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Mentalitas priyayi menyebabkan pelayanan pemerintahan menjadi macet dan bahkan berpotensi korupsi. Birokrasi yang hanya terbiasa dilayani tidak akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Mereka hanya menjadi pegawai, bukan pelayan. Dari sana kemudian muncul kehendak untuk menuntut masyarakat memberikan fasilitas (privilege) tertentu, termasuk uang. Benih korupsi pun muncul pada titik ini.

Ketika kita mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan suap-menyuap terhadap penyelenggara negara, kita bisa tahu juga alangkah mudahnya hal itu terjadi pada birokrat yang bermental priyayi. Mereka akan menggunakan kewenangannya untuk bukan saja kemudian dilayani, melainkan membangun pemikiran bahwa tanggung jawab yang dikelolanya adalah “area” kekuasaannya. Ia akan sesuka hati menggunakan uang negara untuk kepentingannya sendiri, keluarga, atau kelompoknya karena merasa bahwa ia “berhak” sebagai seorang birokrat. Itulah mental priyayi.

Sesungguhnya, kelompok priyayi tidak salah, karena hadir dalam sistem sosial masyarakat Jawa kala itu, tetapi yang salah jika kemudian mentalitas itu terus-menerus hadir, termasuk diaplikasikan secara salah kaprah dalam sistem birokrasi.

Dahulu, dalam sistem masyarakat Nias juga istilah yang hampir serupa pernah ada. Posisi tinggi dalam status sosial berada di tangan si’ulu. Sementara masyarakat kebanyakan disebut sebagai sato. Si’ulu menduduki posisi dengan sejumlah privilege, antara lain harta benda, keputusan penting dalam urusan sosial, termasuk budak. Si’ulu berhak menggunakan apa pun karena diposisikan seperti demikian. Berkebalikan dengan sato, yang hanya masyarakat kebanyakan, umumnya tidak punya akses terhadap apa pun, kecuali urusan bekerja di lahan-lahan produktif.

Setiap kali ada pesta, maka si’ulu selalu menerima penghormatan yang disebut sebagai urakha. Karena posisinya, mereka selalu dijamu (lafodiŵo) dengan makanan yang menggambarkan posisi terbaik dan tertinggi mereka, salah satunya dengan penyuguhan simbi. Maka tidak mengherankan jika kemudian dalam perkembangannya, setiap kali ada pesta pernikahan, pihak-pihak yang dianggap memiliki derajat tinggi, jika dijamu, disebut sebagai pihak yang ni fodiŵo. Ada semacam perbedaan perlakuan dibandingkan dengan pihak lain yang berbeda posisi. (Baca: “Simbi”, Tanda Penghormatan Tulus Orang Nias)

Dari sinilah kemudian kritik kita muncul, secara khusus perilaku birokrasi. Alih-alih menggunakan pekerjaannya untuk melayani masyarakat, mentalitas ni fodiŵo ini justru dipraktikkan dalam memberikan pelayanan sebagai birokrat di masyarakat Nias.

Banyak pejabat dan birokrasi yang seolah berpikir bahwa dirinya berada dalam sistem sosial tempat dirinya menduduki posisi yang paling tinggi dan paling terhormat.Karena itu, ia memiliki privilege yang lebih tidak terbatas dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Waktu kecil, saya pernah bertetangga dengan seorang camat. Arogansinya luar biasa. Setiap kali ia masuk ke desa, saya dengar dari masyarakat, waktu itu mengendarai mobil yang jelas amat langka saat itu, salah seorang warga berteriak-teriak mendahuluinya, sembari berkata, Miheta ami, itörö amada!”. Lalu dengan senyum seorang yang bermental ni fodiŵo, “sang Camat”, pun berlalu.

Sayangnya, perilaku seperti itu masih kita jumpai pada mereka yang memiliki “sedikit” posisi di birokrasi pemerintahan di Pulau Nias. Ada yang saya dengar ketika berjumpa dengannya, masyarakat sangat sulit. Ada saja alasan kesibukannya. Lalu ketika ia mengendarai kendaraan, pejabat tersebut seolah merasa paling penting dan paling harus didahulukan.

Sampai ke atas, para pejabat di Nias, termasuk pada bupati dan walikota di Pulau Nias, masyarakat selalu menganggap mereka sebagai kalangan tidak tersentuh. Penyakit mental ni fodiŵo ini kemudian menular pula pada anggota DPRD dan pejabat-pejabat kecil lainnya. Bukannya menerima masyarakat dengan ramah, mereka malah terkadang menjadikan keluhan masyarakat sebagai gangguan.

Coba Anda berkunjung ke kantor bupati atau wali kota di Pulau Nias. Anda ingin berjumpa dengan salah satu kepala daerah tersebut. Pasti Anda akan berurusan dengan prosedur yang sangat panjang dan melelahkan. Anda baru akan diterima jika Anda memiliki pertalian kepentingan dan atau keseriusan yang bisa mengganggu. Jika tidak, jangan harap. Mengapa? Karena Anda bukan siapa-siapa. Anda hanyalah sato. Pihak yang tak punya akses.

