DAERAH OTONOMI BARU

Jangan Lupakan PR Pasca-Pemekaran di Pulau Nias

Oleh Fotarisman Zaluchu 


Para kepala daerah di Nias ini jangan sampai melupakan tugas dan PR-nya untuk menyelesaikan tugasnya pasca-pemekaran. | Foto: NBC/Irwanto Hulu

Para kepala daerah di Nias ini jangan sampai melupakan tugas dan PR-nya untuk menyelesaikan tugasnya pasca-pemekaran. | Foto: NBC/Irwanto Hulu

NBC — Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (selanjutnya Provinsi Nias) akhirnya batal. DPR periode 2009-2014 membatalkan semua usulan pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) yang sedianya hendak disahkan di pengujung jabatan mereka. Sayangnya, kepentingan politik membuat rencana tersebut tidak direalisasikan.

Kita pantas kecewa. Psikologis positif dari masyarakat Nias setiap kali bicara soal Provinsi Nias sangat tinggi. Masyarakat amat menantikan pembentukan provinsi ini meski sebenarnya tidak tahu masa depan seperti apa yang akan terjadi. Banyak diskusi sudah dilakukan untuk memikirkan Provinsi Nias. Banyak tokoh sudah pula digadang-gadang untuk menjadi sosok-sosok yang akan mengurus cikal bakal Provinsi Nias itu.

Apa hendak dikata, proses politik memang memiliki dinamikanya sendiri. Kita harus menelan pil pahit karena angin surga yang sempat diembuskan kepada kita ternyata hanya angin palsu belaka. Lagi-lagi ini bukti bahwa konfigurasi politik tak selamanya paralel dengan realitas di lapangan. Apa pun alasannya, usulan DOB memang telah menjadi komoditas penting yang selalu jadi janji menjelang sebuah pemilihan umum. Itu fakta yang tidak bisa dibantah.

Kita harus menelan pil pahit karena angin surga yang sempat diembuskan kepada kita ternyata hanya angin palsu belaka. Lagi-lagi ini bukti bahwa konfigurasi politik tak selamanya paralel dengan realitas di lapangan.

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Pengorbanan kita terhadap usulan DOB sudah cukup besar. Panitia yang dibentuk telah bekerja dengan amat luar biasa. Bukan hanya administrasi, tetapi fulus juga sudah lumayan. Isu yang beredar mengenai dana pampasan untuk mengegolkan DOB ini sekitar Rp 1 miliar lebih per kabupaten/kota telah menunjukkan mahalnya upaya kita.

Panitia juga telah bolak-balik memenuhi undangan dan atau kunjungan lapangan para penentu keputusan. Belum lagi biaya yang digunakan oleh panitia serta alokasi dana untuk calon kantor gubernur yang jumlahnya tidak sedikit. Semuanya terempas dalam sekejap ketika kemudian DPR menyatakan menyerahkan usulan tersebut kepada DPR periode 2014-2019.

Akan tetapi, baiklah kita tidak perlu terlalu lama larut dalam kekecewaan. Ada pekerjaan besar yang penting untuk kita kerjakan, yaitu memantau pelaksanaan pembangunan di Pulau Nias. Daripada mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, mengapa energi kita tidak kita curahkan mencermati apa yang sedang terjadi di seluruh daerah pascapemekaran di Pulau Nias yang nantinya akan kita gunakan untuk mengalkulasikan animo kita membangun sebuah Provinsi Nias.

Kita ketahui bahwa saat ini Pulau Nias terdiri dari lima kabupaten/kota yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Kabupaten Nias Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias pada 2003, sementara Kabupaten Nias kemudian mekar lagi menjadi Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli pada 2008.

Saat ini, pemerintahan yang terbentuk hanya tinggal separuh jalan lagi karena masa jabatan Bupati Nias Selatan akan berakhir 12 April 2016, Bupati Nias berakhir 9 Juni 2016, Wali Kota Gunungsitoli berakhir 13 April 2016, sementara Bupati Nias Barat akan berakhir 14 April 2016 dan Bupati Nias Utara akan menjabat sampai 12 April 2016. Waktu itu mereka terpilih di tengah animo masyarakat yang begitu tinggi pascapemekaran massal yang dilakukan atas Kabupaten Nias pada 2008. Masyarakat mendukung para kepala daerah tersebut karena dianggap akan membawa angin perubahan dan janji-janji untuk memajukan setiap kabupaten/kota.

Apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu memang akan sama persis seandainya Provinsi Kepulauan Nias disahkan. Ada euforia masyarakat terhadap siapa pun yang menjadi pimpinan di provinsi baru tersebut karena dianggap akan memberikan masa depan yang lebih baik dan lebih indah.

Akan tetapi apa lacur. Kisah-kisah miring kita dengarkan datang dari ke-5 kabupaten/kota hasil pemekaran dan yang dimekarkan tersebut. Pemberitaan NBC berkali-kali menyebutkan kekecewaan masyarakat pada janji-janji pemimpin pascapemekaran. Bukannya menjadi lebih baik, kondisi yang seharusnya diharapkan menjanjikan malah tidak juga terjadi.

Saya mencermati dari pemberitaan NBC karena tidak berkesempatan untuk mendatangi langsung warga masyarakat. Salah satu pemberitaan yang menarik bagi saya adalah mengenai  APBD Nias Utara 2013 dimana BPK menolak memberikan opini. NBC (28/9/2014) memberikan detail “penyimpangan-penyimpangan” yang ditemukan di dalam Laporan Keuangan Kabupaten Nias Utara yang setelah kita cermati ternyata memang sangat mencengangkan. Isinya perjalanan dinas, kegiatan yang tidak beres dan kemungkinan mark-up yang sangat kentara. Belum lagi penggunaan anggaran yang terancam tidak terserap dengan baik dan kita khawatirkan akan sia-sia, misalnya di Dinas Pertanian (NBC, 22/9/2014). Apakah ini yang diinginkan oleh masyarakat ketika tadinya mendukung pemekaran? Jelas tidak.

