7.000 Pegawai di Nias Utara Belum Terdaftar BPJS

GUNUNGSITOLI UTARA, NBC — Sebanyak 7.000 pegawai yang bekerja di Kabupaten Nias Utara belum terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.  Padahal sesuai Permendagri 27/2014, mewajibkan pemerintah daerah untuk mendaftarkan seluruh pegawainya, dan biaya untuk itu ditanggung melalui APBD.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sibolga Parlaungan Siregar saat acara Sosialisasi Jamsostek dan Perubahannya menjadi BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2014 di aula Hotel Charlita Gunungsitoli Utara, Kamis (9/10/2014).

“Sampai sekarang belum ada seorangpun yang sudah tercatat sebagai peserta PBJS Ketenagakerjaan dari pegawai PNS dan non-PNS di Nias Utara,” kata Parlaungan menegaskan.

Dijelaskannya UU 24/2011 tentang BPJS berlaku untuk pemerintah dan swasta. Hanya saja dipemerintah sebagai penyelenggaran tidak ada sanksi bila tidak mengindahkan. Sedangkan di swasta yang mempekerjakan orang diberi sanksi. Syarat pendaftaran fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Menurut Parlaungan, besarnya iuran yang disetor setiap bulannya 6,24 persen dikali upah sebulan. Misalnya, jika pegawai yang bersangkutan memiliki gaji sebulan Rp 1,5 juta maka besarnya iuran BPJS-nya Rp 93.965. Hal ini meliputi jaminan kesehatan kerja (JKK) 0,24 persen, jaminan kematian (JK) 0,3 persen dan jaminan hari tua (pemberi kerja 3,7 persen dan tenaga kerja 2 persen).

“Semua dana dimaksud akan ditampung melalui APBD. Kecuali jaminan hari tua bagi pegawai non-PNS akan terpotong melalui upah setiap bulan sebesar 3,7 persen. Semua peserta pasti dapat santunan seperti jaminan kematian mendapat melalui ahli waris Rp 21 juta,” papar Parlaungan.

Hal itu dibenarkan oleh Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara Operagus Zalukhu bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Utara masih belum menampung dana iuran BPJS pada APBD 2014. Hal itu terjadi karena Undang-Undang tersebut baru dan masih belum tersosialisasikan kepada seluruh pegawai.

“Sekitar 3.000 orang PNS dan 4.000 orang non PNS di Nias Utara belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Operagus.

Operagus berjanji Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan segera menampung iuran tersebut melalui APBD perubahan 2015 mendatang. “Kalau ditampung pada APBD 2015 tidak sempat lagi, pembahasan APBD 2015 sedang berlangsung di DPRD.”

Untuk mempercepat proses itu, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Utara meliputi sosialisasi. Lalu rekap ulang tenaga kerja PNS dan non PNS sampai pada perangkat desa. Penandatanganan kesepahaman antara Pemkab dengan penyelenggaran BPJS lalu penerbitan Peraturan Bupati Nias Utara. [NDH]

Related posts