Karena itulah perilaku birokrasi kita di Nias, bukannya proaktif.Mereka malah membiarkan masyarakat terus-menerus berada dalam ketidakpastian masalah karena “yang di atas” belum berkenan memberikan keputusannya. Pejabat di bawah sering sekali menggunakan argumentasi “menunggu petunjuk pimpinan”, sementara  yang di atas terlalu lama memberikan respons.

Dalam mentalitas seperti ini, bisa diduga potensi korupsi terjadi secara masif di Pulau Nias, meski belum tentu semuanya terlihat. Mereka yang terbiasa dengan mentalitas ni fodiŵo pasti ingin selalu dilayani dan dijamu. Setiap kali ada investor, pastilah ada jamuan yang mereka akan terima, dalam arti kiasan. Jamuan itulah yang, misalnya, menjebak banyak pejabat termasuk di antaranya Gubernur Riau dan Bupati Bogor yang tersangkut kasus revisi alih fungsi hutan. Kepada mereka, ada “jamuan” suap bernilai miliaran rupiah, yang bukan tidak mungkin pula bisa terjadi dalam sistem sosial dikotomis, seperti di Pulau Nias.

Jika bukan karena dijamu, pengelolaan kegiatan sering menjadi jamuan tersendiri bagi para birokrasi bermental ni fodiŵo. Bukannya menggunakannya secara bertanggung jawab, malah kemudian menggunakan anggaran dan pengelolaan kegiatan yang ada di tangannya untuk memperkaya diri. Saya mendengar berita miring bahwa salah seorang pimpinan SKPD di Pulau Nias, misalnya, pernah mendatangi sebuah kampus di Medan untuk menanyakan kemungkinan kerja sama melaksanakan kegiatan di ranah kewenangannya, tetapi dengan gurakha yang terlebih dahulu telah dipotongnya.

Aksi potong-memotong anggaran karena mengganggap bahwa dirinya sendiri sebagai penanggung jawab harus menerima layanan yang lebih, porsi yang terbaik dan terbesar, telah menyebabkan banyak kegiatan pembangunan di Pulau Nias menjadi kupak-kapik dan hancur-hancuran. Itulah yang sedikit pernah menjadi bahan diskusi di ruang diskusi Kabar Dari Nias yang dikelola Nias Bangkit.

Pemotongan sistematis anggaran daerah, sejak pada level pembahasan yang melibatkan pejabat tertinggi SKPD, yaitu Sekretaris Daerah dan para mitranya di DPRD, kemudian diteruskan sampai ke level terbawah berupa anggaran dana taktis (DT) oleh para eselon III, telah menyebabkan “kue” pembangunan tidak terasa secara signifikan di Pulau Nias, meski pemekaran telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu

Mentalitas sebagai ni fodiŵo telah menyebabkan banyak pejabat tidak lagi malu-malu memperkaya diri. Banyak pejabat di Nias, saya dengar, memiliki harta berupa rumah di Medan dan di beberapa daerah.

Sungguh miris menyaksikannya, pada saat masih banyak masyarakat yang hanya bisa makan ubi rebus dan sayur dingin. Fenomena kehidupan masyarakat seperti ini saya saksikan sendiri di beberapa tempat di Pulau Nias yang tidak pernah dikunjungi oleh para pejabat di daerah Nias.

Memperkaya diri, kerabat, dan kelompok telah menghasilkan sebuah sistem sosial baru yang dimodifikasi ulang dari masa lalu. Maka tidak mengherankan jika seorang pejabat datang, ia dipandang dan disambut dengan begitu luar biasa. Ia diposisikan sebagai sosok yang terhormat dan berhak atas layanan terbaik.

Saya mendengar juga bahkan seorang pejabat harus duduk di kursi khusus seorang terhormat! Luar biasa. Dalam keadaan demikian, jangan bermimpi hadirnya seorang pejabat yang baik hati dan lurus hatinya. Mereka hanya akan berpikir, bagaimana memperoleh gurakha sebanyak-banyaknya.

Bagaimana mengikisnya?

Perlu waktu lama. Mengutip pendapat Bourdieu, mengikis kelompok yang sangat mendominasi ini, yaitu mereka yang bermental ni fodiŵo, “will  be  a  protracted  and multidimensional  process. All those who are committed to seeing its ultimate  eradication must both do the work  of  rehistoricization  and  attend  to  the myriad  possibilities for transformation across evolving social fields”. Perlu waktu yang panjang dan tidak mudah, supaya proses sosial yang ada di Pulau Nias tidak lagi seperti saat ini. Perlu rekayasa sosial. Perlu rekayasa mentalitas. Perlu revolusi mental! [Fotarisman Zaluchu, Kolumnis, Kandidat PhD dari University of Amsterdam, Netherlands, Sedang Meneliti di Pulau Nias]

Related posts