Kepsek di Nias Utara Keberatan Biaya Buku Kurikulum 2013

Kepala Sekolah SMP N 2 Namöhalu Esiwa Fakhöyösi Nduru menunjukkan buku Kurikulum 2013 yang baru tiba dari penyedia jasa | Foto:NBC/Onlyhu Ndraha

Kepala Sekolah SMP N 2 Namöhalu Esiwa Fakhöyösi Nduru menunjukkan buku Kurikulum 2013 yang baru tiba dari penyedia jasa | Foto:NBC/Onlyhu Ndraha

NAMOHALU ESIWA, NBC — Sejumlah kepala sekolah di Nias Utara kecewa dengan sistem pengadaan buku Kurikulum 2013 yang dibebani kepada sekolah. Setiap sekolah diwajibkan membayar biaya pengadaan buku tersebut dari Rp 8 juta hingga Rp 22 juta. Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara hal itu sudah sesuai ketentuan dari Kementrian Pendidikan.

Beberapa Kepala Sekolah yang dijumpai NBC merasa terkejut setelah mendapat buku dan diwajibkan membayar setiap buku pesanan. Hal ini disebabkan karena dana bantuan dari Kementrian Pendidikan dan batuan operasional sekolah (BOS) tidak menutupi seluruh biaya pengadaan buku. Sehingga, sisa biaya tersebut dibebankan kepada sekolah.

Seperti dikatakan Fakhöyösi Nduru, Kepala Sekolah SMP N 2 Namöhalu Esiwa di Desa Dahana kepada NBC di ruang kerjanya, Rabu (15/10/2014) bahwa semula buku kurikulum 2013 tersebut tidak mereka ketahui bila dibeli dari penyedia jasa PT Gelora Aksara Pratama.

“Penyedia buku PT Gelora Aksara Pratama. Setelah sampai di sekolah, melalui Dinas Pendidikan mengintruksikan bahwa buku yang sudah sampai wajib dibeli kepada penyedia jasa. Uangnya ditranfer melalui rekening penyedia jasa dengan nomor: 0510-01-000283-30-6 Bank BRI,” ujar Fakhöyösi.

Dijelaskan Fakhöyösi, sebelumnya tidak tahu bila pemesanan buku dari penyedia jasa harus dibeli, sehingga memesan sebanyak 968 buah dari beberapa mata pelajaran. “Setelah sampai, diminta biaya Rp 8.200.000. Lalu, di rekening sekolah Kementrian Pendidikan mengirim uang Rp 5 juta sebagai bantuan pengadaan biaya buku dimaksud. Menurut arahan Dinas Pendidikan Nias Utara, sisa pembayaran diambil dari dana BOS” kata Fakhöyösi mengherankan.

Menurut Fakhöyösi, harusnya pengadaan buku kurikulum 2013 ini ditanggung oleh Menteri Pendidikan. Jadinya dana BOS yang mereka terima tahun 2013 yang lalu Rp 21.477.500 sebagian diarahkan untuk melunasi sisa pengadaan buku. “Dengan adanya dana BOS, sisa biaya pengedaan buku Rp 3,2juta sudah kami transfer melalui rekening tadi.”

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang kepala sekolah lainnya yang enggan disebutkan namanya. “Saat rapat seminggu yang lalu di Dinas Pendidikan, Kabid POP Pak Tuhoaro Gea meminta semua kasek yang sudah menerima buku kurikulum 2013 supaya menyetor biaya pengadaan buku. Di sekolah saya diminta Rp 10 jutaan. Saya terkejut. Sebelumnya tidak pernah disosialisasikan. Saya masih belum menyetor ke rekening yang dituju. Uangnya darimana say aambil,” kata narasumber itu mengingat hasil rapat.

Semua narasumber NBC mengaku tertipu dan heran terkait pengadaan buku kurikulum 2013. Sementara pada buku kurikulum 2013 tertulis milik negara tidak diperjualbelikan. “Kan sudah tertulis pada buku, milik negara tidakdiperjualn belikan. Lalu mengapa sekarang baru ada biaya. Kebijakan darimana itu,” katanya sambil menunjuk tulisan itu.

Narasumber NBC mengatakan, jika hal ini terus terjadi, maka tahun depan kemungkinan sekolah di Nias Utara tidak lagi memesan buku. Pasalnya, biaya untuk itu tidak ada.

Biaya Dari Bansos

Di ruang kerjanya di Lotu, Kabid POP Tuhoaro Gea membenarkan bila pengadaan buku tersebut dibeli. Biayanya bersumber dari bansos yang dikirim Kementrian Pendidikan lewat rekening masing-masing sekolah dari tingkat SD – SMA/SMK dan kekurangannya diambil dari dana BOS.

“Biaya pengadaan buku itu merupakan keputusan dari pusat. Dinas Pendidikan Nias Utara tidak pernah meminta uang pengadaan buku. Buku yang sudah dipesan melalui masing-masing sekolah diantar lansung penyedia jasa PT Gelora Aksara Pratama. Uangnya juga ditransfer melalui rekening mereka,” tegas Tuhoaro.

Menurut dia, Dinas Pendidikan hanya bersifat administrasi. Sementara yang melakukan transaksi adalah penyedia jasa dengan sekolah. Diakuinya, bansos dari Kementrian telah diterima dalam jumlah yang bervariasi. Misalnya di SMP N 1 Afulu menerima Rp 22.681.166. Sementara buku yang dipesan sebanyak 2.637 buah.

“Setelah sekolah menerima buku. Penyedia jasa mengirim data ke Dinas Pendidikan bahwa masih ada sisa tanggungan beberapa sekolah yang belum dibayar dari kelebihan dana bansos. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan meminta kepada kepala sekolah agar segera melunasi dan menyetor melalui rekening. Setelah disetor, buktinya diserahkan kepada dinas. Jadi kami hanya bersifat mengetahui,” jelasnya.

Kata dia, dinas pendidikan tidak dapat membantu sekolah untuk menanggulangi kekurangan biaya pengadaan buku. “Kekurangna biaya pengadaan tidak bisa ditampung pada APBD, itu sudah di-cover di dana BOS. Kurikulum ini kita jalani sajalah,” pungkasnya. [NDH]

Related posts