Masih dari pemberitaan NBC, persoalan besar juga mendera Kabupaten Nias Barat. Alih-alih maju dan berjaya meski Bupati Nias Barat pernah berkata kepada saya dalam sebuah wawancara bahwa aset Nias Barat mulai dari minus sehingga sangat sulit bergerak, justru persoalan politik yang terus-menerus memanas menyebabkan banyak yang lebih penting menyangkut kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diselesaikan. Misalnya Ranperda Perubahan APBD 2014 yang sampai sekarang belum dibahas. Bupati dan DPRD lebih sering cakar-cakaran daripada mengurusi persoalan Nias Barat yang terancam digabungkan kembali karena profilnya tidak menunjukkan hasil yang positif. Apa ini yang diinginkan oleh masyarakat sehingga sepakat mendukung pemerintahan ini dulu? Juga pasti tidak.

Kota Gunungsitoli yang dulunya juga diharapkan sebagai kota maju, ternyata amat jauh dari impian itu. Kesan umum kita pada Kota Gunungsitoli adalah semakin semrawut dan amat jauh dari rencana menjadi sebuah kota ideal. Salah satu berita hangat yang menggelitik adalah pot bunga yang asal-asalan diletakkan asal saja anggaran pengadaannya habis (NBC, 12/9/2014). Mentalitas bekerja asal-asalan ini, jelas bukan yang dikehendaki oleh masyarakat ketika mendukung pemekaran menjadi Kota Gunungsitoli.

Bagaimana dengan Kabupaten Nias Selatan? Beberapa tahun ini, kisah menyedihkan terdengar dari Kabupaten Nias. Selain soal pemilu yang diselenggarakan dengan acakadut, yang terjadi adalah para pajabat pemerintahannya sibuk berurusan dengan pihak yang berwajib. Yang miris kita dengar adalah penetapan wakil bupatinya menjadi tersangka Balai Benih Induk Nias Selatan oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Sementara beberapa kebijakan pemerintahan Kabupaten Nias Selatan antara lain penggunaan Rp 6 miliar untuk USBM menjadi pertanyaan (NBC, 6/6/2014).

Kabupaten Nias idem dito. Indikasi penggunaan anggaran secara tidak bertanggung jawab dikeluhkan oleh masyarakat (NBC, 12/09/2014).

Apa arti semuanya ini?

Ini memperlihatkan kepada kita bahwa pekerjaan rumah besar kita sebenarnya masih besar. Ketika setiap daerah yang sudah terbentuk pascapemekaran, baik pada 2003 maupun 2008, telah bekerja, nyata-nyata terbukti kepada kita bahwa masalah serius menggerogoti kepercayaan kita.

Para pelaku pemerintahan, baik itu di eksekutif ataupun legislatif ternyata tidak menggunakan amanah dan animo pemekaran itu untuk membuktikan bahwa pemekaran memang bukan sebuah peristiwa yang menjadi sia-sia belaka. Mereka tidak mampu membuktikan kepada masyarakat Nias di mana pun itu bahwa ketika kemudian mereka diberikan tanggung jawab, mereka akan bertugas memimpin masyarakat Nias bergerak maju, menjadi entitas yang lebih baik daripada sebelumnya, termasuk mengikis kemiskinan dan segala ketertinggalan yang terjadi bertahun-tahun lamanya.

Tidak berlebihanlah jika saya katakan bahwa buah pemekaran hanya dinikmati segelintir orang yang kini duduk sebagai pejabat pemerintahan, anggota parlemen, dan pengusaha-pengusaha korup. Mereka membentuk koalisi untuk mempermanenkan kemiskinan di Pulau Nias!

Kita tentunya tidak ingin energi untuk mengharapkan hadirnya Provinsi Nias menjadi energi yang destruktif dan kita menggelorakan semangat tak henti bahwa kita harus mewujudkan Provinsi Nias ini entah sekarang, entah nanti, yang penting harus.

Jangan lupa bahwa energi kita harus kita manfaatkan untuk mencermati dan melihat yang sekarang berada di depan mata kita. Di depan mata kita ada pemerintahan yang harus dipantau, dicermati, dan kalau perlu dipelototi, supaya mereka bekerja dengan lebih baik dan lebih sungguh-sungguh, tidak hanya memanfaatkan isu pemekaran dulu untuk mendorong mereka naik tetapi kemudian meninggalkan alasan mereka dipilih.

Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias boleh tetap bekerja. Tetapi masyarakat juga harus mendorong supaya panitia ini setidaknya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kemajuan yang terjadi di Pulau Nias. Bukan pada hal-hal fisik, melainkan pada kemajuan yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan dan persoalan tersebut bisa didiskusikan dan disampaikan kepada masyarakat.

Yang lebih penting adalah seluruh warga masyarakat Nias di mana pun berada, simpanlah rencana pemekaran karena itu akan tertunda, tetapi perhatikanlah ke-5 kabupaten/kota di Pulau Nias. Sebab, masih banyak yang harus dibenahi dan kita tuntut untuk diperbaiki.

Sembari membenahi dan memperbaiki yang sudah ada, mari kita berharap pada pengusulan Provinsi Nias kepada DPR periode 2014-2019. [FOTARISMAN ZALUCHU, Kolumnis; Kandidat PhD dari University of Amsterdam, Netherlands]

Related posts